alexametrics
21.9 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Panwaslu Bangkalan Klaim Temukan Pelanggaran di 18 TPS

BANGKALAN – Selama tahapan pemungutan suara pada 27 Juni, terdapat temuan dan pelanggaran pelaksanaan pilkada di tempat pemungutan suara (TPS). Itu berdasar pengawasan internal panwaslu.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengutarakan, selain laporan dari tim pasangan calon (paslon), pihaknya juga menemukan sejumlah pelanggaran selama pemungutan berlangsung. Pelanggaran tersebut terjadi di 18 TPS di lima kecamatan.

Pelanggaran tersebut berupa penggunaan surat suara yang mencapai 100 persen. Terdapat TPS yang tidak dilengkapi daftar hadir yang lengkap. Hal itu patut dicurigai adanya pelanggaran. ”Kalau yang di Desa Katol (Barat, Red), Geger sudah kami rekomendasikan untuk pemungutan suara ulang (PSU). Tapi, 18 TPS ini masih dalam proses kajian,” katanya.

Baca Juga :  Pengguna Anggaran Lolos dari Jerat Hukum

Tidak lama lagi panwaslu akan memutuskan dan segera memberikan rekomendasi kepada KPU. Sebelum KPU melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, rekomendasi tersebut sudah dilayangkan. ”Besok (hari ini, Red) kami layangkan rekomendasi kepada KPU,” terangnya.

Mustain menambahkan, laporan pelanggaran pilkada bisa dilakukan siapa saja. Asalkan, punya bukti dan saksi yang bisa dimintai keterangan atau klarifikasi. ”Ada foto dan bukti video itu bisa mempermudah dan mempercepat untuk memberikan rekomendasi,” tandasnya.

 

BANGKALAN – Selama tahapan pemungutan suara pada 27 Juni, terdapat temuan dan pelanggaran pelaksanaan pilkada di tempat pemungutan suara (TPS). Itu berdasar pengawasan internal panwaslu.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengutarakan, selain laporan dari tim pasangan calon (paslon), pihaknya juga menemukan sejumlah pelanggaran selama pemungutan berlangsung. Pelanggaran tersebut terjadi di 18 TPS di lima kecamatan.

Pelanggaran tersebut berupa penggunaan surat suara yang mencapai 100 persen. Terdapat TPS yang tidak dilengkapi daftar hadir yang lengkap. Hal itu patut dicurigai adanya pelanggaran. ”Kalau yang di Desa Katol (Barat, Red), Geger sudah kami rekomendasikan untuk pemungutan suara ulang (PSU). Tapi, 18 TPS ini masih dalam proses kajian,” katanya.

Baca Juga :  Partai Banteng Moncong Putih Bakal Gugat ke MK

Tidak lama lagi panwaslu akan memutuskan dan segera memberikan rekomendasi kepada KPU. Sebelum KPU melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, rekomendasi tersebut sudah dilayangkan. ”Besok (hari ini, Red) kami layangkan rekomendasi kepada KPU,” terangnya.

Mustain menambahkan, laporan pelanggaran pilkada bisa dilakukan siapa saja. Asalkan, punya bukti dan saksi yang bisa dimintai keterangan atau klarifikasi. ”Ada foto dan bukti video itu bisa mempermudah dan mempercepat untuk memberikan rekomendasi,” tandasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/