alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Dulsiam Terancam Gagal Jadi Ketua DPRD

SUMENEP – Mimpi Dulsiam untuk menjadi ketua DPRD Sumenep terancam gagal. Sebab sampai saat ini, surat yang dikeluarkan DPP PKB untuk reposisi pimpinan DPRD tak kunjung dibacakan. Kemarin (7/1) surat tersebut gagal dibacakan karena rapat paripurna tidak kuorum.

Tidak terselenggaranya paripurna DPRD itu pun ditanggapi dingin oleh Dulsiam. Baginya, agenda pembacaan surat pergantian pimpinan DPRD bukan lagi menjadi prioritas. Menurut dia, yang terpenting saat ini membahas hasil evaluasi gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD Sumenep 2019.

Paripurna hasil evaluasi raperda APBD itu dinilai lebih penting daripada pergantian pimpinan DPRD. ”Yang kita dahulukan itu yang evaluasi gubernur,” kata Dulsiam. ”Kalau itu (pergantian ketua DPRD, Red) di belakang saja nanti,” tambahnya.

Menurut Dulsiam, pergantian ketua DPRD biarlah diurus Fraksi PKB. Sejauh ini, fraksinya sudah mengirimkan surat pergantian kepada pimpinan DPRD. Hanya, pimpinan DPRD tak kunjung membacakannya dalam sidang paripurna.

Baca Juga :  Bupati Achmad Fauzi Lantik PAW Kades Pancor

”Kita tidak terlalu mengejar itu (menjadi ketua DPRD, Red) lah. Jadi, yang ada di pikiran DPC PKB, sekarang evaluasi gubernur itu yang harus diutamakan,” paparnya. ”Misalnya pergantian ini dianggap penting dan harus dilakukan ya monggo, silakan,” imbuhnya pasrah.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, tidak terselenggaranya paripurna menjadi cermin kegagalan para pimpinan. Semestinya, kata Hamid, mereka bisa mengonsolidasikan seluruh wakil rakyat agar hadir ke kantor DPRD mengikuti paripurna.

Tapi faktanya, justru mayoritas wakil rakyat tidak terlihat batang hidungnya. ”Kami menyarankan pimpinan DPRD duduk bersama dan bertemu lintas fraksi,” jelas politikus asal dapil 4 itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku pasrah terhadap situasi politik di internal legislatif. Jika memang mayoritas wakil rakyat menghendaki dirinya diganti, dia pasrah.

Baca Juga :  Sambut Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, Ini Yang Dilakukan Warga Madura

Pun demikian, dia tidak bisa berbuat banyak untuk memaksakan anggota yang lain agar bisa hadir di sidang paripurna. ”Kami pimpinan DPRD sudah menjalankan tugas-tugas secara prosedural,” katanya. ”Kami berkirim surat ke semua anggota, tetapi tidak hadir,” tambahnya.

Menurut Herman, DPRD merupakan lembaga politik. Dengan demikian, urusan dapur DPRD tidak hanya berada di tangan pimpinan. Para pimpinan fraksi juga menjadi penentu agar seluruh agenda wakil rakyat berjalan lancar.

Ditanya bagaimana dengan adanya keinginan PKB mereposisi pimpinan DPRD? Secara pribadi dan anggota partai, dia mengaku legawa. Dia akan tetap mematuhi seluruh keputusan PKB. ”Bagi saya, PKB itu rumah sekaligus orang tua. Saya sebagai kader harus tunduk dan patuh terhadap orang tua saya,” tukas Herman.

SUMENEP – Mimpi Dulsiam untuk menjadi ketua DPRD Sumenep terancam gagal. Sebab sampai saat ini, surat yang dikeluarkan DPP PKB untuk reposisi pimpinan DPRD tak kunjung dibacakan. Kemarin (7/1) surat tersebut gagal dibacakan karena rapat paripurna tidak kuorum.

Tidak terselenggaranya paripurna DPRD itu pun ditanggapi dingin oleh Dulsiam. Baginya, agenda pembacaan surat pergantian pimpinan DPRD bukan lagi menjadi prioritas. Menurut dia, yang terpenting saat ini membahas hasil evaluasi gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD Sumenep 2019.

Paripurna hasil evaluasi raperda APBD itu dinilai lebih penting daripada pergantian pimpinan DPRD. ”Yang kita dahulukan itu yang evaluasi gubernur,” kata Dulsiam. ”Kalau itu (pergantian ketua DPRD, Red) di belakang saja nanti,” tambahnya.


Menurut Dulsiam, pergantian ketua DPRD biarlah diurus Fraksi PKB. Sejauh ini, fraksinya sudah mengirimkan surat pergantian kepada pimpinan DPRD. Hanya, pimpinan DPRD tak kunjung membacakannya dalam sidang paripurna.

Baca Juga :  Kampanye di Media 24 Maret–13 April

”Kita tidak terlalu mengejar itu (menjadi ketua DPRD, Red) lah. Jadi, yang ada di pikiran DPC PKB, sekarang evaluasi gubernur itu yang harus diutamakan,” paparnya. ”Misalnya pergantian ini dianggap penting dan harus dilakukan ya monggo, silakan,” imbuhnya pasrah.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, tidak terselenggaranya paripurna menjadi cermin kegagalan para pimpinan. Semestinya, kata Hamid, mereka bisa mengonsolidasikan seluruh wakil rakyat agar hadir ke kantor DPRD mengikuti paripurna.

Tapi faktanya, justru mayoritas wakil rakyat tidak terlihat batang hidungnya. ”Kami menyarankan pimpinan DPRD duduk bersama dan bertemu lintas fraksi,” jelas politikus asal dapil 4 itu.

- Advertisement -

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku pasrah terhadap situasi politik di internal legislatif. Jika memang mayoritas wakil rakyat menghendaki dirinya diganti, dia pasrah.

Baca Juga :  Suami Istri Jadi Saksi Kasus Narkoba

Pun demikian, dia tidak bisa berbuat banyak untuk memaksakan anggota yang lain agar bisa hadir di sidang paripurna. ”Kami pimpinan DPRD sudah menjalankan tugas-tugas secara prosedural,” katanya. ”Kami berkirim surat ke semua anggota, tetapi tidak hadir,” tambahnya.

Menurut Herman, DPRD merupakan lembaga politik. Dengan demikian, urusan dapur DPRD tidak hanya berada di tangan pimpinan. Para pimpinan fraksi juga menjadi penentu agar seluruh agenda wakil rakyat berjalan lancar.

Ditanya bagaimana dengan adanya keinginan PKB mereposisi pimpinan DPRD? Secara pribadi dan anggota partai, dia mengaku legawa. Dia akan tetap mematuhi seluruh keputusan PKB. ”Bagi saya, PKB itu rumah sekaligus orang tua. Saya sebagai kader harus tunduk dan patuh terhadap orang tua saya,” tukas Herman.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/