alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Gaji dan Tunjangan DPRD Sampang Tembus Rp 19,6 Miliar

SAMPANG – Pendapatan wakil rakyat di Sampang secara keseluruhan mencapai Rp 19.670.198.897. Dana miliaran rupiah itu merupakan akumulasi gaji pokok dan tunjangan selama setahun. Uang sebesar itu untuk membayar 45 wakil rakyat.

Khusus gaji pokok saja sebesar Rp 1.004.010.000. Perinciannya, gaji ketua DPRD sebesar Rp 29.400.000. Terhitung Rp 2,1 juta per bulan selama 14 kali. Gaji pokok tiga wakil ketua masing-masing Rp 1.680.000. Selama 14 bulan sebesar Rp 70.560.000. Sementara gaji pokok 41 anggota masing-masing Rp 1.575.000 atau Rp 904.050.000 untuk 14 bulan.

Mereka juga mendapat tunjangan keluarga yang terdiri dari istri dan anak sebesar Rp 167.813.100. Terdiri dari Rp 93.229.500 tunjangan istri dan Rp 74.583.600 tunjangan anak. Ketua dewan mendapat tunjangan istri Rp 2.730.000. Wakil ketua Rp 6.552.000 selama 13 bulan, dan Rp 83.947.500 untuk anggota.

Sementara itu, tunjangan anak ketua dewan Rp 84.000 tiap bulan atau Rp 2.184.000 selama 13 bulan. Tunjangan anak bagi ketiga wakil ketua Rp 5.241.600 dengan hitung-hitungan dua anak selama 13 bulan. Sedangkan tunjangan anak bagi 41 anggota sebesar Rp 67.158.000. Tiap anak Rp 63.000.

Pendapatan wakil rakyat juga bersumber dari tunjangan jabatan Rp 1.351.827.750. Tunjangan ketua dewan selama 13 bulan mencapai Rp 39.585.000. Tunjangan jabatan ketiga wakil ketua Rp 95.004.000. Tiap wakil ketua mendapat Rp 2.436.000 saban bulan selama 13 kali. Sementara tunjangan jabatan 41 anggota mencapai Rp 1.217.238.750 dengan perincian tiap orang mendapat Rp 2.283.750 selama 13 kali.

Kemudian ada tunjangan beras sebesar Rp 156.427.200. Dalam setahun tunjangan beras ketua dewan Rp 3.476.160, wakil ketua Rp 10.428.480, dan Rp 142.522.560 untuk anggota. Sementara tunjangan PPh/Khusus Rp 358.605 dan Rp 35.392 untuk pembulatan14 kali gaji.

Baca Juga :  Polisi Tembak Kaki Terduga Pelaku Curanmor

Uang paket Rp 93.229.500 untuk ketua, wakil ketua, dan 41 anggota. Tunjangan musyawarah Rp 31.470.075. Ketua DPRD mendapatkan Rp 2.968.875, Rp 5.937.750 untuk wakil ketua, dan 41 anggota senilai Rp 22.563.450.

Lalu, Rp 138.943.350 tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran Rp 31.470.075, dan tunjangan badan kehormatan Rp 10.094.175. Selain itu, tunjangan alat kelengkapan lainnya Rp 15.636.075, tunjangan perumahan Rp 4.086.000.000, dan uang duka wafat Rp 138.970.000 serta Rp 3.402.000 untuk jaminan kematian.

Uang jasa pengabdian dewan selama 2018 dianggarkan Rp 430.290.000. Jaminan kecelakaan kerja mereka dipatok Rp 2.721.600. Sedangkan tunjangan reses Rp 1.417.500.000. Selain itu, tunjangan transportasi sebesar Rp 4.920.000.000.

Sementara tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota sebesar Rp 5.670.000.000. Perinciannya, tunjangan untuk ketua dewan Rp 126.000.000, tiga wakil ketua Rp 378.000.000, dan Rp 5.166.000.000 untuk 41 anggota.

Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwari Abdullah mengatakan, tunjangan transportasi hanya untuk 41 anggota. Pimpinan tidak dapat. ”Jadi yang berubah tunjangan transpor. Tunjangan yang lain tetap,” ucapnya Rabu (31/1).

Sejumlah tunjangan wakil rakyat ada yang melebihi satu tahun anggaran. Tunjangan tersebut diberikan hingga 13 dan 14 bulan. Padahal, dalam satu tahun anggaran sudah pasti hanya ada 12 bulan. ”Jumlah totalnya saya tidak tahu pasti,” kelitnya.

Sekretaris Jaka Jatim Sampang Tamsul menyampaikan, tunjangan wakil rakyat seharus dibarengi dengan kinerja yang baik. Besaran gaji yang diberlakukan pemerintah pusat kepada wakil rakyat untuk menekan kebocoran anggaran. ”Karena tugas dan tanggung jawab DPRD memiliki tugas dan kewenangan sebagai kontrol,” terangnya.

Baca Juga :  Laporkan Tiga Polisi ke Propam

Menurut dia, kenaikan tunjangan wakil rakyat di Sampang tidak ada perubahan signifikan. Peraturan daerah sebagai inisiatif dari DPRD untuk membuat regulasi di daerah minim. Fungsi kontrol  DPRD tidak berjalan. Kedisiplinan dalam bekerja sangat buruk. ”Bagaimana DPRD bisa memberikan output yang baik kalau kedisiplinannya saja lemah?” tandasnya.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menyatakan, kinerja parlemen di daerah belum optimal. Menurut Dekan FISIB UTM itu, kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran belum berjalan dengan baik. ”Yang sering luput adalah semangat pro-publik, kinerja legislasi, anggaran masih sering menonjol di-drive oleh kepentingan dan motif ekonomi, ketimbang substantif pro-publiknya,” terangnya.

Anggota parlemen lokal cenderung bermain aman dan mengambil posisi kooperatif dengan eksekutif. Fungsi pengawasan menjadi lemah. Karena itu, sangat diperlukan peningkatan kompetensi sebagai legislator.

”Saya pikir penilaian kinerja berbasis outcome dan impact penting untuk segera diintrodusir dalam penilaian kinerja anggota dewan,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Guntur Wahab mengaku bahwa kinerja dewan sudah maksimal. Menurut dia sudah sebanding dengan besaran gaji dan tunjangan yang diterima. ”Yang tidak sebanding ya anggota dewan yang tidak disiplin. Gitu saja,” katanya.

Anggota banggar itu menyatakan, fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan sudah dilakukan dengan maksimal. Hanya, saat ini belum ada jadwal kegiatan untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD itu. ”Mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada perencanaan di rapat badan musyawarah (bamus),” klaimnya.

SAMPANG – Pendapatan wakil rakyat di Sampang secara keseluruhan mencapai Rp 19.670.198.897. Dana miliaran rupiah itu merupakan akumulasi gaji pokok dan tunjangan selama setahun. Uang sebesar itu untuk membayar 45 wakil rakyat.

Khusus gaji pokok saja sebesar Rp 1.004.010.000. Perinciannya, gaji ketua DPRD sebesar Rp 29.400.000. Terhitung Rp 2,1 juta per bulan selama 14 kali. Gaji pokok tiga wakil ketua masing-masing Rp 1.680.000. Selama 14 bulan sebesar Rp 70.560.000. Sementara gaji pokok 41 anggota masing-masing Rp 1.575.000 atau Rp 904.050.000 untuk 14 bulan.

Mereka juga mendapat tunjangan keluarga yang terdiri dari istri dan anak sebesar Rp 167.813.100. Terdiri dari Rp 93.229.500 tunjangan istri dan Rp 74.583.600 tunjangan anak. Ketua dewan mendapat tunjangan istri Rp 2.730.000. Wakil ketua Rp 6.552.000 selama 13 bulan, dan Rp 83.947.500 untuk anggota.


