alexametrics
28.5 C
Madura
Saturday, August 13, 2022

Berpolitik Praktis, Kades Terancam Pidana

SUMENEP – Para kepala desa (Kades) harus bersikap netral dalam Pilgub Jatim 2018. Sebab jika mereka terbukti terlibat dalam politik praktis, bisa diancam hukuman pidana.

Hal itu diungkapkan langsung Komisioner Panwaslu Sumenep Imam Syafii Selasa (8/5).  Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para Kades terkait larangan berpolitik praktis.

Bahkan, secara formal, Panwaslu Sumenep telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Kades di Kota Keris. ”Netralitas kepala desa menjadi atensi kami bahwa kepala desa tidak bisa berpolitik praktis,” katanya.

Syafii menegaskan bahwa Kades yang terlibat politik bisa diancam pidana. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Juga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Toyota Tegaskan akan Tambah Investasi di Indonesia

Dalam dua UU tersebut diatur tegas bahwa Kades tidak boleh berpolitik praktis. ”Yang jelas keterlibatan kepala desa dalam suksesi kalau ada bukti keterlibatan, mereka masuk pidana. Bisa diproses,” jelasnya. ”Yang penting ada saksi, bukti, dan memenuhi syarat formil,” sambungnya..

Beberapa waktu lalu, jelas Syafii, beberapa Kades di Jawa Barat dihukum akibat terbukti terlibat dalam politik praktis. Informasi itu berkali-kali disampaikan oleh Panwaslu Sumenep terhadap Kades. Tujuannya, agar mereka tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

”Ancaman hukuman paling lama 32 bulan. Artinya kalau sudah ada ancaman sanksi denda atau pemidaan, itu namanya pidana. Kalau tidak ada sanksi, itu namanya sanksi administratif,” paparnya.

Baca Juga :  Doa Bersama untuk Bangkalan Sejahtera

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idafi menyambut baik ketegasan panwaslu. Namun sejauh ini tidak ada Kades yang terlibat politik praktis.

Pihaknya juga menyarankan agar para Kades menjaga kondusivitas masyarakat menjelang Pilgub Jatim 2018. Tetapi Imam tidak bisa melarang manakala Kades punya kecenderungan memilih salah satu paslon. Menurut dia, secara personal Kades punya hak untuk memilih.

”Kalau secara personal kepala desa mendukung salah satu kandidat, saya kira tidak masalah,” katanya.

 

SUMENEP – Para kepala desa (Kades) harus bersikap netral dalam Pilgub Jatim 2018. Sebab jika mereka terbukti terlibat dalam politik praktis, bisa diancam hukuman pidana.

Hal itu diungkapkan langsung Komisioner Panwaslu Sumenep Imam Syafii Selasa (8/5).  Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para Kades terkait larangan berpolitik praktis.

Bahkan, secara formal, Panwaslu Sumenep telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Kades di Kota Keris. ”Netralitas kepala desa menjadi atensi kami bahwa kepala desa tidak bisa berpolitik praktis,” katanya.


Syafii menegaskan bahwa Kades yang terlibat politik bisa diancam pidana. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Juga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga :  Sidak Gabungan, Ringkus Dua Pengguna Narkoba di Kamar Kos

Dalam dua UU tersebut diatur tegas bahwa Kades tidak boleh berpolitik praktis. ”Yang jelas keterlibatan kepala desa dalam suksesi kalau ada bukti keterlibatan, mereka masuk pidana. Bisa diproses,” jelasnya. ”Yang penting ada saksi, bukti, dan memenuhi syarat formil,” sambungnya..

Beberapa waktu lalu, jelas Syafii, beberapa Kades di Jawa Barat dihukum akibat terbukti terlibat dalam politik praktis. Informasi itu berkali-kali disampaikan oleh Panwaslu Sumenep terhadap Kades. Tujuannya, agar mereka tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

”Ancaman hukuman paling lama 32 bulan. Artinya kalau sudah ada ancaman sanksi denda atau pemidaan, itu namanya pidana. Kalau tidak ada sanksi, itu namanya sanksi administratif,” paparnya.

Baca Juga :  Masa Tenang, Tak Boleh Ada APK
- Advertisement -

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idafi menyambut baik ketegasan panwaslu. Namun sejauh ini tidak ada Kades yang terlibat politik praktis.

Pihaknya juga menyarankan agar para Kades menjaga kondusivitas masyarakat menjelang Pilgub Jatim 2018. Tetapi Imam tidak bisa melarang manakala Kades punya kecenderungan memilih salah satu paslon. Menurut dia, secara personal Kades punya hak untuk memilih.

”Kalau secara personal kepala desa mendukung salah satu kandidat, saya kira tidak masalah,” katanya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/