alexametrics
21 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Semua Orgil Tak Layak Memilih

PAMEKASAN – Pendataan penyandang tunagrahita yang hendak dimasukkan ke daftar pemilih tetap (DPT) berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menghentikan pendataan itu. Tidak satu pun orang gila yang layak memilih.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Subhan mengatakan, setiap panitia kecamatan melakukan rekapitulasi Kamis (6/12). Tidak ditemukan penyandang disabilitas yang layak memilih karena rata-rata warga mengalami gangguan jiwa total.

Klik dan Download Aplikasi Radar Madura Disini..!!

Sesuai data dari Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, penyandang tunagrahita di Gerbang Salam 54 orang. Berdasar data itu, penyelenggara pemilu memverifikasi ke lapangan. Hasilnya, semua tidak layak memilih.

Di samping data tersebut, pendataan juga dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Terdapat sejumlah warga yang menderita gangguan jiwa. Di antaranya, Kecamatan Larangan ada tambahan 4 orang. Tetapi setelah dikroscek oleh penyelenggara, dipastikan tidak layak memilih. ”Kalau hanya sewaktu-waktu hilang ingatan, itu masih layak memilih,” katanya.

Sejumlah kecamatan lain juga ada penyandang gangguan jiwa, tetapi kondisinya sama. Yakni, tidak layak dimasukkan ke DPT. Hasil pendataan tuntas dalam waktu dekat dan DPT akan disempurnakan.

Subhan menyampaikan, data pemilih akan terus bergerak. Bisa jadi ada pengurangan. Sebab, masyarakat belum tentu akan terus berdomisili di Pamekasan. Bisa jadi, ada warga pindah ke kabupaten lain. Lalu, bisa karena meninggal dunia.

Baca Juga :  Lomba¬†Mewarnai¬†Asah Kreativitas Siswa

Data pemilih itu akan disosialisasikan kepada masyarakat. KPU mempersilakan data itu dikroscek bersama. Jika ada warga yang tidak terakomodasi, bisa disampaikan kepada penyelenggara untuk ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, KPU menggelar rakor penyempurnaan DPTHP 2. Sejumlah pihak terkait diundang. Termasuk Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan mengawasi tahapan pemilu. ”Semua tahapan kami awasi secara optimal,” tandasnya.

Di sisi lain, KPU Sampang kesulitan menyempurnaan data penyandang disabilitas yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019. Pasalnya, di lapangan hanya mendapatkan nama dan alamat. Sementara umur tidak semuanya di atas 17 tahun. Parahnya, KPU tidak bisa mendata karena penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen kependudukan.

Komisioner KPU Sampang Divisi Teknis, Perencanaan, dan Data Addy Imansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan serta koordinasi dengan dinas sosial (dinsos) dan juga RSUD. Intinya ingin memastikaan atau menginventarisasi warga Sampang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap.

Pihaknya mendata pemilih disabilitas mental. Karena untuk hilang ingatan tidak masuk. Hingga saat ini pemilih bertambah. ”Di lapangan kami kesulitan karena dinsos hanya menyebutkan nama, bukan sesuai dokumen kependudukan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Addy, bisa dipahami. Sebab, sangat jarang masyarakat melakukan penelitian bagi penyandang disabilitas. Selain itu, jarang sekali ditemukan masyarakat memberikan data sesuai kependudukan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan. ”Kami masih mencari padanan data yang kami peroleh dari berbagai sumber. Kemudian kami kroscek lagi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Hitung Ulang, 2.500 Suara Caleg PKS Hangus

Final untuk jumlah pemilih akan ditetapkan pada Sabtu (8/12) mendatang. Sebenarnya jadwal terakhir Rabu (5/12) lalu. Namun, pihaknya mendapatkan perpanjangan waktu demi memaksimalkan pemilih disabilitas. Jadi, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bersamaan dengan keseluruhan data pemilih yang sudah disempurnakan. ”KPU memperpanjang masa perbaikan DPT yang terhitung pada 15 November hingga 5 Desember,” jelasnya.

Selain pemilih disabilitas, pihaknya juga melakukan pendataan bagi pemilih baru yang belum masuk DPT. Sementara untuk pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tapi terdaftar dalam DPT atau ganda, dikomunikasi dengan KPU RI. Untuk mendapatkan data ganda di luar negeri, pihaknya sudah melakukan identifikasi. Sebanyak 2.021 warga Sampang tercatat di DPT luar negeri. ”Kami sudah menindaklanjuti dengan memverifikasi serta mencoret apabila yang bersangkutan terdaftar dalam DPT luar negeri,” ujarnya.

Meskipun belum final, dari penyempurnaan data disabilitas pihaknya memastikan ada penambahan. Data terakhir yang dketahui terdapat 3.331 pemilih disabilitas. ”Bisa jadi terus ada penambahan atau ada pengurangan,” tandasnya.

KPU Sampang menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak 837.511 jiwa. Terdiri atas pemilih laki-laki 413.130 dan 424.381 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 186 desa/kelurahan dengan 3.692 tempat pemungutan suara (TPS). 

