alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Tuntut PSU, Pendukung Berani Bangkit Demo Panwaslu

BANGKALAN – Ribuan pendukung pasangan calon (paslon) bupati–Wabup Bangkalan Farid Alfauzi-Sudarmawan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor panwaslu Senin (2/7). Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bangkalan Bangkit itu menilai pelaksanaan pilkada 27 Juni lalu penuh kecurangan dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Pukul 11.00 massa mulai berdatangan. Sebelum tiba di kantor panwaslu, massa berkumpul di tiga titik. Di halaman SMAN 1, Stadion RP Moh. Noer, dan Alun-Alun Bangkalan. Sejumlah poster dibentangkan dengan bertuliskan ”Kami menuntut pemungutan suara ulang”, ”Stop merampas suara rakyat dan selamatkan demokrasi”.

Di lokasi, aparat keamanan berjaga ketat. Kawat berduri dipersiapkan. Anjing pelacak juga disiagakan. Pantauan helikopter polisi mondar-mandir di udara tepat atas kantor panwaslu di Jalan Pemuda Kaffa.

Maskur Kholil selaku Ketua Tim Kampanye Farid Alfauzi-Sudarmawan mengatakan, demo ini untuk meminta panwaslu bertindak tegas atas pelanggaran pilkada 27 Juni lalu. Sejumlah praktik demokrasi yang tidak sehat serta tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. ”Perampasan suara rakyat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Suara rakyat dirampas di bilik-bilik TPS,” katanya.

Baca Juga :  Noer Tjahja Besuk Narapidana Kasus Tebu di Rutan

Maskur menyampaikan, pelanggaran itu antara lain jumlah surat yang diterima TPS lebih banyak dari DPT. Jumlah surat suara sah atau jumlah kehadiran mencapai 100 persen. Bahkan, surat suara tambahan juga terpakai. ”Juga adanya perbedaan DPT dan jumlah surat suara yang diterima TPS antara pilgub dan pilbup,” ungkap dia.

Indikasi kecurangan lain, banyak pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan atau C6. Selain itu, formulir C6 malah digunakan bukan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT. ”Semua sudah kami laporkan. Tinggal panwaslu bekerja profesional,” katanya.

Karena itu, pihaknya menganggap pelaksanaan pilkada tidak sah. Dengan demikian, pihaknya menolak hasil Pilkada Bangkalan 2018. Panwaslu harus segera merekomendasikan KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). ”Dengan tegas menuntut para pelaku kecurangan diusut dan dihukum seberat-beratnya,” tuntutnya.

Baca Juga :  Taman Pemkab Tak Aman, Mesin Pompa Air Digondol Maling

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, pihaknya bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Selama tiga hari ini memanggil pengawas desa untuk menyinkronkan dengan laporan tim Berani Bangkit. ”Melakukan kajian, klarifikasi, dan keterangan pengawas TPS,” terang Mustain usai menemui peserta aksi.

Mustain menjelaskan, dalam memproses laporan pihaknya memiliki waktu sebentar. Rabu besok (4/7) akan diputuskan untuk direkomendasi PSU atau tidak. ”Pokoknya yang terbaiklah,” ucapnya.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jafar mengatakan, penyelenggara sudah maksimal dalam melaksanakan tahapan demi tahapan pemungutan suara sesuai prosedur. Dari awal pihaknya melaksanakan pilkada yang bermartabat dan berintegritas. ”Pertanyaannya kenapa baru sekarang (dilaporkan)? Mestinya ketika melihat ada pelanggaran langsung laporkan,” katanya. 

 

BANGKALAN – Ribuan pendukung pasangan calon (paslon) bupati–Wabup Bangkalan Farid Alfauzi-Sudarmawan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor panwaslu Senin (2/7). Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bangkalan Bangkit itu menilai pelaksanaan pilkada 27 Juni lalu penuh kecurangan dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Pukul 11.00 massa mulai berdatangan. Sebelum tiba di kantor panwaslu, massa berkumpul di tiga titik. Di halaman SMAN 1, Stadion RP Moh. Noer, dan Alun-Alun Bangkalan. Sejumlah poster dibentangkan dengan bertuliskan ”Kami menuntut pemungutan suara ulang”, ”Stop merampas suara rakyat dan selamatkan demokrasi”.

Di lokasi, aparat keamanan berjaga ketat. Kawat berduri dipersiapkan. Anjing pelacak juga disiagakan. Pantauan helikopter polisi mondar-mandir di udara tepat atas kantor panwaslu di Jalan Pemuda Kaffa.


Maskur Kholil selaku Ketua Tim Kampanye Farid Alfauzi-Sudarmawan mengatakan, demo ini untuk meminta panwaslu bertindak tegas atas pelanggaran pilkada 27 Juni lalu. Sejumlah praktik demokrasi yang tidak sehat serta tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. ”Perampasan suara rakyat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Suara rakyat dirampas di bilik-bilik TPS,” katanya.

Baca Juga :  Oknum Pejabat Desa Halangi Perbaikan Data pemilih

Maskur menyampaikan, pelanggaran itu antara lain jumlah surat yang diterima TPS lebih banyak dari DPT. Jumlah surat suara sah atau jumlah kehadiran mencapai 100 persen. Bahkan, surat suara tambahan juga terpakai. ”Juga adanya perbedaan DPT dan jumlah surat suara yang diterima TPS antara pilgub dan pilbup,” ungkap dia.

Indikasi kecurangan lain, banyak pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan atau C6. Selain itu, formulir C6 malah digunakan bukan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT. ”Semua sudah kami laporkan. Tinggal panwaslu bekerja profesional,” katanya.

Karena itu, pihaknya menganggap pelaksanaan pilkada tidak sah. Dengan demikian, pihaknya menolak hasil Pilkada Bangkalan 2018. Panwaslu harus segera merekomendasikan KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). ”Dengan tegas menuntut para pelaku kecurangan diusut dan dihukum seberat-beratnya,” tuntutnya.

Baca Juga :  Tak Miliki Kantor, Panwaslu Bangkalan Temui Bupati

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, pihaknya bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Selama tiga hari ini memanggil pengawas desa untuk menyinkronkan dengan laporan tim Berani Bangkit. ”Melakukan kajian, klarifikasi, dan keterangan pengawas TPS,” terang Mustain usai menemui peserta aksi.

Mustain menjelaskan, dalam memproses laporan pihaknya memiliki waktu sebentar. Rabu besok (4/7) akan diputuskan untuk direkomendasi PSU atau tidak. ”Pokoknya yang terbaiklah,” ucapnya.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jafar mengatakan, penyelenggara sudah maksimal dalam melaksanakan tahapan demi tahapan pemungutan suara sesuai prosedur. Dari awal pihaknya melaksanakan pilkada yang bermartabat dan berintegritas. ”Pertanyaannya kenapa baru sekarang (dilaporkan)? Mestinya ketika melihat ada pelanggaran langsung laporkan,” katanya. 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/