alexametrics
20.9 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Tukang Becak Mencari Keadilan

PAMEKASAN – Kasus perusakan pohon pisang yang menyeret Padla, 70, warga Dusun Duwak Tinggi, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, berbuntut panjang. Lelaki sepuh yang bekerja sebagai tukang becak itu menggugat kasus tersebut secara perdata.

Koordinator LBH Pusara M. Alfian mengatakan, sejak awal pihaknya mengawal kasus itu. Padla malaporkan sejumlah pihak terkait dugaan pemalsuan sertifikat tanah miliknya. Padla memiliki sebidang tanah dengan luas 1.356 meter persegi. Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Hayati, 55,  istri Padla.

Tanah itu diberikan kepada Harun, anak Padla dan Hayati. Kepemilikan tanah itu resmi dengan diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) atas nama Harun. Sebagian tanah tersebut, yakni seluas 356 persegi, dijual kepada Hj Busyiah oleh Harun.

Baca Juga :  Digugat hingga MA, RSIA Mukti Husada Menang

Minggu, 23 Desember 2018, Padla mendatangi lokasi lahan tersebut. Sebab meski diberikan kepada Harun, tanah itu tetap dikelola Padla. Selain mengais penghasilan dari menarik becak, laki-laki yang memiliki istri buta itu juga bercocok tanam.

Sesampainya di lahan tersebut, ada lima pohon pisang. Padla mencabut tiga pohon pisang, lalu menggantinya dengan tanaman lain yang dinilai lebih menguntungkan.

Diketahui mencabut pohon pisang, Padla dipolisikan oleh Hj Busyiah pada 24 Desember 2018. Sepekan kemudian, Padla ditetapkan sebagai tersangka. Jumat (1/2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan memvonis Padla bersalah.

Dia diganjar hukuman percobaan 30 hari. Padla yang menggantungkan hidup pada hasil mengayuh becak dan bertani itu dinilai melanggar pasal  406 KUHP tentang Perusakan.

Baca Juga :  Sejak Januari, PN Pamekasan Punya Tanggungan 137 Perkara

Alfian, kuasa hukum Padla, mengatakan, sebenarnya Padla melaporkan sejumlah pihak atas dugaan pemalsuan dokumen sertifikat tanah. Namun, laporan itu belum ditindaklanjuti oleh Polres Pamekasan.

Dia berharap, laporan pemalsuan sertifikat itu segera diproses dan ditetapkan tersangka. Pihaknya juga melayangkan gugatan secara perdata ke PN Pamekasan. Sebab, atas kasus tersebut, Padla mengalami kerugian materiel dan nonmateriel.

Alfian menyatakan, hukum harus ditegakkan. ”Kami layangkan gugatan secara perdata. Kami kasihan pada klien kami,” katanya.

PAMEKASAN – Kasus perusakan pohon pisang yang menyeret Padla, 70, warga Dusun Duwak Tinggi, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, berbuntut panjang. Lelaki sepuh yang bekerja sebagai tukang becak itu menggugat kasus tersebut secara perdata.

Koordinator LBH Pusara M. Alfian mengatakan, sejak awal pihaknya mengawal kasus itu. Padla malaporkan sejumlah pihak terkait dugaan pemalsuan sertifikat tanah miliknya. Padla memiliki sebidang tanah dengan luas 1.356 meter persegi. Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Hayati, 55,  istri Padla.

Tanah itu diberikan kepada Harun, anak Padla dan Hayati. Kepemilikan tanah itu resmi dengan diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) atas nama Harun. Sebagian tanah tersebut, yakni seluas 356 persegi, dijual kepada Hj Busyiah oleh Harun.

Baca Juga :  Cari Keadilan, Abang Becak dan Wanita Buta Ajukan Gugatan Perdata

Minggu, 23 Desember 2018, Padla mendatangi lokasi lahan tersebut. Sebab meski diberikan kepada Harun, tanah itu tetap dikelola Padla. Selain mengais penghasilan dari menarik becak, laki-laki yang memiliki istri buta itu juga bercocok tanam.

Sesampainya di lahan tersebut, ada lima pohon pisang. Padla mencabut tiga pohon pisang, lalu menggantinya dengan tanaman lain yang dinilai lebih menguntungkan.

Diketahui mencabut pohon pisang, Padla dipolisikan oleh Hj Busyiah pada 24 Desember 2018. Sepekan kemudian, Padla ditetapkan sebagai tersangka. Jumat (1/2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan memvonis Padla bersalah.

Dia diganjar hukuman percobaan 30 hari. Padla yang menggantungkan hidup pada hasil mengayuh becak dan bertani itu dinilai melanggar pasal  406 KUHP tentang Perusakan.

Baca Juga :  Panitia Siapkan 55 Mobil Operasional

Alfian, kuasa hukum Padla, mengatakan, sebenarnya Padla melaporkan sejumlah pihak atas dugaan pemalsuan dokumen sertifikat tanah. Namun, laporan itu belum ditindaklanjuti oleh Polres Pamekasan.

Dia berharap, laporan pemalsuan sertifikat itu segera diproses dan ditetapkan tersangka. Pihaknya juga melayangkan gugatan secara perdata ke PN Pamekasan. Sebab, atas kasus tersebut, Padla mengalami kerugian materiel dan nonmateriel.

Alfian menyatakan, hukum harus ditegakkan. ”Kami layangkan gugatan secara perdata. Kami kasihan pada klien kami,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

KH Unais Mendaftar ke PKB

Lahan Desa Romben Barat Terkikis Abrasi

Dorong Pemuda Gemar Membaca

Tetapkan Pilkades Serentak 25 November

Artikel Terbaru

/