alexametrics
20.9 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Delapan Masalah Harus Diatasi Pemkab

BANGKALAN – Setelah sempat ditunda, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibahas kemarin (4/11). Pemaparan itu digelar antara tim anggaran (timggar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD.

Ada delapan poin permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi Pemkab Bangkalan selama 2020. Di antaranya, keterbatasan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata, serta penanganan masalah lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Kemudian, tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya penyediaan lapangan kerja, rendahnya investor skala besar, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) di sektor pariwisata dan pertanian. Lalu, kurang optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi dan urusan pendanaan yang belum mandiri.

Baca Juga :  PKB Ganti Ketua DPRD

Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi mengutarakan, pemaparan KUA-PPAS 2020 sudah disampaikan berkaitan dengan permasalahan dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pada 2020. ”Kami minta dukungan semua pihak. Terutama, pihak legislatif,” katanya.

Yang jelas, proyeksi KUA-PPAS 2020 itu masih bersifat dinamis. Termasuk, perihal plotting anggaran. ”Untuk angka-angkanya masih dinamis. Sebab, setiap hari bisa berubah karena ini masih proyeksi,” terangnya.

Adapun delapan poin permasalahan dan tantangan itu bisa diatasi dengan program prioritas yang sudah dibuat pemkab. Misalnya, urusan keterbatasan SDM bisa ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan. ”Termasuk soal infrastruktur dasar, kami tingkatkan juga,” ujarnya.

Adapun belanja langsung dan belanja tidak langsung tetap lebih besar belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Tetapi, di dalam belanja tidak langsung itu muatannya ada belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan lainnya.

Baca Juga :  JPRM dan Disdik Sampang Tingkatkan Kualitas Pendidikan

”Hibah itu diberikan langsung kepada masyarakat. Hanya, muatannya tetap ada di belanja tidak langsung. Makanya, secara persentase tetap lebih belanja tidak langsung,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari KUA-PPAS 2020 yang disampaikan Ketua Timgar Setijabudhi. ”Besok (hari ini, Red) kami, teman-teman banggar, baru bisa memberikan tanggapan. Yang jelas, banyak yang perlu disoroti,” tegasnya.

BANGKALAN – Setelah sempat ditunda, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibahas kemarin (4/11). Pemaparan itu digelar antara tim anggaran (timggar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD.

Ada delapan poin permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi Pemkab Bangkalan selama 2020. Di antaranya, keterbatasan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata, serta penanganan masalah lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Kemudian, tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya penyediaan lapangan kerja, rendahnya investor skala besar, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) di sektor pariwisata dan pertanian. Lalu, kurang optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi dan urusan pendanaan yang belum mandiri.

Baca Juga :  PKB Ganti Ketua DPRD

Ketua Timgar Pemkab Bangkalan Setijabudhi mengutarakan, pemaparan KUA-PPAS 2020 sudah disampaikan berkaitan dengan permasalahan dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pada 2020. ”Kami minta dukungan semua pihak. Terutama, pihak legislatif,” katanya.

Yang jelas, proyeksi KUA-PPAS 2020 itu masih bersifat dinamis. Termasuk, perihal plotting anggaran. ”Untuk angka-angkanya masih dinamis. Sebab, setiap hari bisa berubah karena ini masih proyeksi,” terangnya.

Adapun delapan poin permasalahan dan tantangan itu bisa diatasi dengan program prioritas yang sudah dibuat pemkab. Misalnya, urusan keterbatasan SDM bisa ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan. ”Termasuk soal infrastruktur dasar, kami tingkatkan juga,” ujarnya.

Adapun belanja langsung dan belanja tidak langsung tetap lebih besar belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Tetapi, di dalam belanja tidak langsung itu muatannya ada belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan lainnya.

Baca Juga :  Tangkap Tiga Pemakai Narkoba

”Hibah itu diberikan langsung kepada masyarakat. Hanya, muatannya tetap ada di belanja tidak langsung. Makanya, secara persentase tetap lebih belanja tidak langsung,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari KUA-PPAS 2020 yang disampaikan Ketua Timgar Setijabudhi. ”Besok (hari ini, Red) kami, teman-teman banggar, baru bisa memberikan tanggapan. Yang jelas, banyak yang perlu disoroti,” tegasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/