alexametrics
25.3 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Bantuan Beras Dibagi Rata, Kades Morbatoh Tiga Kali Datangi Kejari

SAMPANG – Proses hukum dugaan pelanggaran pembagian bantuan beras kepada warga miskin di Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Sampang, berlanjut. Secara bergiliran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang memanggil sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

Yakni, kepala desa (Kades), perangkat desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, penerima bantuan beras, dan pelapor. Secara bergantian seluruh unsur itu diambil keterangannya oleh tim penyidik Kejari Sampang.

Saat ini kasus tersebut ditangani Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda yang tidak sampai dua bulan bertugas di Sampang. Selama dua minggu, Kasi intel memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dari pihak pelapor dan terlapor.

Kades Morbatoh Sabrun mengakui sudah tiga kali dipanggil dan diperiksa penyidik Kejari Sampang. ”Perangkat desa juga diperiksa oleh kejaksaan,” katanya Senin (7/1).

Sabrun mengaku telah menyampaikan kepada kejari bahwa bantuan beras di Desa Morbatoh dibagikan kepada penerima. Dia mengakui, penerima tidak mendapat bantuan beras setiap bulan. Sebab berdasar kesepakatan yang dibuat bersama para penerima bantuan serta tokoh masyarakat di awal Sabrun menjabat Kades, bantuan beras akan dibagi rata.

Dengan demikian, bantuan beras yang diterima warga dalam setahun bervariasi. ”Untuk 2018, warga menerima empat kali. Jadi, tidak benar jika kami dikatakan tidak menyalurkan bantuan beras itu,” ungkapnya.

Baca Juga :  TK Unggulan Aisyiyah Bustanul Athfal Apresiasi JPRM

Warga Desa Morbatoh berjumlah 3.626 jiwa. Sementara yang tercatat sebagai penerima bantuan beras hanya 636 orang. ”Warga tujuh dusun menerima semua bantuan beras itu. Dasarnya, berita acara kesepakatan yang dibuat bersama pada 2009,” jelasnya.

Alasan lainnya, bantuan beras itu sangat sensitif dan rawan terjadi kecemburuan sosial. Karena itu, diambil kebijakan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh warga desa. ”Kami tidak mengambil beras itu. Kami sudah berikan kepada warga secara bergantian di setiap dusun. Warga kami tidak ada yang memprotes,” ujarnya.

Sabrun menegaskan, yang melaporkan pembagian beras itu ke Kejari Sampang bukan warga Desa Morbatoh. Dia menduga, pelaporan itu merupakan bentuk penjegalan lawan politik di desa. ”Semoga kasus ini menuai titik terang dan cepat tuntas,” harapnya.

Ivan Kusuma Yuda membenarkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan pelanggaran penyaluran bantuan beras Desa Morbatoh. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan para saksi, baik dari pelapor maupun terlapor.

Baca Juga :  Pengisian Pimpinan Lima OPD Februari

Pihaknya belum bisa memberikan banyak penjelasan atas kasus tersebut. ”Masih kami dalami. Ini masih tahap awal, yaitu menindaklanjuti laporan yang masuk ke kami,” jelasnya.

Pada dasarnya, upaya kejari lebih pada melakukan pencegahan pelanggaran. Akan tetapi, jika upaya pencegahan tak diindahkan, pihaknya akan bertindak tegas. ”Jika sudah ada kejelasan dan titik terang, baru kami bisa menyampaikan secara detail ke publik. Biarkan kami bekerja dengan fokus dulu,” ucapnya.

Sementara itu, Muarah selaku pelapor menegaskan bahwa pihaknya memiliki saksi dari warga dua dusun yang diduga menjadi korban. Menurut dia, penerima bantuan beras yang namanya tercatat mengaku hanya menerima dua kali pada 2018. ”Bantuan beras mestinya diberikan tiap bulan, apalagi sekarang tidak usah ditebus lagi oleh kepala desa,” katanya.

Bantuan beras di Desa Morbatoh dilaporkan ke Kejari Sampang karena dinilai ada pelanggaran dalam pelaksanaannya sejak 2008–2018. Menurut dia, sejak awal Sabrun menjabat Kades, beras bantuan tidak diberikan secara utuh kepada penerima. ”Jelas melanggar dan tindakan yang diambil Kades menyalahi aturan atas pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

SAMPANG – Proses hukum dugaan pelanggaran pembagian bantuan beras kepada warga miskin di Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, Sampang, berlanjut. Secara bergiliran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang memanggil sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

Yakni, kepala desa (Kades), perangkat desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, penerima bantuan beras, dan pelapor. Secara bergantian seluruh unsur itu diambil keterangannya oleh tim penyidik Kejari Sampang.

