alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Kandang Disegel, Peternak Gugat Bupati

BANGKALAN – Badrud Taman, 40, warga Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, tidak terima kandang ayamnya disegel pemerintah kabupaten (pemkab). Pasalnya, penutupan sementara tempat usahanya di Dusun Pocogan II, Desa  Lajing, Kecamatan Arosbaya, itu dinilai cacat hukum.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan pada Senin (4/2). Tergugat pertama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Kemudian, Plt Kepala Satpol PP Ismed Effendi serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Moh. Hasan Faisol sebagai tergugat kedua dan ketiga.

Tergugat keempat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ishak Sudibyo. Tergugat kelima Kepala Bappeda Moh. Fahri. Tergugat keenam Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Taufan Zairinsyah serta Kepala Desa Lajing Sohib.

R. Arif Sulaiman, salah satu kuasa hukum Badrud Taman mengungkapkan, pada 2017, kliennya berencana membuka usaha peternakan ayam petelur di lahan miliknya di Desa Lajing. Sebelum memulai usaha, dia berkonsultasi dengan tetangganya yang lebih dulu menggeluti usaha tersebut. Juga dengan Dinas Peternakan Bangkalan mengenai izinnya.

Saat itu dinas peternakan menerangkan, usahanya tersebut tidak perlu izin. Sebab, usaha peternakannya berskala kecil. Kapasitasnya hanya seribu ekor ayam atau tidak lebih dari 10 ribu ayam.

Pada 10 Agustus 2018 Badrud mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 230\13.22/SIUP-K/ VIII/2018 dan tanda daftar perusahaan (TDP). Usaha peternakannya berjalan lancar. September 2018 mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga.

Pada 17 Desember 2018 petugas satpol PP, DLH, bappeda, dan DPRKP mendatangi kandang ayam milik Badrud. Saat itu mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas. Mereka tidak melakukan tindakan apa pun, termasuk konfirmasi kepada Badrud. Mereka hanya melihat sekeliling kandang sekitar sepuluh menit.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP setelah 4 Tahun

Kemudian, 3 Januari 2019 petugas dari beberapa instansi tersebut kembali mendatangi kandang ayam tersebut. Saat itu mereka bersama Muspika Arosbaya, Kades Lajing, dan sejumlah warga.  Mereka meminta usaha ayam petelur dihentikan. Jika tidak mengindahkan akan dibongkar paksa.

Petugas beranggapan Badrud tidak memiliki SIUP dan TDP. Tapi, setelah SIUP dan TDP itu ditunjukkan, petugas meninggalkan lokasi. Pada 29 Januari 2019 petugas kembali datang untuk melakukan penutupan.

Kali ini mereka membawa surat perintah tugas. Mereka menggembok kandang ayam tersebut dengan rantai. Mereka juga memasang stiker bertuliskan ”kegiatan usaha ayam petelur melanggar karena tidak memiliki surat izin peternakan”.

Satpol PP Bangkalan mengklaim bertindak atas nama Pemkab Bangkalan berdasarkan surat Kades Lajing dan surat DPMPTSP Nomor 005/059/433.114/2019. DPMPTSP menerangkan surat tersebut berdasar berita acara pemeriksaan lokasi sebelumnya.

Arif menilai, tindakan satpol PP dinilai tidak prosedural. Sebab, Badrud tidak pernah menerima teguran tertulis. Hal tersebut bertentangan dengan PP 16/2018 pasal 5 huruf (a) dan pasal 7 huruf (a). Juga bertentangan dengan PP 6/2010 juncto PP 16/2018 pasal 7 huruf (d). Selain itu juga bertentangan dengan PP 16/2018 pasal 20 huruf (a-d).

Sebelum penutupan dilakukan, kliennya sudah berusaha mendatangi kantor Satpol PP Bangkalan, namun tidak ditemui. ”Berdasarkan poin posita 23-28 Satpol PP Bangkalan telah melakukan perbuatan melawan hukum,” terangnya.

Surat dari DPMPTSP juga dinilai janggal. Sebab, hanya berdasar berita acara pemeriksaan lokasi. Surat tersebut juga tidak ada kop dan stempel basah. Dengan demikian, tindakan DPMPTSP yang mengeluarkan surat tersebut tidak berdasarkan hukum.

Usaha ayam petelur milik kliennya hanya skala kecil. Itu berpedoman dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hewan ayam ras petelur yang tidak diharuskan memiliki izin usaha peternakan sampai 10 ribu ekor. Sementara, ayam ras pedaging 15.000 ekor.

