BANGKALAN – Memasuki pendaftaran pasangan calon (paslon) ke KPU, suhu politik di Bangkalan mulai memanas. Terlebih antar tim sukses dan pendukung serta simpatisan.
Namun demikian, hal itu tidak boleh terjadi kepada aparatur sipil negara (ASN). Pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan harus netral. Tidak boleh ikut politik praktis. Apalagi, jadi tim sukses dari paslon tertentu.
Hal itu disampaikan Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono. Menurut dia, netralitas ASN harus dijaga selama proses pilkada berlangsung. Dilarang jadi tim sukses pasangan bupati dan wakil bupati tertentu.
”Tidak boleh ikut politik praktis. ASN itu harus netral. Kecuali, sudah memutuskan untuk berkompetisi. Itu lain lagi,” ujarnya.
Menurut Eddy, larangan itu sudah disosialisasikan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan. Bahkan, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan pihak Panwaslu kabupaten.
”Kami ini menunggu laporan saja dari badan pengawas pemilu. Jadi, bagi PNS yang ketahuan, siap-siap menerima sanksi,” tegasnya.
Eddy menyampaikan, ASN punya tanggung jawab dan banyak kewajiban. Banyak pula larangannya. Salah satunya, ikut politik praktis yang akan digelar Juni 2018 mendatang. ”Sangat dilarang keras,” ucapnya.
Acuan larangan itu semua tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, mengenai sanksinya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”Terbukti, pasti ditindak. Tanpa pandang bulu,” janjinya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan kerja sama dengan Pemkab Bangkalan. Tujuannya, mencegah para abdi negara ikut politik praktis dan jadi tim sukses.
”Jadi, sekarang ini dalam pemantauan. Petugas di bawah tengah mengawasi,” ucapnya. Termasuk, besok (hari ini, Red) kalau ada yang mendaftar. Lalu, terdapat ASN yang ketahuan ikut mengantar pasangan tertentu, pasti kami tindak sesuai ketentuan yang ada,” katanya.
Selama tahapan pilkada berlangsung, belum ada pegawai di lingkungan pemkab yang ditemukan secara terang-terangan ikut terlibat dalam politik praktis. ”Belum ada. Tapi, informasi mulai terdengar. Ya nanti kami telusuri,” janjinya.
