SAMPANG – Pimpinan DPRD Sampang 2019–2024 bergerak cepat. Dalam waktu sembilan hari itu, sudah dibentuk fraksi. Ada delapan fraksi dengan perincian enam fraksi mandiri dan dua fraksi gabungan.
Ketua sementara DPRD Sampang Fadol ingin pimpinan definitif segera dilantik. Salah satu caranya dengan menuntaskan penyusunan komposisi fraksi. ”Sudah kami tetapkan komposisi fraksi melalui rapat paripurna internal tadi pagi,” kata politikus PKB tersebut kemarin (3/9).
Setelah komposisi fraksi terbentuk, DPRD Sampang akan merevisi tata tertib (tatib). Revisi tatib ini penting dilakukan sebelum pimpinan definitif dilantik. Sebab, tatib inilah yang akan menjadi pedoman bagi kerja-kerja legislatif ke depan. ”Jadi, sebelum kami ajukan nama-nama pimpinan DPRD ke gubernur, kami bentuk panja terlebih dahulu untuk melakukan revisi tatib,” tegasnya.
Sampai saat ini, pihaknya belum mengajukan permohonan surat keputusan (SK) gubernur terkait pimpinan DPRD Sampang. Di samping terkendala tatib, komposisi pimpinan DPRD belum lengkap secara administratif. Sebab, rekomendasi terkait pimpinan DPRD dari PPP belum turun. ”Kalau infonya sudah pasti yang akan menjadi pimpinan dari PPP itu Pak Amin Arif Tirtana,” tambahnya.
Pihaknya menargetkan, pimpinan definitif bisa dilantik pertengahan September ini. Setelah itu, baru pembentukan alat kelengkapan DPRD yang lain. Mulai komposisi komisi, badan kehormatan (BK), badan musyawarah (bamus), badan anggaran (banggar), dan lainnya.
Rapat paripurna kemarin sempat diskors 15 menit. Jeda itu dilakukan setelah Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwari Abdullah membacakan tata tertib komposisi pimpinan fraksi. Sejumlah fraksi mengusulkan komposisi pimpinannya tidak sesuai dengan tata tertib.
Ada beberapa fraksi yang mencantumkan nama penasihat dan bendahara fraksi. Padahal, menurut Anwari, pimpinan fraksi yang diakomodasi hanya ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Setelah diskor, anggota fraksi memperbaiki komposisi pimpinan dengan nama-nama sebagaimana tertera di grafis.
Sementara itu, fit and proper test penjaringan wakil ketua DPRD Bangkalan dari PPP sudah dilakukan di DPW PPP Jatim. DPP PPP telah mengantongi tiga nama hasil uji kelayakan itu. Di antaranya, Nur Hasan (senior), Hosyan (senior), dan Achmad Safik (junior). Sementara Sonhaji tidak termasuk yang diajukan oleh DPW.
Sekjen DPP PPP Baidowi mengutarakan, Senin (2/9) pihaknya baru melihat nama-nama calon wakil ketua DPRD Bangkalan dari PPP. Penentuan wakil ketua DPRD Bangkalan dari PPP paling lama bisa diputuskan Minggu depan. Tetapi, paling cepat bisa diputuskan Minggu ini. ”Semoga dalam minggu ini kami bisa putuskan. Kami tidak ada niat untuk menghambat,” ucapnya.
Mantan wartawan itu mengaku andai saja dari DPC itu dikirim tiga orang mungkin lebih cepat. Sebab, ketentuan dari DPP minimal tiga orang dan tidak ada batas maksimal. ”Tapi, DPC tidak salah juga karena maksimal tidak ada batasnya. Hanya, kalau sudah disaring tiga orang, itu bisa cepat,” sebutnya.
Setelah tiga nama dikirim oleh DPW, DPP memutuskan siapa yang bakal menduduki posisi Waka DPRD Bangkalan dari PPP. Hanya, yang pasti aspek pengalaman berapa lama jadi anggota dewan dan perolehan suara jadi pertimbangan. ”Pengalaman, berapa lama jadi anggota dewan, dan perolehan suara itu bukan satu-satunya untuk menentukan. Tapi, itu menjadi aspek bagian dari penilaian,” tandasnya.
