alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Disdik Janji Usut Dugaan Pungli BOP PAUD

SAMPANG – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sokobanah mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang. Tidak mau masalah itu berlarut-larut, disdik akan mengusut dugaan pungli tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Sekretaris Disdik Sampang Nor Alam mengatakan, sejak dugaan pungli mencuat, pihaknya mengadakan rapat internal dengan Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan kepala UPTD Sokobanah. Rapat membahas permasalahan yang terjadi dan menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

”Dalam minggu ini kami akan terjun ke Sokobanah. Semua PAUD yang mendapat bantuan BOP (bantuan operasional pendidikan) akan dipanggil dan dikumpulkan. Tidak terkecuali Ketua Himpaudi Sokobanah,” katanya mewakili Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi Senin (6/11).

Nor Alam mengklaim, disdik tidak pernah menginstruksikan kepada Himpaudi atau UPTD untuk meminta dana atau semacamnya kepada PAUD yang menerima BOP. Sebab, tindakan meminta dana tidak dibenarkan.

Baca Juga :  Bakar 225 Gram Sabu-Sabu dan 27 Pil Y

”Kami sudah mewanti-wanti kepada semua penerima agar dana tersebut digunakan dengan baik. Jangan sampai ada tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan dan semacamnya. Apalagi di situ sudah ada tim pengawas dari disdik, UPTD, dan polisi,” ujarnya.

BOP untuk memenuhi kebutuhan PAUD. Misalnya, untuk  pengadaan buku, alat peraga, dan lainnya. Persyaratan mendapatkan BOP di antaranya, PAUD harus terdaftar di dapodik dan mengajukan proposal.

Menurut Nor Alam, dugaan pungli mencuat bukan karena lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana BOP. Namun, lantaran ketidaksiapan dan minimnya kesadaran dari pihak penerima untuk bisa memenuhi persyaratan dan kewajiban. Seperti mendaftar di dapodik, membuat proposal pengajuan, dan membuat surat pertanggungjawaban (SPj).

”Kami sudah memberikan pemahaman dan pelatihan kepada semua penerima BOP PAUD tentang cara membuat proposal dan SPj. Tapi kenyataannya, banyak PAUD yang memasrahkan hal itu kepada pihak lain sehingga harus keluar biaya. Meskipun begitu, kami tetap melarang adanya pengutan liar,” tandasnya.

Baca Juga :  Dalami Dugaan Kecurangan Pemilu

Dia berharap, dugaan pungli tidak terjadi lagi. Nor Alam mengimbau semua PAUD penerima BOP untuk segera koordinasi dengan tim pengawas di setiap kecamatan ketika mendapat kesulitan atau kendala dalam penggunaan dana dan memenuhi persyaratan administrasi pengajuan.

”Ada tim yang siap membantu dan memberikan pengarahan kepada lembaga penerima BOP. Ini yang perlu diketahui dan dipahami oleh semua PAUD,” tukasnya.

Seperti diberitakan, ketua Himpaudi Sokobanah diduga melakukan pungli terhadap 27 PAUD penerima BOP. Total hasil pungli lebih kurang Rp 163 juta. Perinciannya, pemotongan pengadaan alat-alat permainan 20 persen, uang terima kasih 5 persen, pembelian buku administrasi Rp 690.000, sumbangan HUT RI Rp 85.000–Rp 385.000, biaya proposal 2017 Rp 60.000, biaya proposal 2018 Rp 120.000, dan biaya pembuatan SPj Rp 850.000.

 

SAMPANG – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sokobanah mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang. Tidak mau masalah itu berlarut-larut, disdik akan mengusut dugaan pungli tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Sekretaris Disdik Sampang Nor Alam mengatakan, sejak dugaan pungli mencuat, pihaknya mengadakan rapat internal dengan Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan kepala UPTD Sokobanah. Rapat membahas permasalahan yang terjadi dan menentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

”Dalam minggu ini kami akan terjun ke Sokobanah. Semua PAUD yang mendapat bantuan BOP (bantuan operasional pendidikan) akan dipanggil dan dikumpulkan. Tidak terkecuali Ketua Himpaudi Sokobanah,” katanya mewakili Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi Senin (6/11).


Nor Alam mengklaim, disdik tidak pernah menginstruksikan kepada Himpaudi atau UPTD untuk meminta dana atau semacamnya kepada PAUD yang menerima BOP. Sebab, tindakan meminta dana tidak dibenarkan.

Baca Juga :  Dalami Dugaan Kecurangan Pemilu

”Kami sudah mewanti-wanti kepada semua penerima agar dana tersebut digunakan dengan baik. Jangan sampai ada tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan dan semacamnya. Apalagi di situ sudah ada tim pengawas dari disdik, UPTD, dan polisi,” ujarnya.

BOP untuk memenuhi kebutuhan PAUD. Misalnya, untuk  pengadaan buku, alat peraga, dan lainnya. Persyaratan mendapatkan BOP di antaranya, PAUD harus terdaftar di dapodik dan mengajukan proposal.

Menurut Nor Alam, dugaan pungli mencuat bukan karena lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana BOP. Namun, lantaran ketidaksiapan dan minimnya kesadaran dari pihak penerima untuk bisa memenuhi persyaratan dan kewajiban. Seperti mendaftar di dapodik, membuat proposal pengajuan, dan membuat surat pertanggungjawaban (SPj).

- Advertisement -

”Kami sudah memberikan pemahaman dan pelatihan kepada semua penerima BOP PAUD tentang cara membuat proposal dan SPj. Tapi kenyataannya, banyak PAUD yang memasrahkan hal itu kepada pihak lain sehingga harus keluar biaya. Meskipun begitu, kami tetap melarang adanya pengutan liar,” tandasnya.

Baca Juga :  Jelang Pilkada Pamekasan, Tiga┬áTokoh Daftar Partai Demokrat

Dia berharap, dugaan pungli tidak terjadi lagi. Nor Alam mengimbau semua PAUD penerima BOP untuk segera koordinasi dengan tim pengawas di setiap kecamatan ketika mendapat kesulitan atau kendala dalam penggunaan dana dan memenuhi persyaratan administrasi pengajuan.

”Ada tim yang siap membantu dan memberikan pengarahan kepada lembaga penerima BOP. Ini yang perlu diketahui dan dipahami oleh semua PAUD,” tukasnya.

Seperti diberitakan, ketua Himpaudi Sokobanah diduga melakukan pungli terhadap 27 PAUD penerima BOP. Total hasil pungli lebih kurang Rp 163 juta. Perinciannya, pemotongan pengadaan alat-alat permainan 20 persen, uang terima kasih 5 persen, pembelian buku administrasi Rp 690.000, sumbangan HUT RI Rp 85.000–Rp 385.000, biaya proposal 2017 Rp 60.000, biaya proposal 2018 Rp 120.000, dan biaya pembuatan SPj Rp 850.000.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/