alexametrics
28.9 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Penggantian Achmad Syafii sebelum Pilkada

PAMEKASAN – Persoalan hukum yang menimpa Bupati (nonaktif) Achmad Syafii tuntas. Penguasa Pamekasan dua periode itu divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 2,8 tahun. Syafii dan KPK sama-sama menerima putusan itu.

Keduanya tidak mengajukan banding. Dengan demikian, putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Pemkab Pamekasan menyambut berakhirnya proses hukum itu dengan berupaya segera mengisi kekosongan jabatan bupati.

Plt Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, pemerintah akan mengupayakan pelantikan Wabup Khalil Asy’ari menjadi bupati secepat mungkin. Bahkan, direncanakan, sebelum pilkada, pelantikan itu sudah dilaksanakan.

Pemkab Pamekasan belum mengusulkan pengangkatan Wabup menjadi bupati. Sebab, salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Surabaya belum turun. Karena itu, pemerintah berencana akan jemput bola.

Baca Juga :  Deklarasi H Hisan Didampingi 134 Kades dan 85 Tomas

”Kalau (salinan) sudah turun, pemerintah mengusulkan ke gubernur,” katanya Jumat (5/1).

Alwi mengatakan, pengangkatan Wabup menjadi bupati itu kali pertama diusulkan oleh pemerintah daerah ke gubernur. Kemudian, atas usulan itu, gubernur melanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasca mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, dilanjutkan dengan pelantikan. ”Kami (pemerintah, Red) akan upayakan pelantikan sebelum pilkada,” kata Mantan Kadispendukcapil Pamekasan itu.

Dikonfirmasi terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, pemecatan Syafii dari jabatan bupati dan pengangkatan Khalil Asy’ari sebagai bupati menunggu petikan keputusan pengadilan.

Pemerintah pusat juga menunggu usulan gubernur. Usulan gubernur itu diawali dengan usulan pemerintah daerah mengenai pemberhentian dan pengangkatan bupati yang diparipurnakan dengan wakil rakyat. ”Kalau ada proses banding, ya menunggu sampai prosesnya selesai,” katanya.

Baca Juga :  Kejanggalan Rekrutmen PPS terus Disorot

Untuk diketahui, Rabu, 2 Agustus 2017 lalu, Bupati (nonatif) Syafii ditangkap KPK. Dia diduga terlibat kasus suap yang dilakukan Kades Dasok Agus Mulyadi kepada eks Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

Suap itu melalui perantara Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pamekasan Noer Solehoddin. Senin, 18 Desember 2017 Syafii menjalani sidang putusan.

Majelis hakim yang dipimpin Tahsin memutus mantan Ketua DPRD Pamekasan itu bersalah. Syafii harus menjalani hukuman penjara 2,8 bulan dan pencabutan hak politik selama 3 tahun pasca hukuman berakhir.

PAMEKASAN – Persoalan hukum yang menimpa Bupati (nonaktif) Achmad Syafii tuntas. Penguasa Pamekasan dua periode itu divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 2,8 tahun. Syafii dan KPK sama-sama menerima putusan itu.

Keduanya tidak mengajukan banding. Dengan demikian, putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Pemkab Pamekasan menyambut berakhirnya proses hukum itu dengan berupaya segera mengisi kekosongan jabatan bupati.

Plt Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, pemerintah akan mengupayakan pelantikan Wabup Khalil Asy’ari menjadi bupati secepat mungkin. Bahkan, direncanakan, sebelum pilkada, pelantikan itu sudah dilaksanakan.


Pemkab Pamekasan belum mengusulkan pengangkatan Wabup menjadi bupati. Sebab, salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Surabaya belum turun. Karena itu, pemerintah berencana akan jemput bola.

Baca Juga :  Waduh, Warga Palenga'an Jual Motor Curian Ternyata untuk Beli Ini

”Kalau (salinan) sudah turun, pemerintah mengusulkan ke gubernur,” katanya Jumat (5/1).

Alwi mengatakan, pengangkatan Wabup menjadi bupati itu kali pertama diusulkan oleh pemerintah daerah ke gubernur. Kemudian, atas usulan itu, gubernur melanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasca mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, dilanjutkan dengan pelantikan. ”Kami (pemerintah, Red) akan upayakan pelantikan sebelum pilkada,” kata Mantan Kadispendukcapil Pamekasan itu.

Dikonfirmasi terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, pemecatan Syafii dari jabatan bupati dan pengangkatan Khalil Asy’ari sebagai bupati menunggu petikan keputusan pengadilan.

Pemerintah pusat juga menunggu usulan gubernur. Usulan gubernur itu diawali dengan usulan pemerintah daerah mengenai pemberhentian dan pengangkatan bupati yang diparipurnakan dengan wakil rakyat. ”Kalau ada proses banding, ya menunggu sampai prosesnya selesai,” katanya.

Baca Juga :  Gakkumdu Siap Awasi Pelaksanaan Pilkada

Untuk diketahui, Rabu, 2 Agustus 2017 lalu, Bupati (nonatif) Syafii ditangkap KPK. Dia diduga terlibat kasus suap yang dilakukan Kades Dasok Agus Mulyadi kepada eks Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

Suap itu melalui perantara Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pamekasan Noer Solehoddin. Senin, 18 Desember 2017 Syafii menjalani sidang putusan.

Majelis hakim yang dipimpin Tahsin memutus mantan Ketua DPRD Pamekasan itu bersalah. Syafii harus menjalani hukuman penjara 2,8 bulan dan pencabutan hak politik selama 3 tahun pasca hukuman berakhir.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/