alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Ketua Komisi I DPRD Sampang Tersangkut Hukum

SAMPANG – Sekitar empat bulan anggota DPRD Sampang Aulia Rahman lama tidak terlihat di kantor dewan. Belakangan muncul kabar bahwa ketua komisi I itu sedang tersangkut perkara hukum. Bahkan, kini telah keluar surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

Surat tersebut diterima Kejari Sampang pada 29 Maret 2018. Perkara tersebut terkait laporan dugaan penipuan dana proyek yang sedang ditangani polres. Selain itu, dia juga dilaporkan dengan dua kasus berbeda.

Humas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Joko Suharyanto membenarkan SPDP yang diterima akhir Maret lalu itu. ”Memang benar ada SPDP dari polres masuk ke kami. Diduga yang bersangkutan adalah anggota DPRD Sampang,” ucapnya Kamis (5/4).

Joko enggan menjelaskan kasus yang sedang disidik polisi itu secara detail. Hanya, pada SPDP tercantum dua pasal yang disangkakan. Yakni, pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Diakui, kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Sampang. Pihaknya mengatakan, dalam kasus tersebut sudah ada penetapan tersangka. Karena itu, muncul SPDP yang diterima Korps Adhyaksa. ”Soal detail perkaranya silakan langsung ke polres. Karena kasus ini masih dalam penanganan polisi. Sementara kami hanya menerima SPDP sebagai bukti bahwa kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” jelasnya.

Baca Juga :  Tujuh Bulan Hasilkan Satu Perda

Joko menambahkan, adanya SPDP tidak terikat waktu. Kejari Sampang hanya menunggu proses penyelesaian berkas dan pelimpahan tahap pertama. Setelah itu, penanganan perkara akan bergelinding ke kejari.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Heri Kusnanto membenarkan penerbitan SPDP itu. Diakui, kasus hukum yang melilit Aulia Rahman ada tiga perkara. Dia dilaporkan oleh tiga orang. ”Ini ada tiga perkara untuk satu orang. Satu (perkara) sudah mengirim SPDP,” katanya.

Meski telah mengeluarkan SPDP, dia menegaskan bahwa polres belum menetapkan tersangka kepada Aulia Rahman. Hingga saat ini status yang bersangkutan masih sebagai terlapor. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

”Saya lupa ada berapa saksi yang dilibatkan karena kasus ini ditangani beberapa unit. Namun yang pasti, saat ini masih pemeriksaan saksi. Dia masih berstatus sebagai terlapor,” terang mantan Kasatresnarkoba Bangkalan itu.

Baca Juga :  Curi Motor, Kaki Remaja Didor

Heri menjelaskan, Aulia Rahman menjanjikan proyek. Dengan demikian, ada uang masuk dari pelapor kepada terlapor. Selain itu, dia dilaporkan dalam kasus dugaan sebagai makelar pegawai negeri sipil (PNS). Tiga kasus tersebut sama-sama dikembangkan oleh penyidik polres. ”Ya, kasus ini kita lanjutkan. Sekarang proses pemeriksaan saksi,” ucapnya.

Heri Kusnanto mengungkapkan, selama ini sudah tiga kali memanggil terlapor. Masing-masing dari tiga kasus sudah dilakukan pemanggilan satu kali. Pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan kedua pada tiga kasus. ”Jika panggilan kedua tidak menghadap, kami akan melakukan penjemputan paksa,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengaku belum mengetahui secara pasti kasus tersebut. Karena itu, dia tidak bisa berkomentar banyak. ”Kami belum bisa berkomentar sebelum (ada) informasi resmi kepada kami,” katanya.

SAMPANG – Sekitar empat bulan anggota DPRD Sampang Aulia Rahman lama tidak terlihat di kantor dewan. Belakangan muncul kabar bahwa ketua komisi I itu sedang tersangkut perkara hukum. Bahkan, kini telah keluar surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

Surat tersebut diterima Kejari Sampang pada 29 Maret 2018. Perkara tersebut terkait laporan dugaan penipuan dana proyek yang sedang ditangani polres. Selain itu, dia juga dilaporkan dengan dua kasus berbeda.

Humas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Joko Suharyanto membenarkan SPDP yang diterima akhir Maret lalu itu. ”Memang benar ada SPDP dari polres masuk ke kami. Diduga yang bersangkutan adalah anggota DPRD Sampang,” ucapnya Kamis (5/4).


Joko enggan menjelaskan kasus yang sedang disidik polisi itu secara detail. Hanya, pada SPDP tercantum dua pasal yang disangkakan. Yakni, pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Diakui, kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Sampang. Pihaknya mengatakan, dalam kasus tersebut sudah ada penetapan tersangka. Karena itu, muncul SPDP yang diterima Korps Adhyaksa. ”Soal detail perkaranya silakan langsung ke polres. Karena kasus ini masih dalam penanganan polisi. Sementara kami hanya menerima SPDP sebagai bukti bahwa kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” jelasnya.

Baca Juga :  Panitia Matangkan Rangkaian Acara Ludruk Santri

Joko menambahkan, adanya SPDP tidak terikat waktu. Kejari Sampang hanya menunggu proses penyelesaian berkas dan pelimpahan tahap pertama. Setelah itu, penanganan perkara akan bergelinding ke kejari.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Heri Kusnanto membenarkan penerbitan SPDP itu. Diakui, kasus hukum yang melilit Aulia Rahman ada tiga perkara. Dia dilaporkan oleh tiga orang. ”Ini ada tiga perkara untuk satu orang. Satu (perkara) sudah mengirim SPDP,” katanya.

Meski telah mengeluarkan SPDP, dia menegaskan bahwa polres belum menetapkan tersangka kepada Aulia Rahman. Hingga saat ini status yang bersangkutan masih sebagai terlapor. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

”Saya lupa ada berapa saksi yang dilibatkan karena kasus ini ditangani beberapa unit. Namun yang pasti, saat ini masih pemeriksaan saksi. Dia masih berstatus sebagai terlapor,” terang mantan Kasatresnarkoba Bangkalan itu.

Baca Juga :  Curi Motor, Kaki Remaja Didor

Heri menjelaskan, Aulia Rahman menjanjikan proyek. Dengan demikian, ada uang masuk dari pelapor kepada terlapor. Selain itu, dia dilaporkan dalam kasus dugaan sebagai makelar pegawai negeri sipil (PNS). Tiga kasus tersebut sama-sama dikembangkan oleh penyidik polres. ”Ya, kasus ini kita lanjutkan. Sekarang proses pemeriksaan saksi,” ucapnya.

Heri Kusnanto mengungkapkan, selama ini sudah tiga kali memanggil terlapor. Masing-masing dari tiga kasus sudah dilakukan pemanggilan satu kali. Pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan kedua pada tiga kasus. ”Jika panggilan kedua tidak menghadap, kami akan melakukan penjemputan paksa,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengaku belum mengetahui secara pasti kasus tersebut. Karena itu, dia tidak bisa berkomentar banyak. ”Kami belum bisa berkomentar sebelum (ada) informasi resmi kepada kami,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/