alexametrics
25.5 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Belanja Pegawai Tembus Rp 1,03 T

SUMENEP – Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sumenep 2020 tengah dibahas bersama DPRD. Pembahasan ini ditargetkan bisa tuntas 12 November mendatang.

Dalam RAPBD 2020, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2.407.651.800.511. Target ini lebih rendah dari APBD sebelumnya yang mencapai Rp 2.441.433.293.417.

Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp 2.717.686.239.383. Belanja pengawai menyedot anggaran cukup besar. Yakni hingga Rp 1.032.889.277.025.

Jika mengacu pada proyeksi tersebut, pada 2020 akan terjadi defisit anggaran hingga Rp 310.034.438.872. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih punya peluang menutupi ancamaN defisit tersebut.

Pemkab Sumenep mencanangkan program prioritas pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Program prioritas tersebut berupa pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan agro-industri serta wisata alam, budaya, dan religi.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi memaparkan, defisit anggaran tersebut terjadi karena bantuan keuangan dari pemerintah provinsi belum masuk. Dia memastikan, dalam perjalanannya nanti APBD 2020 tidak akan defisit.

”Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi belum masuk dalam rancangan APBD. Menunggu penetapan alokasi anggaran dari gubernur,” kata Edy kemarin (2/11).

Baca Juga :  Mahkamah Agung Tolak Kasasi Politisi PAN Iskandar

Diterangkan, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara untuk belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Untuk PAD 2020 ditarget sebesar Rp 266.795.031.578. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 254.491.135.184. Terdapat penambahan target sebesar Rp 12.303.896.394 atau naik 4,83 persen.

Kemudian dari dana perimbangan Rp 1.633.007.322.000. Proyeksi ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.696.406.443.234. Berkurang Rp 63.399.121.234 atau turun 3,74 persen.

Sedangkan dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 507.849.446.933. nominal ini lebih tinggi dari penerimaan tahun 2019 yang hanya Rp 490.535.714.999. Dengan demikian ada kenaikan Rp 17.313.731.934 atau naik 3,53 persen.

Untuk target belanja daerah 2020 direncanakan Rp 2.717.686.239.383. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 1.719.502.397.357 dan belanja langsung Rp 998.183.842.026. Total proyeksi belanja tahun depan lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya Rp 2.593.947.406.399.

Baca Juga :  Tolak UU MD3, Mahasiswa Demo Kantor DPRD

Edy memaparkan, belanja pegawai memang masih dominan dalam belanja daerah setiap tahunnya. Bahkan, untuk 2020, nilainya mencapai Rp 1.032.889.277.025. Lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 976.349.030.952 atau ada kenaikan sebanyak 5,79 persen.

”Karena semakin banyak pegawai, semakin banyak juga kebutuhan belanja untuk gaji pegawai,” jelas Edy.

Selain itu, penambahan belanja pegawai menindaklanjuti agenda pemerintah untuk kembali membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Dengan begitu, belanja pegawai yang di dalamnya termasuk gaji PNS sudah teranggarkan.

”Setiap tahun kami lakukan pendataan. Ada yang pensiun, ada yang baru. Belanja ini termasuk gaji pegawai yang nanti lolos seleksi CPNS,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir mengutarakan, pembahasan rancangan APBD 2020 ditargetkan tuntas pada 12 November 2019. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh badan anggaran (banggar) DPRD dan tim anggaran (timgar) pemkab. ”Kami harap semua anggota dewan agar APBD 2020 bisa segera selesai,” harapnya.

SUMENEP – Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sumenep 2020 tengah dibahas bersama DPRD. Pembahasan ini ditargetkan bisa tuntas 12 November mendatang.

Dalam RAPBD 2020, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2.407.651.800.511. Target ini lebih rendah dari APBD sebelumnya yang mencapai Rp 2.441.433.293.417.

Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp 2.717.686.239.383. Belanja pengawai menyedot anggaran cukup besar. Yakni hingga Rp 1.032.889.277.025.


Jika mengacu pada proyeksi tersebut, pada 2020 akan terjadi defisit anggaran hingga Rp 310.034.438.872. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih punya peluang menutupi ancamaN defisit tersebut.

Pemkab Sumenep mencanangkan program prioritas pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Program prioritas tersebut berupa pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan agro-industri serta wisata alam, budaya, dan religi.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi memaparkan, defisit anggaran tersebut terjadi karena bantuan keuangan dari pemerintah provinsi belum masuk. Dia memastikan, dalam perjalanannya nanti APBD 2020 tidak akan defisit.

”Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi belum masuk dalam rancangan APBD. Menunggu penetapan alokasi anggaran dari gubernur,” kata Edy kemarin (2/11).

Baca Juga :  326 TPS Sangat Rawan
- Advertisement -

Diterangkan, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara untuk belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Untuk PAD 2020 ditarget sebesar Rp 266.795.031.578. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 254.491.135.184. Terdapat penambahan target sebesar Rp 12.303.896.394 atau naik 4,83 persen.

Kemudian dari dana perimbangan Rp 1.633.007.322.000. Proyeksi ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.696.406.443.234. Berkurang Rp 63.399.121.234 atau turun 3,74 persen.

Sedangkan dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 507.849.446.933. nominal ini lebih tinggi dari penerimaan tahun 2019 yang hanya Rp 490.535.714.999. Dengan demikian ada kenaikan Rp 17.313.731.934 atau naik 3,53 persen.

Untuk target belanja daerah 2020 direncanakan Rp 2.717.686.239.383. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 1.719.502.397.357 dan belanja langsung Rp 998.183.842.026. Total proyeksi belanja tahun depan lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya Rp 2.593.947.406.399.

Baca Juga :  Kurir 1 Kg Sabu Ngaku Tak Tahu

Edy memaparkan, belanja pegawai memang masih dominan dalam belanja daerah setiap tahunnya. Bahkan, untuk 2020, nilainya mencapai Rp 1.032.889.277.025. Lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 976.349.030.952 atau ada kenaikan sebanyak 5,79 persen.

”Karena semakin banyak pegawai, semakin banyak juga kebutuhan belanja untuk gaji pegawai,” jelas Edy.

Selain itu, penambahan belanja pegawai menindaklanjuti agenda pemerintah untuk kembali membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Dengan begitu, belanja pegawai yang di dalamnya termasuk gaji PNS sudah teranggarkan.

”Setiap tahun kami lakukan pendataan. Ada yang pensiun, ada yang baru. Belanja ini termasuk gaji pegawai yang nanti lolos seleksi CPNS,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir mengutarakan, pembahasan rancangan APBD 2020 ditargetkan tuntas pada 12 November 2019. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh badan anggaran (banggar) DPRD dan tim anggaran (timgar) pemkab. ”Kami harap semua anggota dewan agar APBD 2020 bisa segera selesai,” harapnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/