alexametrics
20.9 C
Madura
Friday, July 8, 2022

Status Plt Bupati Pamekasan Ngambang

PAMEKASAN – Surat perintah tugas dari Gubernur Soekarwo kepada Wabup Khalil Asy’ari untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, dalam surat yang diterbitkan 11 Agustus 2017 itu tidak menyebut pengangkatan pelaksana tugas (Plt).

Dengan demikian, ada keraguan dalam menyebut jabatan Khalil Asy’ari. Apakah mantan ketua DPRD Pamekasan itu menjadi Plt atau hanya menjalankan tugas bupati selama Achmad Syafii menjadi pesakitan KPK.

Kabag Organisasi Setkab Pamekasan Hairul Hidayat mengatakan, pemkab menelaah surat perintah tugas bernomor 131/1373/011.2/2017. Surat yang diteken Pakde Karwo itu tidak menyebut pengangkatan Khalil Asy’ari sebagai Plt.

Karena itu, beberapa waktu lalu pemkab berkonsultasi secara lisan ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum Pemprov Jatim. Hasilnya, ditegaskan bahwa tidak ada pengangkatan Plt bupati. Status Khalil Asy’ari tetap wakil bupati (Wabup) yang diberi kewenangan menjalankan tugas bupati.

Baca Juga :  Jurus Nekat Haji ala Orang Madura

Kewenangan itu dipegang Khalil sejak Gubernur Soekarwo menyerahkan surat perintah tugas. ”Jadi, nomenklaturnya tetap wakil bupati. Bukan Plt bupati. Itu sudah kami konsultasikan,” katanya Jumat (1/9).

Dijelaskan, dasar penyebutan Wabup itu ada dua. Yakni, hasil konsultasi dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 65 ayat 4 disebutkan, apabila kepala daerah dalam proses penahanan, maka Wabup menjalankan tugas bupati.

Dalam ayat 5 dilanjutkan, apabila kepala daerah dalam proses penahanan atau berhalangan tetap dan tidak ada wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas bupati sehari-hari. ”Jadi Plt bupati itu bukan Wabup, tapi Sekkab,” katanya.

Dayat mengatakan, kewenangan Wabup yang mendapatkan tugas dari gubernur lebih luas dibanding Plt bupati. Wabup bisa menjalankan seluruh tugas bupati tanpa terkecuali. Sementara Plt, ada keterbatasan kewenangan.

Plt tidak bisa melaksanakan tugas strategis seperti kebijakan keuangan. Kebijakan yang bersangkutan dengan personel, kelembagaan, dan perizinan juga tidak bisa dilaksanakan Plt. ”Kalau Wabup yang diberi kewenangan oleh gubernur, bisa menjalankan seluruh tugas bupati,” katanya.

Baca Juga :  Gowes Sepeda Keliling Taman, Bupati Sumenep Imbau Warga Sukseskan CFD

Dayat menyampaikan, persoalan penyebutan jabatan bagi Khalil Asy’ari sudah klir. Pemkab merasa tidak perlu ada laporan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, surat perintah tugas yang diterima Khalil Asy’ari dikeluarkan gubernur.

Pandangan berbeda disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri Sumarsono. Menurut Soni –sapaan Sumarsono, untuk pengangkatan Wabup menjadi Plt bupati memang berbentuk surat penugasan. Penugasan itu sampai kasus hukum yang menimpa bupati nonaktif Syafii berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Setelah berkekuatan hukum tetap, Kemendagri baru menerbitkan SK Mendagri tentang pengangkatan Wabup sebagai bupati definitif. ”Kalau menolak (disebut Plt bupati), suruh membuat pernyataan tertulis penolakannya ke Mendagri,” tandasnya.

PAMEKASAN – Surat perintah tugas dari Gubernur Soekarwo kepada Wabup Khalil Asy’ari untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, dalam surat yang diterbitkan 11 Agustus 2017 itu tidak menyebut pengangkatan pelaksana tugas (Plt).

Dengan demikian, ada keraguan dalam menyebut jabatan Khalil Asy’ari. Apakah mantan ketua DPRD Pamekasan itu menjadi Plt atau hanya menjalankan tugas bupati selama Achmad Syafii menjadi pesakitan KPK.

Kabag Organisasi Setkab Pamekasan Hairul Hidayat mengatakan, pemkab menelaah surat perintah tugas bernomor 131/1373/011.2/2017. Surat yang diteken Pakde Karwo itu tidak menyebut pengangkatan Khalil Asy’ari sebagai Plt.


Karena itu, beberapa waktu lalu pemkab berkonsultasi secara lisan ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum Pemprov Jatim. Hasilnya, ditegaskan bahwa tidak ada pengangkatan Plt bupati. Status Khalil Asy’ari tetap wakil bupati (Wabup) yang diberi kewenangan menjalankan tugas bupati.

Baca Juga :  Khalil Asy’ari Resmi Plt Bupati Pamekasan

Kewenangan itu dipegang Khalil sejak Gubernur Soekarwo menyerahkan surat perintah tugas. ”Jadi, nomenklaturnya tetap wakil bupati. Bukan Plt bupati. Itu sudah kami konsultasikan,” katanya Jumat (1/9).

Dijelaskan, dasar penyebutan Wabup itu ada dua. Yakni, hasil konsultasi dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 65 ayat 4 disebutkan, apabila kepala daerah dalam proses penahanan, maka Wabup menjalankan tugas bupati.

Dalam ayat 5 dilanjutkan, apabila kepala daerah dalam proses penahanan atau berhalangan tetap dan tidak ada wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas bupati sehari-hari. ”Jadi Plt bupati itu bukan Wabup, tapi Sekkab,” katanya.

Dayat mengatakan, kewenangan Wabup yang mendapatkan tugas dari gubernur lebih luas dibanding Plt bupati. Wabup bisa menjalankan seluruh tugas bupati tanpa terkecuali. Sementara Plt, ada keterbatasan kewenangan.

Plt tidak bisa melaksanakan tugas strategis seperti kebijakan keuangan. Kebijakan yang bersangkutan dengan personel, kelembagaan, dan perizinan juga tidak bisa dilaksanakan Plt. ”Kalau Wabup yang diberi kewenangan oleh gubernur, bisa menjalankan seluruh tugas bupati,” katanya.

Baca Juga :  PAD Pamekasan Berkutat Sektor Penarikan Retribusi

Dayat menyampaikan, persoalan penyebutan jabatan bagi Khalil Asy’ari sudah klir. Pemkab merasa tidak perlu ada laporan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, surat perintah tugas yang diterima Khalil Asy’ari dikeluarkan gubernur.

Pandangan berbeda disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri Sumarsono. Menurut Soni –sapaan Sumarsono, untuk pengangkatan Wabup menjadi Plt bupati memang berbentuk surat penugasan. Penugasan itu sampai kasus hukum yang menimpa bupati nonaktif Syafii berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Setelah berkekuatan hukum tetap, Kemendagri baru menerbitkan SK Mendagri tentang pengangkatan Wabup sebagai bupati definitif. ”Kalau menolak (disebut Plt bupati), suruh membuat pernyataan tertulis penolakannya ke Mendagri,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Tiga Pelajar Sampang Juara Video

Usai Imunisasi, 80 Siswa Kejang-Kejang

Perolehan PAD Disperinaker Nol

Pelabuhan Dungkek Rusak Parah

Artikel Terbaru

/