alexametrics
20.9 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Ratusan Jabatan Struktural Kosong, Termasuk Sekkab

PAMEKASAN – Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy’ari harus bekerja ekstra dalam menata birokrasi. Sebab saat ini ratusan jabatan struktural dan kepala sekolah tidak bertuan. Padahal sisa waktu untuk menggelar mutasi aparatur sipil negara (ASN) sudah hampir berakhir.

Data di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) ada 69 jabatan struktural yang kosong. Jabatan itu mulai dari eselon II, eselon III, dan eselon IV. Kekosongan itu tersebar mulai dari kursi sekretaris kabupaten (Sekkab) hingga kepala seksi (Kasi) di kelurahan.

Selain jabatan tersebut, ada 42 jabatan kepala sekolah yang kosong. Perinciannya, 40 jabatan kepala sekolah dasar negeri (SDN) dan dua jabatan kepala sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Sekolah tersebut tersebar di 12 dari 13 kecamatan se-Pamekasan. Hanya Kecamatan Galis yang jabatan kepala sekolahnya tidak mengalami kekosongan.

”Kekosongan jabatan ini harus segera diisi. Sebab jika tidak, akan menghambat pelayanan di masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail saat menggelar rapat koordinasi dengan BKPSDM Kamis (5/10).

Baca Juga :  PKB Panggil Ketua Dewan

Berdasar hitungan waktu, Wabup hanya punya kesempatan dalam dua pekan untuk mengisinya. Kepemimpinan Khalil Asy’ari akan berakhir pada 21 April 2018. ”Sesuai dengan regulasi, kepala daerah itu tidak boleh melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum jabatannya berakhir,” kata Ismail.

Jika dihitung mundur, Khalil Asy’ari punya kesempatan melakukan mutasi hingga 22 Oktober 2017. Jika hingga tanggal tersebut tidak melakukan mutasi, otomatis 69 jabatan struktural dan 42 kepala sekolah itu tidak bisa diisi. Kecuali kepemimpinan yang baru hasil Pilkada 2018 sudah dikukuhkan.

”Kalau tidak melakukan mutasi saat ini, ya otomatis satu tahun ke depan tidak akan ada pengisian. Kalau itu terjadi, masyarakat yang dirugikan,” tambahnya.

Kepala BKPSDM Lukman Hedi Mahdia mengaku menindaklanjuti desakan komisi I. Tetapi menurutnya, mutasi jabatan menjadi wewenang penuh bupati atau wakil bupati. ”Kami hanya menyiapkan teknisnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Segera Tetapkan Sepuluh Nomine Tiap Kategori

Nantinya, jabatan yang akan dimutasi hanya fokus pada eselon III dan IV. Sebab untuk eselon II pengisiannya harus dilakukan dengan cara rekrutmen terbuka atau lelang jabatan. Sementara Wabup Khalil Asy’ari sudah memastikan tidak akan melakukan lelang jabatan untuk posisi Sekkab.

Pakar hukum Universitas Madura Sapto Wahyono mengatakan, pengisian jabatan kosong untuk 69 jabatan struktural dan 42 kepala sekolah bisa segera digelar. Sesuai regulasi, pengisian jabatan eselon III dan IV tidak membutuhkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mutasi itu sepenuhnya menjadi wewenang bupati atau Wabup.

”Karena saat ini bupati sedang berhalangan, maka mutasi bisa dilakukan oleh wakil bupati. Tentu terlebih dahulu dengan bupati,” sarannya.

PAMEKASAN – Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy’ari harus bekerja ekstra dalam menata birokrasi. Sebab saat ini ratusan jabatan struktural dan kepala sekolah tidak bertuan. Padahal sisa waktu untuk menggelar mutasi aparatur sipil negara (ASN) sudah hampir berakhir.

Data di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) ada 69 jabatan struktural yang kosong. Jabatan itu mulai dari eselon II, eselon III, dan eselon IV. Kekosongan itu tersebar mulai dari kursi sekretaris kabupaten (Sekkab) hingga kepala seksi (Kasi) di kelurahan.

Selain jabatan tersebut, ada 42 jabatan kepala sekolah yang kosong. Perinciannya, 40 jabatan kepala sekolah dasar negeri (SDN) dan dua jabatan kepala sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Sekolah tersebut tersebar di 12 dari 13 kecamatan se-Pamekasan. Hanya Kecamatan Galis yang jabatan kepala sekolahnya tidak mengalami kekosongan.


”Kekosongan jabatan ini harus segera diisi. Sebab jika tidak, akan menghambat pelayanan di masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail saat menggelar rapat koordinasi dengan BKPSDM Kamis (5/10).

Baca Juga :  Ternyata Adik Ipar Korban

Berdasar hitungan waktu, Wabup hanya punya kesempatan dalam dua pekan untuk mengisinya. Kepemimpinan Khalil Asy’ari akan berakhir pada 21 April 2018. ”Sesuai dengan regulasi, kepala daerah itu tidak boleh melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum jabatannya berakhir,” kata Ismail.

Jika dihitung mundur, Khalil Asy’ari punya kesempatan melakukan mutasi hingga 22 Oktober 2017. Jika hingga tanggal tersebut tidak melakukan mutasi, otomatis 69 jabatan struktural dan 42 kepala sekolah itu tidak bisa diisi. Kecuali kepemimpinan yang baru hasil Pilkada 2018 sudah dikukuhkan.

”Kalau tidak melakukan mutasi saat ini, ya otomatis satu tahun ke depan tidak akan ada pengisian. Kalau itu terjadi, masyarakat yang dirugikan,” tambahnya.

Kepala BKPSDM Lukman Hedi Mahdia mengaku menindaklanjuti desakan komisi I. Tetapi menurutnya, mutasi jabatan menjadi wewenang penuh bupati atau wakil bupati. ”Kami hanya menyiapkan teknisnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Sembilan Pejabat Berebut Kursi Sekkab

Nantinya, jabatan yang akan dimutasi hanya fokus pada eselon III dan IV. Sebab untuk eselon II pengisiannya harus dilakukan dengan cara rekrutmen terbuka atau lelang jabatan. Sementara Wabup Khalil Asy’ari sudah memastikan tidak akan melakukan lelang jabatan untuk posisi Sekkab.

Pakar hukum Universitas Madura Sapto Wahyono mengatakan, pengisian jabatan kosong untuk 69 jabatan struktural dan 42 kepala sekolah bisa segera digelar. Sesuai regulasi, pengisian jabatan eselon III dan IV tidak membutuhkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mutasi itu sepenuhnya menjadi wewenang bupati atau Wabup.

”Karena saat ini bupati sedang berhalangan, maka mutasi bisa dilakukan oleh wakil bupati. Tentu terlebih dahulu dengan bupati,” sarannya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/