alexametrics
21.6 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Mohni Gugat Bupati Bangkalan ke PTUN

BANGKALAN – Upaya Kepala Disdik Bangkalan Mohni untuk menggugat Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad ke PTUN Surabaya bukan gertak sambal. Tim kuasa hukum bakal calon wakil bupati (bacawabup) itu mendatangi kantor di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semambung, Kamis (4/1). Namun sayang, niat untuk melayangkan gugatan melawan bupati itu gagal.

Muhammad Sholeh selaku Kuasa Hukum Mohni mengutarakan, pihaknya tidak jadi mendaftarkan gugatan ke PTUN karena terdapat kendala pembuktian. Karena itu, baru bisa menggugat Jumat (5/1). ”Tim sudah nyampek ke PTUN. Tapi, ada kendala sedikit,” ungkapnya.

Menurut Sholeh, gugatan yang akan diajukan itu terobosan hukum. Objek gugatan biasa itu adalah keputusan pejabat. Sementara terobosan hukum itu yang digugat adalah diamnya bupati yang tidak kunjung merespons surat pengunduran diri yang diajukan Mohni. ”Ini biasa disebut gugatan fiktif positif,” tuturnya.

Baca Juga :  KPU Bangkalan Prediksi Jumlah Pemilih Naik 3 Persen

Dalam gugatan fiktif positif, itu semua bukti surat harus diajukan bersamaan dengan gugatan. Misalnya, sudah harus mendaftar nama-nama saksi. Sementara, mengenai bukti surat terkait tanda terima pengiriman surat pengunduran diri itu masih menjadi persoalan. Sebab, surat pengunduran diri yang diberikan ke pemkab itu tidak ada satu pun staf yang berani menerima.

”Akhirnya, surat tersebut dikirim lewat via kantor pos. Nah, kami harus mencari bukti resi dari kantor pos terlebih dahulu. Itu yang sedikit bikin lama,” terangnya.

Sementara itu Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan tidak merespons upaya konfirmasi. Sementara Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi mengaku tidak tahu keberadaan bupati. Termasuk, mengenai mediasi antara tim kuasa hukum Mohni dan bupati. ”Tidak tahu saya,” ucapnya.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, 7.268 Jiwa Tak Memenuhi Syarat Pemilih

BANGKALAN – Upaya Kepala Disdik Bangkalan Mohni untuk menggugat Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad ke PTUN Surabaya bukan gertak sambal. Tim kuasa hukum bakal calon wakil bupati (bacawabup) itu mendatangi kantor di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semambung, Kamis (4/1). Namun sayang, niat untuk melayangkan gugatan melawan bupati itu gagal.

Muhammad Sholeh selaku Kuasa Hukum Mohni mengutarakan, pihaknya tidak jadi mendaftarkan gugatan ke PTUN karena terdapat kendala pembuktian. Karena itu, baru bisa menggugat Jumat (5/1). ”Tim sudah nyampek ke PTUN. Tapi, ada kendala sedikit,” ungkapnya.

Menurut Sholeh, gugatan yang akan diajukan itu terobosan hukum. Objek gugatan biasa itu adalah keputusan pejabat. Sementara terobosan hukum itu yang digugat adalah diamnya bupati yang tidak kunjung merespons surat pengunduran diri yang diajukan Mohni. ”Ini biasa disebut gugatan fiktif positif,” tuturnya.

Baca Juga :  Fraksi Wajib Dibantu Tenaga Ahli

Dalam gugatan fiktif positif, itu semua bukti surat harus diajukan bersamaan dengan gugatan. Misalnya, sudah harus mendaftar nama-nama saksi. Sementara, mengenai bukti surat terkait tanda terima pengiriman surat pengunduran diri itu masih menjadi persoalan. Sebab, surat pengunduran diri yang diberikan ke pemkab itu tidak ada satu pun staf yang berani menerima.

”Akhirnya, surat tersebut dikirim lewat via kantor pos. Nah, kami harus mencari bukti resi dari kantor pos terlebih dahulu. Itu yang sedikit bikin lama,” terangnya.

Sementara itu Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan tidak merespons upaya konfirmasi. Sementara Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi mengaku tidak tahu keberadaan bupati. Termasuk, mengenai mediasi antara tim kuasa hukum Mohni dan bupati. ”Tidak tahu saya,” ucapnya.

Baca Juga :  KPU Bangkalan Prediksi Jumlah Pemilih Naik 3 Persen
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/