alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Plt Kajari Pamekasan Bantah Jaksa Ngadu DPR

PAMEKASAN – Kabar dua jaksa mengadu ke Komisi III DPR terkait salah tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditepis pimpinan Kejari Pamekasan. Versi kejari, kedatangan Kasipidsus Eka Hermawan dan Kasi Intel Soegeng Prakoso untuk memenuhi undangan wakil rakyat.

Plt Kajari Pamekasan Sudiharto mengatakan, dua jaksa memang datang ke senayan. Mereka adalah Kasi Intel dan Kasipidsus. Tapi, mereka bukan mengadu. Kedatangan dua jaksa itu atas undangan komisi III ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Undangan tersebut dalam rangka rapat dengar pendapat secara tertutup. Di dalam undangan itu, Jaksa Agung diminta membawa jaksa yang pernah tertangkap KPK, tapi kemudian dilepas. Tidak menyebutkan nama personal yang diminta untuk dibawa itu.

Atas undangan itu, Kasi Intel dan Kasipidus Kejari Pamekasan diminta Kajagung untuk juga menghadiri rapat tersebut. ”Jadi, kalau dikabarkan dua jaksa Kejari Pamekasan mengadu ke DPR, itu tidak benar,” katanya Rabu (6/9).

Baca Juga :  Laskar Jokotole Harus Rela Berbagi Poin

Sudiharto mengaku tidak mengetahui secara detail materi pembahasan rapat itu. Sebab, dia tidak ikut serta dalam rapat tersebut. ”Untuk lebih jelasnya mengenai materi rapat, bisa hubungi Kasi Intel atau Kasipidsus,” katanya.

Sebelum meminta keterangan Sudiharto, Jawa Pos Radar Madura (JPRM) bertemu dua jaksa yang baru datang dari senayan itu. Mereka meluruskan beberapa poin yang tersebar di media online.

Kasipidsus Eka Hermawan mengatakan, dalam rapat dengar pendapat, komisi III hanya bertanya kronologi OTT di Pamekasan awal Agustus lalu. Proses dua jaksa dibawa ke Mapolres Pamekasan, lalu ke mapolda sampai akhirnya dilepas juga ditanyakan.

Eka dan Soegeng menjawab secara normatif seputar kronologi. Pertanyaan tidak mengarah pada substansi OTT. Selebihnya, tidak ada keterangan lain yang disampaikan.

Ketika membaca berita dari sejumlah media daring, mereka berdua kaget. Sebab, isi berita itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam ruang rapat. Apalagi, rapat tersebut digelar secara tertutup.

Baca Juga :  Menyumpah ”Kembali” Pemuda Milenial

Eka menyampaikan, pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa hak-hak perdatanya langsung hancur. Mereka juga tidak pernah menyampaikan bahwa harga diri dan lembaga kejaksaan ikut tercoreng lantaran pada saat dibawa KPK masih berpakaian dinas.

Dia juga membantah menyampaikan bahwa OTT KPK dirasa seperti penculikan. Kabar mengenai penggunaan borgol juga dibantah sejak masih di gedung parlemen. ”Waktu di DPR, kami ditanyakan apakah diborgol apa tidak, kami tegas menjawab tidak (diborgol),” katanya.

Dia berharap, kabar yang tersebar di media itu bisa diluruskan. Khawatir ada yang salah paham. ”Kami tidak mengadu, kedatangan kami karena ada undangan dari komisi III ke Kejagung,” tandasnya.

PAMEKASAN – Kabar dua jaksa mengadu ke Komisi III DPR terkait salah tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditepis pimpinan Kejari Pamekasan. Versi kejari, kedatangan Kasipidsus Eka Hermawan dan Kasi Intel Soegeng Prakoso untuk memenuhi undangan wakil rakyat.

Plt Kajari Pamekasan Sudiharto mengatakan, dua jaksa memang datang ke senayan. Mereka adalah Kasi Intel dan Kasipidsus. Tapi, mereka bukan mengadu. Kedatangan dua jaksa itu atas undangan komisi III ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Undangan tersebut dalam rangka rapat dengar pendapat secara tertutup. Di dalam undangan itu, Jaksa Agung diminta membawa jaksa yang pernah tertangkap KPK, tapi kemudian dilepas. Tidak menyebutkan nama personal yang diminta untuk dibawa itu.


Atas undangan itu, Kasi Intel dan Kasipidus Kejari Pamekasan diminta Kajagung untuk juga menghadiri rapat tersebut. ”Jadi, kalau dikabarkan dua jaksa Kejari Pamekasan mengadu ke DPR, itu tidak benar,” katanya Rabu (6/9).

Baca Juga :  Mantan Kajari Pamekasan Dituntut 5 Tahun

Sudiharto mengaku tidak mengetahui secara detail materi pembahasan rapat itu. Sebab, dia tidak ikut serta dalam rapat tersebut. ”Untuk lebih jelasnya mengenai materi rapat, bisa hubungi Kasi Intel atau Kasipidsus,” katanya.

Sebelum meminta keterangan Sudiharto, Jawa Pos Radar Madura (JPRM) bertemu dua jaksa yang baru datang dari senayan itu. Mereka meluruskan beberapa poin yang tersebar di media online.

Kasipidsus Eka Hermawan mengatakan, dalam rapat dengar pendapat, komisi III hanya bertanya kronologi OTT di Pamekasan awal Agustus lalu. Proses dua jaksa dibawa ke Mapolres Pamekasan, lalu ke mapolda sampai akhirnya dilepas juga ditanyakan.

- Advertisement -

Eka dan Soegeng menjawab secara normatif seputar kronologi. Pertanyaan tidak mengarah pada substansi OTT. Selebihnya, tidak ada keterangan lain yang disampaikan.

Ketika membaca berita dari sejumlah media daring, mereka berdua kaget. Sebab, isi berita itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam ruang rapat. Apalagi, rapat tersebut digelar secara tertutup.

Baca Juga :  DPRD Dukung CFD 1.000 Hari Kepemimpinan Bupati dan Wabup Sumenep

Eka menyampaikan, pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa hak-hak perdatanya langsung hancur. Mereka juga tidak pernah menyampaikan bahwa harga diri dan lembaga kejaksaan ikut tercoreng lantaran pada saat dibawa KPK masih berpakaian dinas.

Dia juga membantah menyampaikan bahwa OTT KPK dirasa seperti penculikan. Kabar mengenai penggunaan borgol juga dibantah sejak masih di gedung parlemen. ”Waktu di DPR, kami ditanyakan apakah diborgol apa tidak, kami tegas menjawab tidak (diborgol),” katanya.

Dia berharap, kabar yang tersebar di media itu bisa diluruskan. Khawatir ada yang salah paham. ”Kami tidak mengadu, kedatangan kami karena ada undangan dari komisi III ke Kejagung,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/