alexametrics
28.9 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Samhari Hari Ini Lapor Balik, Tuding Panwascam Rusak APK

PAMEKASAN – Perselisihan Panwascam Waru dengan caleg Partai Demokrat, Samhari, tampaknya akan berbuntut panjang. Caleg dari daerah pemilihan (dapil) 3 itu akan melaporkan balik panwascam kepada pihak berwajib.

”Saya menunjuk tim kuasa hukum partai untuk melaporkan Penwascam Waru. Insyaallah, Senin (8/4)) kami laporkan,” kata Samhari kepada RadarMadura.id kemarin (7/4).

Dia menuding, Panwascam Waru telah melakukan perusakan alat peraga kampanye (APK) miliknya dengan merobek. Tindakan tersebut menurutnya justru melabrak aturan. Sesuai UU 7/2017 pasal 280 poin g, lanjut Samhari, dilarang merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu.

Karena itu, dia merasa geram dengan tindakan panwas tersebut. ”Ini perusakan murni, bukan karena pelanggaran. Yang lain tidak dilakukan seperti itu,” terangnya.

Pria berkacamata itu juga mempertanyakan ketidakberadaan satpol PP sesuai dengan petunjuk teknis saat penertiban APK. Bahkan, koordinasi dengan aparat kepolisian juga disebut tidak ada. ”Sesuai petunjuk teknis, seharusnya juga ada satpol PP saat akan menertibkan APK,” terangnya.

Karenanya, pada saat itu Samhari langsung mendesak panwas untuk kembali memasang APK miliknya. Sebab, dia merasa lokasi pemasangan APK tidak melanggar aturan. Penempatan APK yang dilarang yaitu di tempat pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain.

”Lalu di mana pelanggaran APK saya? Kalau memang melanggar, kenapa hanya milik saya saja dan APK lainnya tidak. Silakan tertibkan, asalkan sesuai aturan,” keluhnya.

Baca Juga :  Soal Tes Calon Panwascam Jangan Bocor

Karena merasa tidak melanggar terhadap PKPU, pihaknya juga akan melaprokan hal tersebut kepada pihak berwajib. Sebab, panwas dinilai melakukan perusakan APK. ”Kalau memang tidak ada motif atau niat jahat dan tidak menyenangkan, kenapa hanya punya saya sendiri yang dirobek atau rusak. Bahkan menurut saksi, dua kali APK saya yang dirobek,” ujarnya.

Sementara anggota Panwascam Waru Muhammad Tohiruddin mengaku melakukan penertiban berdasar instruksi Bawaslu kabupaten. Sebab, pada saat itu memang jadwal penertiban APK secara berkala. ”Memang sudah jadwal penertiban serentak se-Jatim,” terangnya.

Dia menegaskan, penertiban APK tersebut bukan karena ada unsur niat jahat. Atau karena ada niatan untuk merusak APK. ”Saat pengambilan kami memang tidak menggunakan tangga, jadi saya gunakan silet cutter. Bukan hanya milik Samhari, tapi yang lain juga,” terangnya.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi membenarkan jika pada saat itu memang jadwal penertiban APK secara serentak se-Jatim. Karena itu, dia menegaskan menurunkan APK merupakan kewenangan pengawas pemilu. ”Kalau di sana membutuhkan pengamanan dari aparat bisa melibatkan kepolisian, koramil atau satpol PP. Kalau tidak butuh tidak usah melibatkan mereka,” terangnya.

Menurutnya, instansi lain dilibatkan hanya bersifat koordinasi dan pendampingan. ”Kalau di kota besar memang banyak melibatkan satpol PP. Kalau di Pamekasan, satpol PP itu kan hanya di kabupaten, di kecamatan tidak ada,” terangnya.

Baca Juga :  Ra Hasani Genggam Surat Tugas PDIP

Abdullah Saidi tidak mempermasalahkan rencana Samhari yang akan melaporkan panwascam. Hal tersebut menjadi hak yang bersangkutan. ”Kalau mau melapor karena merasa APK-nya dirusak ya silakan. Sama halnya dengan korban yang juga telah melapor kasus tersebut. Itu hak masing-masing,” tukasnya.

Sebelumnya, Samhari dilaporkan Ketua Panwascam Waru Syamsul Arifin dan anggotanya Muhammad Tohiruddin ke polisi atas dugaan penganiayaan. Tindakan caleg Partai Demokrat dapil 3 itu dinilai tidak bisa ditoleransi. Apalagi, ketua panwascam itu sempat dipukul menggunakan senjata tajam (sajam).

Laporan tersebut kali pertama masuk ke Polsek Waru dengan register LP/5/IV/2019/JATIM/RES PMK/SEK WARU. Kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Pamekasan. Dugaan penganiayaan itu terjadi pada anggota panwas saat menjalankan tugas. Bahkan, salah satu orang yang bersama caleg partai berlambang Mercy itu memukul Syamsul Arifin menggunakan pisau.

Peristiwa tersebut terjadi Kamis malam (4/4). Malam itu, Panwascam Waru menurunkan APK yang dinilai melanggar. Salah satunya APK milik Samhari. Namun, caleg nomor urut 2 itu tidak terima lantaran tidak merasa melanggar.

Kemudian, terjadi cekcok dan dugaan penganiayaan. Pada saat mendatangi anggota panwascam yang menurunkan APK, Samhari tidak sendirian. Dia bersama sejumlah orang pendukungnya.

