alexametrics
28.1 C
Madura
Friday, September 30, 2022

Menko Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan Pengembangan UMKM, Apa Saja?

JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional (PEN). UMKM berkontribusi terhadap sektor esensial.

Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Peran penting UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5 % serta serapan tenaga kerja mencapai 96,9 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

UMKM juga terbukti resilien di tengah pandemi. Hal itu terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022. Pemerintah terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan.

“Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM. Pemerintah mendorong program khusus PEN dengan mengalokasikan Rp 121,20 triliun pada 2020 dan Rp 83,19 triliun pada 2021 melalui KUR, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya,” ucap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech secara virtual dalam Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada bertem Kontribusi UMKM untuk PEN – Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/8).

Baca Juga :  Suara Caleg Kelahiran Sumatera Unggul di Sampang

Pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi.

Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Tujuannya untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presoden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95 %.

Berkaitan dengan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR.

Khusus program KUR, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 % hingga akhir Desember 2022. Juga meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp 373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.

Baca Juga :  Sepak Bola Lokomotif Perubahan Lintas Sektor

Dukungan lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama.

Yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM. Misalnya seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data pribadi.

Airlangga mengingatkan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh pihak. Tujuannya, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah.

Sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional. “Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan dikung kebijakan pemerintah,” tandas Airlangga.

Selain Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. (dft/fsr/*/par)

JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional (PEN). UMKM berkontribusi terhadap sektor esensial.

Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Peran penting UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5 % serta serapan tenaga kerja mencapai 96,9 % dari total penyerapan tenaga kerja nasional.


UMKM juga terbukti resilien di tengah pandemi. Hal itu terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022. Pemerintah terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan.

“Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM. Pemerintah mendorong program khusus PEN dengan mengalokasikan Rp 121,20 triliun pada 2020 dan Rp 83,19 triliun pada 2021 melalui KUR, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya,” ucap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech secara virtual dalam Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada bertem Kontribusi UMKM untuk PEN – Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/8).

Baca Juga :  Menko Airlangga: Pemerintah Terus Dorong Vaksinasi Booster

Pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi.

Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

- Advertisement -

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Tujuannya untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presoden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95 %.

Berkaitan dengan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR.

Khusus program KUR, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 % hingga akhir Desember 2022. Juga meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp 373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.

Baca Juga :  KPU Sewa Dua Gudang

Dukungan lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama.

Yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM. Misalnya seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data pribadi.

Airlangga mengingatkan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh pihak. Tujuannya, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah.

Sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional. “Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan dikung kebijakan pemerintah,” tandas Airlangga.

Selain Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. (dft/fsr/*/par)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/