alexametrics
21.2 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Pembahasan KUA-PPAS Alot

BANGKALAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Bangkalan 2020 alot. Bahkan, pembahasan antara timgar dan banggar itu sempat diskors. Sebab, banyak tanggapan yang disampaikan oleh anggota badan anggaran (banggar). 

Salah satunya, tanggapan datang dari anggota banggar Asis. Politikus Partai Demokrat itu menyoalkan dasar penyusunan KUA-PPAS yang tengah dibahas. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum menerima dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Padahal, kata dia, berdasar PP 58/2005, penyusunan RAPBD mengacu pada RPJMD dan RKPD. ”Untuk membahas KUA-PPAS, dasarnya adalah RKPD. RKPD turunan dari RPJMD. Ini kami belum menerima,” katanya kemarin (5/11).

Baca Juga :  Kabur, Ditresnarkoba Polda Jatim Tembak Mati Kurir SS di Bangkalan

Sejauh ini, anggota banggar hanya menerima draf KUA-PPAS. Itu pun dalam penyusunannya menelan anggaran lebih dari Rp 200 juta. ”Kita kan bertanya-tanya, dasarnya apa KUA-PPAS dibahas kalau kita tidak menerima RKPD,” ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan anggota banggar Musawwir. Dia mengatakan, penyampaian KUA-PPAS tidak boleh terlambat. Sebab, hal itu selalu terulang setiap tahun. ”Kami ingin tahun depan tidak terlambat lagi. Terutama, drafnya,” ucapnya. 

Anggota banggar Mahmudi juga mempersoalkan data penduduk yang dituangkan dalam KUA-PPAS. Sebab, yang tercantum malah di bawah 1 juta jiwa, hanya 9 ratus ribu jiwa. ”Kalau begitu, jumlah dewan mestinya bukan 50 dewan, tapi 45 orang. Kalau mengacu pada jumlah penduduk, 9 ratus ribu lebih,” sebutnya. 

Baca Juga :  Penetapan Bupati Definitif Mendesak

Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi menjelaskan, penyusunan draf KUA-PPAS sudah benar. Bahkan, penyusunannya dibuat sejak Juli. Namun, waktu itu alat kelengkapan dewan belum terbentuk sehingga terlambat. Pihaknya berjanji akan memperbaiki. ”Lagi pula dalam penyusunan ini menunggu penerimaan dari pemprov,” katanya.

Berkenaan dengan dokumen RKPD sudah dikirim. Hanya, karena terlalu tebal kemungkinan tidak dibawa. ”Sudah dikirim kok. Termasuk data jumlah penduduk, itu sudah berdasarkan data BPS,” terang Setijabudhi.

Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, pembahasan KUA sudah selesai. Besok (hari ini) akan dilanjutkan PPAS. ”Tunggu saja besok. Karena ini terus akan dibahas,” ucapnya. 

BANGKALAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Bangkalan 2020 alot. Bahkan, pembahasan antara timgar dan banggar itu sempat diskors. Sebab, banyak tanggapan yang disampaikan oleh anggota badan anggaran (banggar). 

Salah satunya, tanggapan datang dari anggota banggar Asis. Politikus Partai Demokrat itu menyoalkan dasar penyusunan KUA-PPAS yang tengah dibahas. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum menerima dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Padahal, kata dia, berdasar PP 58/2005, penyusunan RAPBD mengacu pada RPJMD dan RKPD. ”Untuk membahas KUA-PPAS, dasarnya adalah RKPD. RKPD turunan dari RPJMD. Ini kami belum menerima,” katanya kemarin (5/11).

Baca Juga :  Pengembangan Pariwisata Butuh Suntikan APBN

Sejauh ini, anggota banggar hanya menerima draf KUA-PPAS. Itu pun dalam penyusunannya menelan anggaran lebih dari Rp 200 juta. ”Kita kan bertanya-tanya, dasarnya apa KUA-PPAS dibahas kalau kita tidak menerima RKPD,” ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan anggota banggar Musawwir. Dia mengatakan, penyampaian KUA-PPAS tidak boleh terlambat. Sebab, hal itu selalu terulang setiap tahun. ”Kami ingin tahun depan tidak terlambat lagi. Terutama, drafnya,” ucapnya. 

Anggota banggar Mahmudi juga mempersoalkan data penduduk yang dituangkan dalam KUA-PPAS. Sebab, yang tercantum malah di bawah 1 juta jiwa, hanya 9 ratus ribu jiwa. ”Kalau begitu, jumlah dewan mestinya bukan 50 dewan, tapi 45 orang. Kalau mengacu pada jumlah penduduk, 9 ratus ribu lebih,” sebutnya. 

Baca Juga :  RKA Tak Perlu Dibahas Bersama Komisi DPRD

Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi menjelaskan, penyusunan draf KUA-PPAS sudah benar. Bahkan, penyusunannya dibuat sejak Juli. Namun, waktu itu alat kelengkapan dewan belum terbentuk sehingga terlambat. Pihaknya berjanji akan memperbaiki. ”Lagi pula dalam penyusunan ini menunggu penerimaan dari pemprov,” katanya.

Berkenaan dengan dokumen RKPD sudah dikirim. Hanya, karena terlalu tebal kemungkinan tidak dibawa. ”Sudah dikirim kok. Termasuk data jumlah penduduk, itu sudah berdasarkan data BPS,” terang Setijabudhi.

Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, pembahasan KUA sudah selesai. Besok (hari ini) akan dilanjutkan PPAS. ”Tunggu saja besok. Karena ini terus akan dibahas,” ucapnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/