PAMEKASAN – Perselisihan Panwascam Waru dengan caleg Partai Demokrat, Samhari, tampaknya akan berbuntut panjang. Caleg dari daerah pemilihan (dapil) 3 itu akan melaporkan balik panwascam kepada pihak berwajib.

”Saya menunjuk tim kuasa hukum partai untuk melaporkan Penwascam Waru. Insyaallah, Senin (8/4)) kami laporkan,” kata Samhari kepada RadarMadura.id kemarin (7/4).

Dia menuding, Panwascam Waru telah melakukan perusakan alat peraga kampanye (APK) miliknya dengan merobek. Tindakan tersebut menurutnya justru melabrak aturan. Sesuai UU 7/2017 pasal 280 poin g, lanjut Samhari, dilarang merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu.


Karena itu, dia merasa geram dengan tindakan panwas tersebut. ”Ini perusakan murni, bukan karena pelanggaran. Yang lain tidak dilakukan seperti itu,” terangnya.

Pria berkacamata itu juga mempertanyakan ketidakberadaan satpol PP sesuai dengan petunjuk teknis saat penertiban APK. Bahkan, koordinasi dengan aparat kepolisian juga disebut tidak ada. ”Sesuai petunjuk teknis, seharusnya juga ada satpol PP saat akan menertibkan APK,” terangnya.

Karenanya, pada saat itu Samhari langsung mendesak panwas untuk kembali memasang APK miliknya. Sebab, dia merasa lokasi pemasangan APK tidak melanggar aturan. Penempatan APK yang dilarang yaitu di tempat pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain.

”Lalu di mana pelanggaran APK saya? Kalau memang melanggar, kenapa hanya milik saya saja dan APK lainnya tidak. Silakan tertibkan, asalkan sesuai aturan,” keluhnya.

Baca Juga :  Ketua Bawaslu Sampang Ingatkan Panwascam dan PTPS Harus Paham Regulasi

Karena merasa tidak melanggar terhadap PKPU, pihaknya juga akan melaprokan hal tersebut kepada pihak berwajib. Sebab, panwas dinilai melakukan perusakan APK. ”Kalau memang tidak ada motif atau niat jahat dan tidak menyenangkan, kenapa hanya punya saya sendiri yang dirobek atau rusak. Bahkan menurut saksi, dua kali APK saya yang dirobek,” ujarnya.

Sementara anggota Panwascam Waru Muhammad Tohiruddin mengaku melakukan penertiban berdasar instruksi Bawaslu kabupaten. Sebab, pada saat itu memang jadwal penertiban APK secara berkala. ”Memang sudah jadwal penertiban serentak se-Jatim,” terangnya.

Dia menegaskan, penertiban APK tersebut bukan karena ada unsur niat jahat. Atau karena ada niatan untuk merusak APK. ”Saat pengambilan kami memang tidak menggunakan tangga, jadi saya gunakan silet cutter. Bukan hanya milik Samhari, tapi yang lain juga,” terangnya.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi membenarkan jika pada saat itu memang jadwal penertiban APK secara serentak se-Jatim. Karena itu, dia menegaskan menurunkan APK merupakan kewenangan pengawas pemilu. ”Kalau di sana membutuhkan pengamanan dari aparat bisa melibatkan kepolisian, koramil atau satpol PP. Kalau tidak butuh tidak usah melibatkan mereka,” terangnya.

Menurutnya, instansi lain dilibatkan hanya bersifat koordinasi dan pendampingan. ”Kalau di kota besar memang banyak melibatkan satpol PP. Kalau di Pamekasan, satpol PP itu kan hanya di kabupaten, di kecamatan tidak ada,” terangnya.

Baca Juga :  Rekrutmen Panwascam Tunggu Panwaslu Jatim

Abdullah Saidi tidak mempermasalahkan rencana Samhari yang akan melaporkan panwascam. Hal tersebut menjadi hak yang bersangkutan. ”Kalau mau melapor karena merasa APK-nya dirusak ya silakan. Sama halnya dengan korban yang juga telah melapor kasus tersebut. Itu hak masing-masing,” tukasnya.

Sebelumnya, Samhari dilaporkan Ketua Panwascam Waru Syamsul Arifin dan anggotanya Muhammad Tohiruddin ke polisi atas dugaan penganiayaan. Tindakan caleg Partai Demokrat dapil 3 itu dinilai tidak bisa ditoleransi. Apalagi, ketua panwascam itu sempat dipukul menggunakan senjata tajam (sajam).

Laporan tersebut kali pertama masuk ke Polsek Waru dengan register LP/5/IV/2019/JATIM/RES PMK/SEK WARU. Kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Pamekasan. Dugaan penganiayaan itu terjadi pada anggota panwas saat menjalankan tugas. Bahkan, salah satu orang yang bersama caleg partai berlambang Mercy itu memukul Syamsul Arifin menggunakan pisau.

Peristiwa tersebut terjadi Kamis malam (4/4). Malam itu, Panwascam Waru menurunkan APK yang dinilai melanggar. Salah satunya APK milik Samhari. Namun, caleg nomor urut 2 itu tidak terima lantaran tidak merasa melanggar.

Kemudian, terjadi cekcok dan dugaan penganiayaan. Pada saat mendatangi anggota panwascam yang menurunkan APK, Samhari tidak sendirian. Dia bersama sejumlah orang pendukungnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/