alexametrics
28.2 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Berikan Lima Catatan Khusus untuk LKPj Bupati

SUMENEP – Purna sudah tugas panitia khusus (pansus) DPRD Sumenep atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2017. Laporan pansus tersebut telah diparipurnakan pada acara rapat paripurna yang berlangsung Senin malam (30/4) di ruang sidang Graha Paripurna. Sidang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Herman Dali Kusuma.

Pansus tersebut beranggotakan 23 orang dan diketuai oleh Darul Hasyim Fath. Sesuai dengan pembahasan internal pansus, ada lima pokok pembahasan yang dihasilkan. Kelima pokok pembahasan itu telah diserahkan secara resmi kepada Pj Sekkab Sumenep R. Idris pada acara sidang paripurna.

Pokok pembahasan pertama di bidang pendapatan. Pansus menilai, pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep 2017 tidak mencapai target sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal itu, menurut pansus, karena pemkab belum memiliki inovasi-inovasi dalam upaya menggenjot PAD.

Baca Juga :  Pemkab Tolak Lantik Kades Tlonto Ares

Kedua, di bidang perencanaan dan pembangunan. Menurut kajian pansus, perencanaan pembangunan belum matang. Salah satunya di bidang pembangunan infrastruktur yang masih terjadi disparitas antara daratan dan kepulauan.

Ketiga, bidang penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi. Pansus menyebut menemukan permasalahan krusial. Di antaranya, tidak adanya koordinasi yang intens antara pemkab dengan PT PLN yang menyebabkan tagihan rekening penerangan jalan umum (PJU) membengkak setiap tahunnya.

Keempat, bidang pelayanan. Salah satunya, layanan RSUD Sumenep yang kurang optimal dan keberadaan serta fungsi pengawas BLUD RSUD yang perlu diperjelas. Pansus juga menyoroti pelayanan di dispendukcapil yang sampai saat ini sering dikeluhkan masyarakat.

Rekomendasi kelima yakni bidang ekonomi kerakyatan. Pada bidang ini pansus menilai program penciptaan wirasusaha muda belum berjalan optimal. Bahkan, pansus meragukan Pusat Inkubator Wirausaha STKIP PGRI Sumenep (PIWS) dalam menjalankan program ini. Dengan demikian, pansus mendesak bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi.

Baca Juga :  PKB Gagal Ganti Ketua Dewan

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep A. Busyro Karim berjanji akan segera menindaklanjuti. Rekomendasi-rekomendasi pansus akan dikaji secara mendalam. ”Kami akan lihat satu per satu. Kami lihat dengan data yang ada, dengan kendala yang ada di lapangan. Kami tindak lanjuti,” janjinya.

 

SUMENEP – Purna sudah tugas panitia khusus (pansus) DPRD Sumenep atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2017. Laporan pansus tersebut telah diparipurnakan pada acara rapat paripurna yang berlangsung Senin malam (30/4) di ruang sidang Graha Paripurna. Sidang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Herman Dali Kusuma.

Pansus tersebut beranggotakan 23 orang dan diketuai oleh Darul Hasyim Fath. Sesuai dengan pembahasan internal pansus, ada lima pokok pembahasan yang dihasilkan. Kelima pokok pembahasan itu telah diserahkan secara resmi kepada Pj Sekkab Sumenep R. Idris pada acara sidang paripurna.

Pokok pembahasan pertama di bidang pendapatan. Pansus menilai, pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep 2017 tidak mencapai target sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal itu, menurut pansus, karena pemkab belum memiliki inovasi-inovasi dalam upaya menggenjot PAD.

Baca Juga :  Tangani PMK, Ini Langkah Sigap yang Dilakukan Pemerintah


Kedua, di bidang perencanaan dan pembangunan. Menurut kajian pansus, perencanaan pembangunan belum matang. Salah satunya di bidang pembangunan infrastruktur yang masih terjadi disparitas antara daratan dan kepulauan.

Ketiga, bidang penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi. Pansus menyebut menemukan permasalahan krusial. Di antaranya, tidak adanya koordinasi yang intens antara pemkab dengan PT PLN yang menyebabkan tagihan rekening penerangan jalan umum (PJU) membengkak setiap tahunnya.

Keempat, bidang pelayanan. Salah satunya, layanan RSUD Sumenep yang kurang optimal dan keberadaan serta fungsi pengawas BLUD RSUD yang perlu diperjelas. Pansus juga menyoroti pelayanan di dispendukcapil yang sampai saat ini sering dikeluhkan masyarakat.

Rekomendasi kelima yakni bidang ekonomi kerakyatan. Pada bidang ini pansus menilai program penciptaan wirasusaha muda belum berjalan optimal. Bahkan, pansus meragukan Pusat Inkubator Wirausaha STKIP PGRI Sumenep (PIWS) dalam menjalankan program ini. Dengan demikian, pansus mendesak bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi.

Baca Juga :  12 Hari Bawa Kabur Motor Teman, Warga Kamal Ditangkap Polisi

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep A. Busyro Karim berjanji akan segera menindaklanjuti. Rekomendasi-rekomendasi pansus akan dikaji secara mendalam. ”Kami akan lihat satu per satu. Kami lihat dengan data yang ada, dengan kendala yang ada di lapangan. Kami tindak lanjuti,” janjinya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/