Baca Juga :  Peluncuran Buku Tora Semarak

Atas penyegelan itu, Badrud mengalami kerugian materiel Rp 600 juta dan kerugian imateriel Rp 936 juta. Karenanya, tergugat diminta membayar kerugian Rp 1,5 miliar lebih.

Arif menambahkan, seharusnya pemerintah daerah mendukung kegiatan tersebut. Usaha memproduksi telur albumin itu merupakan satu-satu di Madura. Pihaknya memastikan kandang ayam tersebut tidak mengeluarkan bau karena menggunakan metode ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan Moh. Hasan Faisol tidak mempermasalahkan gugatan Badrud. Sebab, penutupan sementara kandang ayam yang dilakukan satpol PP sudah sesuai dengan prosedur. Tindakan tersebut berdasar pengajuan Kades Lajing bersama warga setempat dan berita acara peninjauan lokasi.

Pihaknya mengklaim telah melakukan teguran secara lisan ataupun tertulis. Namun tidak dihiraukan oleh pemilik kandang ayam petelur. Letak kandang ayam berada di tengah permukiman sehingga warga menolaknya. Kades Lajing sudah memberikan lokasi lain agar kandang itu dipindah, namun pemiliknya tidak mau.

Karena itu, pihaknya mengambil jalan tengah dengan penutupan sementara untuk menghindari konflik antara warga dengan pemilik kandang. Petugas DPMPTSP siap menghadiri sidang perdana di PN Bangkalan, Senin (11/2). ”Lebih baik konfirmasi ke satpol PP karena satpol PP yang melakukan penutupan,” ucapnya.

Plt Kepala Satpol PP Bangkalan Ismed Effendi mengaku belum mengetahui penutupan kandang ayam itu. Dia beralasan baru beberapa hari menjabat sebagai Plt Kepala Satpol PP. Pihaknya akan melakukan rapat dengan instansi lain. Satpol PP juga siap hadir jika diundang PN untuk mengikuti sidang perdata itu. ”Ini baru keluar dari Rato Ebuh. Habis ini masih mau melakukan rapat,” katanya.

BANGKALAN – Badrud Taman, 40, warga Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, tidak terima kandang ayamnya disegel pemerintah kabupaten (pemkab). Pasalnya, penutupan sementara tempat usahanya di Dusun Pocogan II, Desa  Lajing, Kecamatan Arosbaya, itu dinilai cacat hukum.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan pada Senin (4/2). Tergugat pertama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Kemudian, Plt Kepala Satpol PP Ismed Effendi serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Moh. Hasan Faisol sebagai tergugat kedua dan ketiga.

Tergugat keempat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ishak Sudibyo. Tergugat kelima Kepala Bappeda Moh. Fahri. Tergugat keenam Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Taufan Zairinsyah serta Kepala Desa Lajing Sohib.


R. Arif Sulaiman, salah satu kuasa hukum Badrud Taman mengungkapkan, pada 2017, kliennya berencana membuka usaha peternakan ayam petelur di lahan miliknya di Desa Lajing. Sebelum memulai usaha, dia berkonsultasi dengan tetangganya yang lebih dulu menggeluti usaha tersebut. Juga dengan Dinas Peternakan Bangkalan mengenai izinnya.

Saat itu dinas peternakan menerangkan, usahanya tersebut tidak perlu izin. Sebab, usaha peternakannya berskala kecil. Kapasitasnya hanya seribu ekor ayam atau tidak lebih dari 10 ribu ayam.

Pada 10 Agustus 2018 Badrud mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 230\13.22/SIUP-K/ VIII/2018 dan tanda daftar perusahaan (TDP). Usaha peternakannya berjalan lancar. September 2018 mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga.

Pada 17 Desember 2018 petugas satpol PP, DLH, bappeda, dan DPRKP mendatangi kandang ayam milik Badrud. Saat itu mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas. Mereka tidak melakukan tindakan apa pun, termasuk konfirmasi kepada Badrud. Mereka hanya melihat sekeliling kandang sekitar sepuluh menit.

Baca Juga :  Bermanfaat, Rencanakan Gelar Setiap Tahun

Kemudian, 3 Januari 2019 petugas dari beberapa instansi tersebut kembali mendatangi kandang ayam tersebut. Saat itu mereka bersama Muspika Arosbaya, Kades Lajing, dan sejumlah warga.  Mereka meminta usaha ayam petelur dihentikan. Jika tidak mengindahkan akan dibongkar paksa.

