alexametrics
21.4 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Perbaiki DPT dan Aktifkan SDM Penyelenggara

SAMPANG – KPU Sampang bergerak cepat melaksanakan amar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, pemungutan suara ulang (PSU) harus terlaksana paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan Rabu (5/9).

Lembaga pemilihan umum (pemilu) yang dipimpin Syamsul Mu’arif itu langsung menggelar rapat internal. Dia mengatakan, waktu yang singkat ini kami akan menjalankan sesuai amar putusan. Karena itu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk membahas rentetan PSU. ”Di dalamnya kami harus memperbaiki DPT (daftar pemilih tetap),” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (6/9).

Selain itu, pihaknya akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara di tingkat bawah tenaga ad hoc. Meliputi panitia di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat tempat pemungutan suara (TPS). ”Itu akan diaktifkan kembali karena sebelumnya masanya sudah selesai,” ujarnya.

”Kami juga akan mempersiapkan pengadaan seperti logistik yang diperlukan. Dalam waktu yang cukup singkat ini kami akan segera melakukan tindakan,” imbuh pria asal Kecamatan Torjun itu.

Syamsul menjelaskan, persoalan yang mendasar hasil putusan MK adalah DPT yang dinilai tidak valid. Karena itu, akan dilakukan perbaikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan DPT yang sudah ditetapkan dari jumlah 803.499.

Baca Juga :  Pengunjung Jumiang Terus Menyusut

Data itu yang akan diperbaiki lagi. Sementara teknisnya nanti akan dibicarakan ketika rapat. ”Kami akan berkoordinasi dengan KPU provinsi bersama stakeholder dan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan. Tahapan dan jadwal karena biaya yang tidak sedikit untuk pilkada ini,” tandasnya.

Sementara aparat kepolisian mengantisipasi terjadinya kericuhan pasca putusan MK. Sebanyak 200 personel dari Satuan Brimob Polda Jatim berjaga di kantor KPU di Jalan Diponegoro. Di kantor Bawaslu Sampang, Jalan Rajawali III, ada 100 personel keamanan. Mereka berjaga dilengkapi dengan kendaraan taktis seperti water canon, barakuda, truk, dan mobil anti huru-hara.

Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman mengatakan, sedikitnya 350 personel keamanan BKO Polres Sampang disiagakan pasca putusan sidang sengketa pilkada. Empat kompi personel dari satbrimob dan satu kompi dari internal Polres Sampang. Pengamanan disiagakan di KPU, bawaslu, polres dan jajaran. ”Keseluruhan ada 350 personel,” ucap Budi.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan pasangan calon (paslon) Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sampang 2018. KPU Sampang diperintahkan untuk melaksanakan PSU.

Baca Juga :  Haji Idi Yakin Dapat Rekom PPP dan Nasdem

Dalam amar putusan disebutkan, majelis hakim mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir. Pertama, menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang 2018 didasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Kedua, memerintahkan KPU Sampang untuk melaksanakan PSU pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang 2018 dengan mendasarkan pada daftar DPT yang telah diperbaiki.

Ketiga, memerintahkan PSU dilaksanakan paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan. Keempat, memerintahkan KPU Jawa Timur dan KPU RI melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Bawaslu Jatim dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kelima, memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada MK hasil PSU tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah PSU dilaksanakan. Keenam, memerintahkan kepada Polri beserta jajarannya, khususnya Polres Sampang dan Polda Jatim untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan mahkamah sesuai kewenangannya. 

SAMPANG – KPU Sampang bergerak cepat melaksanakan amar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, pemungutan suara ulang (PSU) harus terlaksana paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan Rabu (5/9).

Lembaga pemilihan umum (pemilu) yang dipimpin Syamsul Mu’arif itu langsung menggelar rapat internal. Dia mengatakan, waktu yang singkat ini kami akan menjalankan sesuai amar putusan. Karena itu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk membahas rentetan PSU. ”Di dalamnya kami harus memperbaiki DPT (daftar pemilih tetap),” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (6/9).

Selain itu, pihaknya akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara di tingkat bawah tenaga ad hoc. Meliputi panitia di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat tempat pemungutan suara (TPS). ”Itu akan diaktifkan kembali karena sebelumnya masanya sudah selesai,” ujarnya.


”Kami juga akan mempersiapkan pengadaan seperti logistik yang diperlukan. Dalam waktu yang cukup singkat ini kami akan segera melakukan tindakan,” imbuh pria asal Kecamatan Torjun itu.

Syamsul menjelaskan, persoalan yang mendasar hasil putusan MK adalah DPT yang dinilai tidak valid. Karena itu, akan dilakukan perbaikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan DPT yang sudah ditetapkan dari jumlah 803.499.

Baca Juga :  Dugaan Pencabulan oleh Lurah Perlu Disikapi

Data itu yang akan diperbaiki lagi. Sementara teknisnya nanti akan dibicarakan ketika rapat. ”Kami akan berkoordinasi dengan KPU provinsi bersama stakeholder dan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan. Tahapan dan jadwal karena biaya yang tidak sedikit untuk pilkada ini,” tandasnya.

Sementara aparat kepolisian mengantisipasi terjadinya kericuhan pasca putusan MK. Sebanyak 200 personel dari Satuan Brimob Polda Jatim berjaga di kantor KPU di Jalan Diponegoro. Di kantor Bawaslu Sampang, Jalan Rajawali III, ada 100 personel keamanan. Mereka berjaga dilengkapi dengan kendaraan taktis seperti water canon, barakuda, truk, dan mobil anti huru-hara.

Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman mengatakan, sedikitnya 350 personel keamanan BKO Polres Sampang disiagakan pasca putusan sidang sengketa pilkada. Empat kompi personel dari satbrimob dan satu kompi dari internal Polres Sampang. Pengamanan disiagakan di KPU, bawaslu, polres dan jajaran. ”Keseluruhan ada 350 personel,” ucap Budi.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan pasangan calon (paslon) Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sampang 2018. KPU Sampang diperintahkan untuk melaksanakan PSU.

Baca Juga :  Ibu Korban Pembunuhan Minta Terdakwa Dihukum Mati

Dalam amar putusan disebutkan, majelis hakim mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir. Pertama, menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang 2018 didasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Kedua, memerintahkan KPU Sampang untuk melaksanakan PSU pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang 2018 dengan mendasarkan pada daftar DPT yang telah diperbaiki.

Ketiga, memerintahkan PSU dilaksanakan paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan. Keempat, memerintahkan KPU Jawa Timur dan KPU RI melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Bawaslu Jatim dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kelima, memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada MK hasil PSU tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah PSU dilaksanakan. Keenam, memerintahkan kepada Polri beserta jajarannya, khususnya Polres Sampang dan Polda Jatim untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan mahkamah sesuai kewenangannya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/