Saat ini kasus tersebut ditangani Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda yang tidak sampai dua bulan bertugas di Sampang. Selama dua minggu, Kasi intel memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dari pihak pelapor dan terlapor.


Kades Morbatoh Sabrun mengakui sudah tiga kali dipanggil dan diperiksa penyidik Kejari Sampang. ”Perangkat desa juga diperiksa oleh kejaksaan,” katanya Senin (7/1).

Sabrun mengaku telah menyampaikan kepada kejari bahwa bantuan beras di Desa Morbatoh dibagikan kepada penerima. Dia mengakui, penerima tidak mendapat bantuan beras setiap bulan. Sebab berdasar kesepakatan yang dibuat bersama para penerima bantuan serta tokoh masyarakat di awal Sabrun menjabat Kades, bantuan beras akan dibagi rata.

Dengan demikian, bantuan beras yang diterima warga dalam setahun bervariasi. ”Untuk 2018, warga menerima empat kali. Jadi, tidak benar jika kami dikatakan tidak menyalurkan bantuan beras itu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ngarte Oreng Madura Apangeran

Warga Desa Morbatoh berjumlah 3.626 jiwa. Sementara yang tercatat sebagai penerima bantuan beras hanya 636 orang. ”Warga tujuh dusun menerima semua bantuan beras itu. Dasarnya, berita acara kesepakatan yang dibuat bersama pada 2009,” jelasnya.

Alasan lainnya, bantuan beras itu sangat sensitif dan rawan terjadi kecemburuan sosial. Karena itu, diambil kebijakan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh warga desa. ”Kami tidak mengambil beras itu. Kami sudah berikan kepada warga secara bergantian di setiap dusun. Warga kami tidak ada yang memprotes,” ujarnya.

Sabrun menegaskan, yang melaporkan pembagian beras itu ke Kejari Sampang bukan warga Desa Morbatoh. Dia menduga, pelaporan itu merupakan bentuk penjegalan lawan politik di desa. ”Semoga kasus ini menuai titik terang dan cepat tuntas,” harapnya.

Ivan Kusuma Yuda membenarkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan pelanggaran penyaluran bantuan beras Desa Morbatoh. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan para saksi, baik dari pelapor maupun terlapor.

Baca Juga :  Ludruk Santri Dinilai Kegiatan Positif Akhir Tahun

Pihaknya belum bisa memberikan banyak penjelasan atas kasus tersebut. ”Masih kami dalami. Ini masih tahap awal, yaitu menindaklanjuti laporan yang masuk ke kami,” jelasnya.

Pada dasarnya, upaya kejari lebih pada melakukan pencegahan pelanggaran. Akan tetapi, jika upaya pencegahan tak diindahkan, pihaknya akan bertindak tegas. ”Jika sudah ada kejelasan dan titik terang, baru kami bisa menyampaikan secara detail ke publik. Biarkan kami bekerja dengan fokus dulu,” ucapnya.

Sementara itu, Muarah selaku pelapor menegaskan bahwa pihaknya memiliki saksi dari warga dua dusun yang diduga menjadi korban. Menurut dia, penerima bantuan beras yang namanya tercatat mengaku hanya menerima dua kali pada 2018. ”Bantuan beras mestinya diberikan tiap bulan, apalagi sekarang tidak usah ditebus lagi oleh kepala desa,” katanya.

Bantuan beras di Desa Morbatoh dilaporkan ke Kejari Sampang karena dinilai ada pelanggaran dalam pelaksanaannya sejak 2008–2018. Menurut dia, sejak awal Sabrun menjabat Kades, beras bantuan tidak diberikan secara utuh kepada penerima. ”Jelas melanggar dan tindakan yang diambil Kades menyalahi aturan atas pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Jamin Penilaian Dewan Juri Objektif

Kekang Demokrasi, Mahasiswa Tolak UU MD3

Moch. Tarsun Sederhana dan Penyabar

Artikel Terbaru

/