PAMEKASAN – Pendataan penyandang tunagrahita yang hendak dimasukkan ke daftar pemilih tetap (DPT) berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menghentikan pendataan itu. Tidak satu pun orang gila yang layak memilih.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Subhan mengatakan, setiap panitia kecamatan melakukan rekapitulasi Kamis (6/12). Tidak ditemukan penyandang disabilitas yang layak memilih karena rata-rata warga mengalami gangguan jiwa total.

Klik dan Download Aplikasi Radar Madura Disini..!!


Sesuai data dari Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, penyandang tunagrahita di Gerbang Salam 54 orang. Berdasar data itu, penyelenggara pemilu memverifikasi ke lapangan. Hasilnya, semua tidak layak memilih.

Di samping data tersebut, pendataan juga dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Terdapat sejumlah warga yang menderita gangguan jiwa. Di antaranya, Kecamatan Larangan ada tambahan 4 orang. Tetapi setelah dikroscek oleh penyelenggara, dipastikan tidak layak memilih. ”Kalau hanya sewaktu-waktu hilang ingatan, itu masih layak memilih,” katanya.

Sejumlah kecamatan lain juga ada penyandang gangguan jiwa, tetapi kondisinya sama. Yakni, tidak layak dimasukkan ke DPT. Hasil pendataan tuntas dalam waktu dekat dan DPT akan disempurnakan.

Subhan menyampaikan, data pemilih akan terus bergerak. Bisa jadi ada pengurangan. Sebab, masyarakat belum tentu akan terus berdomisili di Pamekasan. Bisa jadi, ada warga pindah ke kabupaten lain. Lalu, bisa karena meninggal dunia.

Baca Juga :  Tampung Aspirasi Masyarakat, Gelorakan Spirit Kemandirian

Data pemilih itu akan disosialisasikan kepada masyarakat. KPU mempersilakan data itu dikroscek bersama. Jika ada warga yang tidak terakomodasi, bisa disampaikan kepada penyelenggara untuk ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, KPU menggelar rakor penyempurnaan DPTHP 2. Sejumlah pihak terkait diundang. Termasuk Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan mengawasi tahapan pemilu. ”Semua tahapan kami awasi secara optimal,” tandasnya.

Di sisi lain, KPU Sampang kesulitan menyempurnaan data penyandang disabilitas yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019. Pasalnya, di lapangan hanya mendapatkan nama dan alamat. Sementara umur tidak semuanya di atas 17 tahun. Parahnya, KPU tidak bisa mendata karena penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen kependudukan.

Komisioner KPU Sampang Divisi Teknis, Perencanaan, dan Data Addy Imansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan serta koordinasi dengan dinas sosial (dinsos) dan juga RSUD. Intinya ingin memastikaan atau menginventarisasi warga Sampang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap.

Pihaknya mendata pemilih disabilitas mental. Karena untuk hilang ingatan tidak masuk. Hingga saat ini pemilih bertambah. ”Di lapangan kami kesulitan karena dinsos hanya menyebutkan nama, bukan sesuai dokumen kependudukan,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Addy, bisa dipahami. Sebab, sangat jarang masyarakat melakukan penelitian bagi penyandang disabilitas. Selain itu, jarang sekali ditemukan masyarakat memberikan data sesuai kependudukan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan. ”Kami masih mencari padanan data yang kami peroleh dari berbagai sumber. Kemudian kami kroscek lagi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kapolsek Diduga Tidak Netral, Tim Pemenangan 02 Lapor Bawaslu

Final untuk jumlah pemilih akan ditetapkan pada Sabtu (8/12) mendatang. Sebenarnya jadwal terakhir Rabu (5/12) lalu. Namun, pihaknya mendapatkan perpanjangan waktu demi memaksimalkan pemilih disabilitas. Jadi, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bersamaan dengan keseluruhan data pemilih yang sudah disempurnakan. ”KPU memperpanjang masa perbaikan DPT yang terhitung pada 15 November hingga 5 Desember,” jelasnya.

Selain pemilih disabilitas, pihaknya juga melakukan pendataan bagi pemilih baru yang belum masuk DPT. Sementara untuk pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tapi terdaftar dalam DPT atau ganda, dikomunikasi dengan KPU RI. Untuk mendapatkan data ganda di luar negeri, pihaknya sudah melakukan identifikasi. Sebanyak 2.021 warga Sampang tercatat di DPT luar negeri. ”Kami sudah menindaklanjuti dengan memverifikasi serta mencoret apabila yang bersangkutan terdaftar dalam DPT luar negeri,” ujarnya.

Meskipun belum final, dari penyempurnaan data disabilitas pihaknya memastikan ada penambahan. Data terakhir yang dketahui terdapat 3.331 pemilih disabilitas. ”Bisa jadi terus ada penambahan atau ada pengurangan,” tandasnya.

KPU Sampang menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak 837.511 jiwa. Terdiri atas pemilih laki-laki 413.130 dan 424.381 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 186 desa/kelurahan dengan 3.692 tempat pemungutan suara (TPS). 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/