alexametrics
21 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Pembangunan Ratusan Balai Desa Janggal

BANGKALAN – Pada tahun anggaran 2017, Pemkab Bangkalan memberikan dana bantuan berupa pembangunan balai desa. Nilainya cukup besar, masing-masing desa Rp 230 juta.

Namun demikian, kucuran dana tersebut tidak sebanding dengan realisasi pelaksanaannya. Bahkan, terdapat sejumlah desa yang belum menerima kucuran dana tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengungkapkan, bantuan keuangan dari daerah ini tersebar di 273 desa se-Kabupataen Bangkalan. Per desa mendapat anggaran sebesar Rp 230 juta. Tapi, rupanya banyak yang belum dikerjakan maksimal. Bahkan, ada yang belum cair.

”Kami ingin tahu perkembangan pembangunan balai desa yang dianggarkan tahun kemarin. Sudah sejauh mana gitu,” ucap Mahmudi Rabu (3/1).

Sebagai tahap awal, kata Mahmudi, Komisi A DPRD memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan dan pihak kecamatan yang membawahi desa-desa. ”Kami mulai dari Kecamatan Kwanyar. Kami panggil camatnya, sebagian kepala desa (Kades) dan kepala DPMD,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU Segera Lakukan Verifikasi Faktual

Hasilnya, dari 16 desa di Kecamatan Kwanyar, baru 9 desa yang mendapat kucuran bantuan tersebut. Kini masih dalam tahap pengerjaan. ”Di Kwanyar baru 9 desa. Itu pun belum selesai. Katanya, pengerjaan masih 60 persen,” terangnya.

Semestinya, tegas Mahmudi, semua pengerjaan sudah tuntas. Jika ada sisa dana yang tidak terserap, otomatis menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dan masuk ke kasda. ”Ini berpotensi jadi masalah. Makanya, akan kami panggil per kecamatan,” janjinya.

Sementara itu, Kepala DPMD Bangkalan Mulyanto Dahlan membenarkan jika ada pembangunan balai desa atau kantor desa. Terdapat 154 desa yang sudah mencairkan dana dan tahap pembangunan.

”Masih mau disidak (inspeksi mendadak, Red) dulu ke desa-desa. Yang jelas, pertemuan kami dengan komisi A hanya membicarakan itu,” katanya.

Baca Juga :  Gelar Sosialisasi Pengeloaan Keuangan Desa

Menurut Mulyanto, desa yang belum mencairkan bantuan tersebut karena terdapat sejumlah kendala. Salah satunya mengenai pembelian tanah yang baru bisa dilakukan pada 2018.

”Untuk dibangun kantor desa, ada yang harus beli dulu tanahnya. Tapi, tidak bisa tahun kemarin. Sebab, juga masih menunggu appraisal,” dalihnya.

BANGKALAN – Pada tahun anggaran 2017, Pemkab Bangkalan memberikan dana bantuan berupa pembangunan balai desa. Nilainya cukup besar, masing-masing desa Rp 230 juta.

Namun demikian, kucuran dana tersebut tidak sebanding dengan realisasi pelaksanaannya. Bahkan, terdapat sejumlah desa yang belum menerima kucuran dana tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengungkapkan, bantuan keuangan dari daerah ini tersebar di 273 desa se-Kabupataen Bangkalan. Per desa mendapat anggaran sebesar Rp 230 juta. Tapi, rupanya banyak yang belum dikerjakan maksimal. Bahkan, ada yang belum cair.


”Kami ingin tahu perkembangan pembangunan balai desa yang dianggarkan tahun kemarin. Sudah sejauh mana gitu,” ucap Mahmudi Rabu (3/1).

Sebagai tahap awal, kata Mahmudi, Komisi A DPRD memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan dan pihak kecamatan yang membawahi desa-desa. ”Kami mulai dari Kecamatan Kwanyar. Kami panggil camatnya, sebagian kepala desa (Kades) dan kepala DPMD,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU Segera Lakukan Verifikasi Faktual

Hasilnya, dari 16 desa di Kecamatan Kwanyar, baru 9 desa yang mendapat kucuran bantuan tersebut. Kini masih dalam tahap pengerjaan. ”Di Kwanyar baru 9 desa. Itu pun belum selesai. Katanya, pengerjaan masih 60 persen,” terangnya.

Semestinya, tegas Mahmudi, semua pengerjaan sudah tuntas. Jika ada sisa dana yang tidak terserap, otomatis menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dan masuk ke kasda. ”Ini berpotensi jadi masalah. Makanya, akan kami panggil per kecamatan,” janjinya.

Sementara itu, Kepala DPMD Bangkalan Mulyanto Dahlan membenarkan jika ada pembangunan balai desa atau kantor desa. Terdapat 154 desa yang sudah mencairkan dana dan tahap pembangunan.

”Masih mau disidak (inspeksi mendadak, Red) dulu ke desa-desa. Yang jelas, pertemuan kami dengan komisi A hanya membicarakan itu,” katanya.

Baca Juga :  Gelar Sosialisasi Pengeloaan Keuangan Desa

Menurut Mulyanto, desa yang belum mencairkan bantuan tersebut karena terdapat sejumlah kendala. Salah satunya mengenai pembelian tanah yang baru bisa dilakukan pada 2018.

”Untuk dibangun kantor desa, ada yang harus beli dulu tanahnya. Tapi, tidak bisa tahun kemarin. Sebab, juga masih menunggu appraisal,” dalihnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/