Petugas beranggapan Badrud tidak memiliki SIUP dan TDP. Tapi, setelah SIUP dan TDP itu ditunjukkan, petugas meninggalkan lokasi. Pada 29 Januari 2019 petugas kembali datang untuk melakukan penutupan.

Kali ini mereka membawa surat perintah tugas. Mereka menggembok kandang ayam tersebut dengan rantai. Mereka juga memasang stiker bertuliskan ”kegiatan usaha ayam petelur melanggar karena tidak memiliki surat izin peternakan”.

Satpol PP Bangkalan mengklaim bertindak atas nama Pemkab Bangkalan berdasarkan surat Kades Lajing dan surat DPMPTSP Nomor 005/059/433.114/2019. DPMPTSP menerangkan surat tersebut berdasar berita acara pemeriksaan lokasi sebelumnya.

Arif menilai, tindakan satpol PP dinilai tidak prosedural. Sebab, Badrud tidak pernah menerima teguran tertulis. Hal tersebut bertentangan dengan PP 16/2018 pasal 5 huruf (a) dan pasal 7 huruf (a). Juga bertentangan dengan PP 6/2010 juncto PP 16/2018 pasal 7 huruf (d). Selain itu juga bertentangan dengan PP 16/2018 pasal 20 huruf (a-d).

Sebelum penutupan dilakukan, kliennya sudah berusaha mendatangi kantor Satpol PP Bangkalan, namun tidak ditemui. ”Berdasarkan poin posita 23-28 Satpol PP Bangkalan telah melakukan perbuatan melawan hukum,” terangnya.

Surat dari DPMPTSP juga dinilai janggal. Sebab, hanya berdasar berita acara pemeriksaan lokasi. Surat tersebut juga tidak ada kop dan stempel basah. Dengan demikian, tindakan DPMPTSP yang mengeluarkan surat tersebut tidak berdasarkan hukum.

Usaha ayam petelur milik kliennya hanya skala kecil. Itu berpedoman dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hewan ayam ras petelur yang tidak diharuskan memiliki izin usaha peternakan sampai 10 ribu ekor. Sementara, ayam ras pedaging 15.000 ekor.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP setelah 4 Tahun

Atas penyegelan itu, Badrud mengalami kerugian materiel Rp 600 juta dan kerugian imateriel Rp 936 juta. Karenanya, tergugat diminta membayar kerugian Rp 1,5 miliar lebih.

Arif menambahkan, seharusnya pemerintah daerah mendukung kegiatan tersebut. Usaha memproduksi telur albumin itu merupakan satu-satu di Madura. Pihaknya memastikan kandang ayam tersebut tidak mengeluarkan bau karena menggunakan metode ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan Moh. Hasan Faisol tidak mempermasalahkan gugatan Badrud. Sebab, penutupan sementara kandang ayam yang dilakukan satpol PP sudah sesuai dengan prosedur. Tindakan tersebut berdasar pengajuan Kades Lajing bersama warga setempat dan berita acara peninjauan lokasi.

Pihaknya mengklaim telah melakukan teguran secara lisan ataupun tertulis. Namun tidak dihiraukan oleh pemilik kandang ayam petelur. Letak kandang ayam berada di tengah permukiman sehingga warga menolaknya. Kades Lajing sudah memberikan lokasi lain agar kandang itu dipindah, namun pemiliknya tidak mau.

Karena itu, pihaknya mengambil jalan tengah dengan penutupan sementara untuk menghindari konflik antara warga dengan pemilik kandang. Petugas DPMPTSP siap menghadiri sidang perdana di PN Bangkalan, Senin (11/2). ”Lebih baik konfirmasi ke satpol PP karena satpol PP yang melakukan penutupan,” ucapnya.

Plt Kepala Satpol PP Bangkalan Ismed Effendi mengaku belum mengetahui penutupan kandang ayam itu. Dia beralasan baru beberapa hari menjabat sebagai Plt Kepala Satpol PP. Pihaknya akan melakukan rapat dengan instansi lain. Satpol PP juga siap hadir jika diundang PN untuk mengikuti sidang perdata itu. ”Ini baru keluar dari Rato Ebuh. Habis ini masih mau melakukan rapat,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/