alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Lima Jabatan Struktural Masih Kosong

SAMPANG – Bupati Sampang Fadhilah Budiono sudah melakukan mutasi besar-besaran. Namun, hingga saat ini lima jabatan struktural masih kosong. Yakni, dua jabatan pimpinan tinggi pratama dan tiga jabatan administrasi.

Lima jabatan struktural yang belum memiliki pejabat definitif itu adalah kepala dinas lingkungan hidup (DLH),  sekretaris DLH,  serta kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Kemudian, Kasi Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Kabid Kependudukan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKB-P3A).

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sampang Arif Lukman Hidayat menjelaskan, untuk sementara pemerintah daerah menunjuk pelaksana tugas (Plt) di lima posisi tersebut. Sebab, sesuai UU 10/2016 pasal 71, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat. Kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baca Juga :  Tingkatkan Kompetensi Literasi Guru

Sementara jabatan Bupati Fadhilah Budiono akan berakhir 26 Februari 2018 atau tersisa lima bulan. ”Jadi tidak serta-merta bupati memutasi pejabat, baik itu pejabat struktural maupun fungsional. Harus minta izin tertulis dari Mendagri,”  terangnya Selasa (3/10).

Yoyok menambahkan, kekosongan lima jabatan itu karena pejabat sebelumnya pensiun, tersangkut hukum, dan mengundurkan diri. Yang mundur itu karena sibuk ingin mencalonkan diri di Pilkada 2018. ”Kami hanya menjalankan perintah,” tukasnya.

Bupati Fadhilah Budiono mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan mutasi lagi agar tidak terjadi kekosongan. ”Saya hanya penyelenggara. Tim nanti yang mengusulkan,” katanya. 

SAMPANG – Bupati Sampang Fadhilah Budiono sudah melakukan mutasi besar-besaran. Namun, hingga saat ini lima jabatan struktural masih kosong. Yakni, dua jabatan pimpinan tinggi pratama dan tiga jabatan administrasi.

Lima jabatan struktural yang belum memiliki pejabat definitif itu adalah kepala dinas lingkungan hidup (DLH),  sekretaris DLH,  serta kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Kemudian, Kasi Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Kabid Kependudukan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKB-P3A).

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sampang Arif Lukman Hidayat menjelaskan, untuk sementara pemerintah daerah menunjuk pelaksana tugas (Plt) di lima posisi tersebut. Sebab, sesuai UU 10/2016 pasal 71, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat. Kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baca Juga :  Dua Kepala OPD Masih Dijabat Plt

Sementara jabatan Bupati Fadhilah Budiono akan berakhir 26 Februari 2018 atau tersisa lima bulan. ”Jadi tidak serta-merta bupati memutasi pejabat, baik itu pejabat struktural maupun fungsional. Harus minta izin tertulis dari Mendagri,”  terangnya Selasa (3/10).

Yoyok menambahkan, kekosongan lima jabatan itu karena pejabat sebelumnya pensiun, tersangkut hukum, dan mengundurkan diri. Yang mundur itu karena sibuk ingin mencalonkan diri di Pilkada 2018. ”Kami hanya menjalankan perintah,” tukasnya.

Bupati Fadhilah Budiono mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan mutasi lagi agar tidak terjadi kekosongan. ”Saya hanya penyelenggara. Tim nanti yang mengusulkan,” katanya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/