alexametrics
19.1 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Ajukan Helikopter Pengamanan Pilkada

SUMENEP – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 semakin dekat. Sumenep termasuk yang akan melaksanakan pesta demokrasi tingkat kabupaten. Sesuai edaran Komisi Pemilihan Umum Sumenep, tahapan pilkada memasuki proses pembentukan PPK dan PPS. Yang dijadwalkan sejak 1 Januari hingga 21 Maret 2020.

Pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan pada 23 September 2020. Tahapan sudah dimulai dan segala persiapan lain sudah dilakukan. Salah satunya terkait pengamanan dari tahapan, pelaksanaan, hingga, pelantikan kandidat terpilih.

Kapolres Sumenep AKBP Deddy Supriadi tidak menampik bahwa Sumenep menyandang predikat pertama tingkat kerawanan pilkada dari 18 kabupaten/kota lain yang akan melaksanakan pilkada serentak. Sehingga harus menjadi atensis khusus bagi kepolisian.

Baca Juga :  Bupati Harus Teken SK Ratusan CPNS

Predikat kerawanan pertama itu karena faktor geografis. Sumenep terdiri atas banyak pulau. Apalagi, jarak antarsatu pulau ke pulau lain terlampau jauh.

Untuk menjangkau wilayah kepulauan, pihaknya telah mengajukan 1 unit helikopter dan 1 unit kapal yang bisa digunakan pengamanan. Armada khusus itu bisa diperbantukan untuk mengankut logistik pilkada. Namun, sampai sekarang pengajuan itu belum bisa dipastikan dikabulkan. ”Masih menunggu jawaban Kapolda diterima atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, pantauan keamanan pilkada tidak hanya fokus pada hari pelaksanaan. Tetapi, harus dimulai sejak tahapan berlangsung seperti sekarang. Misalnya, menggelar deklarasi pilkada damai dan sejuk dengan berbagai elemen masyarakat.

Termasuk deklarasi pilkada damai yang sudah dilakukan dengan sejumlah awak media. Hal itu untuk memberikan stimulan kepada masyarakat agar bijak menyambut pelaksanaan pilkada. Siapa pun kandidat yang akan bersaing harus menunjukkan persaingan yang sportif.

Baca Juga :  KPU Jatim Ajak Masyarakat Tolak Money Politics

Seperti tidak melakukan kampanye yang bisa menimbulkan kegaduhan. ”Anggaran khusus polres Rp 5 miliar. Tentunya, pantauan pengamanan tidak hanya akan terfokus di kepulauan. Wilayah daratan juga tetap menjadi atensi kita,” jelas polisi berpangkat dua melati di pundaknya itu. (jun)

SUMENEP – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 semakin dekat. Sumenep termasuk yang akan melaksanakan pesta demokrasi tingkat kabupaten. Sesuai edaran Komisi Pemilihan Umum Sumenep, tahapan pilkada memasuki proses pembentukan PPK dan PPS. Yang dijadwalkan sejak 1 Januari hingga 21 Maret 2020.

Pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan pada 23 September 2020. Tahapan sudah dimulai dan segala persiapan lain sudah dilakukan. Salah satunya terkait pengamanan dari tahapan, pelaksanaan, hingga, pelantikan kandidat terpilih.

Kapolres Sumenep AKBP Deddy Supriadi tidak menampik bahwa Sumenep menyandang predikat pertama tingkat kerawanan pilkada dari 18 kabupaten/kota lain yang akan melaksanakan pilkada serentak. Sehingga harus menjadi atensis khusus bagi kepolisian.

Baca Juga :  Ajak Masyarakat Kota Sumekar Biasakan Hidup Sehat

Predikat kerawanan pertama itu karena faktor geografis. Sumenep terdiri atas banyak pulau. Apalagi, jarak antarsatu pulau ke pulau lain terlampau jauh.

Untuk menjangkau wilayah kepulauan, pihaknya telah mengajukan 1 unit helikopter dan 1 unit kapal yang bisa digunakan pengamanan. Armada khusus itu bisa diperbantukan untuk mengankut logistik pilkada. Namun, sampai sekarang pengajuan itu belum bisa dipastikan dikabulkan. ”Masih menunggu jawaban Kapolda diterima atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, pantauan keamanan pilkada tidak hanya fokus pada hari pelaksanaan. Tetapi, harus dimulai sejak tahapan berlangsung seperti sekarang. Misalnya, menggelar deklarasi pilkada damai dan sejuk dengan berbagai elemen masyarakat.

Termasuk deklarasi pilkada damai yang sudah dilakukan dengan sejumlah awak media. Hal itu untuk memberikan stimulan kepada masyarakat agar bijak menyambut pelaksanaan pilkada. Siapa pun kandidat yang akan bersaing harus menunjukkan persaingan yang sportif.

Baca Juga :  KPU Jatim Ajak Masyarakat Tolak Money Politics

Seperti tidak melakukan kampanye yang bisa menimbulkan kegaduhan. ”Anggaran khusus polres Rp 5 miliar. Tentunya, pantauan pengamanan tidak hanya akan terfokus di kepulauan. Wilayah daratan juga tetap menjadi atensi kita,” jelas polisi berpangkat dua melati di pundaknya itu. (jun)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/