alexametrics
23.1 C
Madura
Monday, July 4, 2022

KPK Geledah Balai Desa, Periksa Saksi Dugaan Suap

PAMEKASAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap yang dilakukan Kades Agus Mulyadi kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Tim dari komisi antirasuah itu masih bergerilya di Kota Gerbang Salam.

Sekitar sepuluh orang anggota tim dari KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Kades Agus di Balai Desa Dasok, Kecamatan Pademawu. Sejumlah berkas diamankan dari tempat kerja Kades yang diduga pemberi suap itu.

Selain mengumpulkan berkas pendukung, tim dari KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Pemeriksaan itu dilakukan di Mapolres Pamekasan Sabtu (5/8). Tidak diketahui secara pasti siapa saja yang diperiksa KPK.

Berdasarkan pengamatan Jawa Pos Radar Madura, empat minibus pelat luar Madura parkir di halaman mapolres. Mobil hitam itu digunakan tim KPK untuk menunjang mobilitas selama berada di Kota Ratu Pamelingan.

Beberapa pegawai Inspektorat Pamekasan tampak lalu lalang. Satu pegawai lembaga pengawas internal pemkab itu mengaku dipanggil untuk menemui KPK. ”Orang-orang KPK di mana, saya dipanggil ke sini,” kata dia bertanya kepada awak media yang sedari pagi berada di Mapolres Pamekasan.

Tidak ada satu pun penyidik KPK bersedia menjelaskan siapa saja yang diperiksa. Informasi yang beredar, pihak-pihak terkait seperti perangkat desa dan instansi yang bersentuhan dengan pengelolaan dana desa (DD) dimintai keterangan.

Baca Juga :  Perbaiki Jalan di Madura, PU Bina Marga Jatim Siapkan Puluhan Miliar

Ketua LBH Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara (Pusara) M. Alfian mengaku yakin KPK membidik tersangka baru. Pada rilis beberapa waktu lalu, Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan lima orang tersangka baru tahap pertama.

Artinya, kata Alfian, kemungkinan masih ada penetapan tersangka pada tahap-tahap selanjutnya. ”Pernyataan Humas KPK itu seperti isyarat bahwa masih ada pihak lain yang akan jadi tersangka,” katanya.

Alfian menyampaikan, ada kejanggalan pada pelepasan lima orang yang awalnya juga ditangkap. Menurut dia, salah satu dari mereka ada yang dijadikan justice collaborator (JC) oleh KPK.

Dijelaskan, teori tersebut biasa diambil oleh penegak hukum untuk membantu pengusutan suatu kasus. JC bertugas menjadi penunjuk arah untuk membongkar suatu kasus yang ditangani KPK.

”Dari lima orang yang ditangkap, salah satunya ada yang dijadikan JC. Indikasinya, mereka dilepas begitu saja. Tapi HP dan sarana komunikasi lainnya disita. Ini suatu indikasi bahwa KPK sengaja melepas agar mempermudah pengusutan kasus,” jelasnya.

Alfian menyampaikan, dari beberapa pihak terkait, yang berpotensi menjadi incaran KPK adalah leading sector DD. Sebab, regulasi dan realisasi dana untuk pembangunan infrastruktur itu diketahui secara detail oleh leading sector itu. ”Tunggu saja, kami yakin ada tersangka baru,” katanya.

Baca Juga :  Khalillatur Rahmah Masih Memimpin Perolehan Dukungan Duta Wisata

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Sigit Priyono mengatakan, tidak ada pejabat maupun pegawai di instansinya yang diperiksa KPK. Namun, ucap dia, sedikit banyak dugaan suap kepada Kajari itu ada dampak terhadap DPMD.

Sebab, sumber masalah yang menyeret Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo adalah kasus proyek dana desa. Leading sector DD adalah DPMD. ”Dampak pasti ada, tapi kalau diperiksa KPK, sampai sekarang belum,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dugaan suap kepada Kajari Pamekasan. Yakni, Kajari Rudi Indra Prasetya, Inspektur Sutjipto Utomo, Kabag Administrasi Inspektorat Noer Solehoddin, Kades Dasok Agus Mulyadi, dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Sebelum menetapkan lima tersangka, KPK juga sempat menahan lima orang hingga dibawa ke Mapolda Jatim. Yaitu, Kasi Intel Soegeng Prakoso, Kasi Pidsus Eka Hermawan, Staf Kejari Pamekasan Indra Pramana, Staf Inspektorat Margono, dan Kepala Desa Mapper Moh. Ridwan. Namun kelimanya dilepas karena dinyatakan tidak cukup bukti terlibat dugaan suap.

PAMEKASAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap yang dilakukan Kades Agus Mulyadi kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Tim dari komisi antirasuah itu masih bergerilya di Kota Gerbang Salam.

Sekitar sepuluh orang anggota tim dari KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Kades Agus di Balai Desa Dasok, Kecamatan Pademawu. Sejumlah berkas diamankan dari tempat kerja Kades yang diduga pemberi suap itu.

Selain mengumpulkan berkas pendukung, tim dari KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Pemeriksaan itu dilakukan di Mapolres Pamekasan Sabtu (5/8). Tidak diketahui secara pasti siapa saja yang diperiksa KPK.


Berdasarkan pengamatan Jawa Pos Radar Madura, empat minibus pelat luar Madura parkir di halaman mapolres. Mobil hitam itu digunakan tim KPK untuk menunjang mobilitas selama berada di Kota Ratu Pamelingan.

Beberapa pegawai Inspektorat Pamekasan tampak lalu lalang. Satu pegawai lembaga pengawas internal pemkab itu mengaku dipanggil untuk menemui KPK. ”Orang-orang KPK di mana, saya dipanggil ke sini,” kata dia bertanya kepada awak media yang sedari pagi berada di Mapolres Pamekasan.

Tidak ada satu pun penyidik KPK bersedia menjelaskan siapa saja yang diperiksa. Informasi yang beredar, pihak-pihak terkait seperti perangkat desa dan instansi yang bersentuhan dengan pengelolaan dana desa (DD) dimintai keterangan.

Baca Juga :  Perbaiki Jalan di Madura, PU Bina Marga Jatim Siapkan Puluhan Miliar

Ketua LBH Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara (Pusara) M. Alfian mengaku yakin KPK membidik tersangka baru. Pada rilis beberapa waktu lalu, Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penetapan lima orang tersangka baru tahap pertama.

Artinya, kata Alfian, kemungkinan masih ada penetapan tersangka pada tahap-tahap selanjutnya. ”Pernyataan Humas KPK itu seperti isyarat bahwa masih ada pihak lain yang akan jadi tersangka,” katanya.

Alfian menyampaikan, ada kejanggalan pada pelepasan lima orang yang awalnya juga ditangkap. Menurut dia, salah satu dari mereka ada yang dijadikan justice collaborator (JC) oleh KPK.

Dijelaskan, teori tersebut biasa diambil oleh penegak hukum untuk membantu pengusutan suatu kasus. JC bertugas menjadi penunjuk arah untuk membongkar suatu kasus yang ditangani KPK.

”Dari lima orang yang ditangkap, salah satunya ada yang dijadikan JC. Indikasinya, mereka dilepas begitu saja. Tapi HP dan sarana komunikasi lainnya disita. Ini suatu indikasi bahwa KPK sengaja melepas agar mempermudah pengusutan kasus,” jelasnya.

Alfian menyampaikan, dari beberapa pihak terkait, yang berpotensi menjadi incaran KPK adalah leading sector DD. Sebab, regulasi dan realisasi dana untuk pembangunan infrastruktur itu diketahui secara detail oleh leading sector itu. ”Tunggu saja, kami yakin ada tersangka baru,” katanya.

Baca Juga :  Batu Bara Bikin Harga Listrik Indonesia Murah

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Sigit Priyono mengatakan, tidak ada pejabat maupun pegawai di instansinya yang diperiksa KPK. Namun, ucap dia, sedikit banyak dugaan suap kepada Kajari itu ada dampak terhadap DPMD.

Sebab, sumber masalah yang menyeret Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo adalah kasus proyek dana desa. Leading sector DD adalah DPMD. ”Dampak pasti ada, tapi kalau diperiksa KPK, sampai sekarang belum,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dugaan suap kepada Kajari Pamekasan. Yakni, Kajari Rudi Indra Prasetya, Inspektur Sutjipto Utomo, Kabag Administrasi Inspektorat Noer Solehoddin, Kades Dasok Agus Mulyadi, dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Sebelum menetapkan lima tersangka, KPK juga sempat menahan lima orang hingga dibawa ke Mapolda Jatim. Yaitu, Kasi Intel Soegeng Prakoso, Kasi Pidsus Eka Hermawan, Staf Kejari Pamekasan Indra Pramana, Staf Inspektorat Margono, dan Kepala Desa Mapper Moh. Ridwan. Namun kelimanya dilepas karena dinyatakan tidak cukup bukti terlibat dugaan suap.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/