Sementara itu, tunjangan anak ketua dewan Rp 84.000 tiap bulan atau Rp 2.184.000 selama 13 bulan. Tunjangan anak bagi ketiga wakil ketua Rp 5.241.600 dengan hitung-hitungan dua anak selama 13 bulan. Sedangkan tunjangan anak bagi 41 anggota sebesar Rp 67.158.000. Tiap anak Rp 63.000.

Pendapatan wakil rakyat juga bersumber dari tunjangan jabatan Rp 1.351.827.750. Tunjangan ketua dewan selama 13 bulan mencapai Rp 39.585.000. Tunjangan jabatan ketiga wakil ketua Rp 95.004.000. Tiap wakil ketua mendapat Rp 2.436.000 saban bulan selama 13 kali. Sementara tunjangan jabatan 41 anggota mencapai Rp 1.217.238.750 dengan perincian tiap orang mendapat Rp 2.283.750 selama 13 kali.

Kemudian ada tunjangan beras sebesar Rp 156.427.200. Dalam setahun tunjangan beras ketua dewan Rp 3.476.160, wakil ketua Rp 10.428.480, dan Rp 142.522.560 untuk anggota. Sementara tunjangan PPh/Khusus Rp 358.605 dan Rp 35.392 untuk pembulatan14 kali gaji.

Baca Juga :  Rudi Kurniawan Pimpinan Termuda

Uang paket Rp 93.229.500 untuk ketua, wakil ketua, dan 41 anggota. Tunjangan musyawarah Rp 31.470.075. Ketua DPRD mendapatkan Rp 2.968.875, Rp 5.937.750 untuk wakil ketua, dan 41 anggota senilai Rp 22.563.450.

Lalu, Rp 138.943.350 tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran Rp 31.470.075, dan tunjangan badan kehormatan Rp 10.094.175. Selain itu, tunjangan alat kelengkapan lainnya Rp 15.636.075, tunjangan perumahan Rp 4.086.000.000, dan uang duka wafat Rp 138.970.000 serta Rp 3.402.000 untuk jaminan kematian.

Uang jasa pengabdian dewan selama 2018 dianggarkan Rp 430.290.000. Jaminan kecelakaan kerja mereka dipatok Rp 2.721.600. Sedangkan tunjangan reses Rp 1.417.500.000. Selain itu, tunjangan transportasi sebesar Rp 4.920.000.000.

Sementara tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota sebesar Rp 5.670.000.000. Perinciannya, tunjangan untuk ketua dewan Rp 126.000.000, tiga wakil ketua Rp 378.000.000, dan Rp 5.166.000.000 untuk 41 anggota.

Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwari Abdullah mengatakan, tunjangan transportasi hanya untuk 41 anggota. Pimpinan tidak dapat. ”Jadi yang berubah tunjangan transpor. Tunjangan yang lain tetap,” ucapnya Rabu (31/1).

Sejumlah tunjangan wakil rakyat ada yang melebihi satu tahun anggaran. Tunjangan tersebut diberikan hingga 13 dan 14 bulan. Padahal, dalam satu tahun anggaran sudah pasti hanya ada 12 bulan. ”Jumlah totalnya saya tidak tahu pasti,” kelitnya.

Sekretaris Jaka Jatim Sampang Tamsul menyampaikan, tunjangan wakil rakyat seharus dibarengi dengan kinerja yang baik. Besaran gaji yang diberlakukan pemerintah pusat kepada wakil rakyat untuk menekan kebocoran anggaran. ”Karena tugas dan tanggung jawab DPRD memiliki tugas dan kewenangan sebagai kontrol,” terangnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Sampang Segera Diganti

Menurut dia, kenaikan tunjangan wakil rakyat di Sampang tidak ada perubahan signifikan. Peraturan daerah sebagai inisiatif dari DPRD untuk membuat regulasi di daerah minim. Fungsi kontrol  DPRD tidak berjalan. Kedisiplinan dalam bekerja sangat buruk. ”Bagaimana DPRD bisa memberikan output yang baik kalau kedisiplinannya saja lemah?” tandasnya.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menyatakan, kinerja parlemen di daerah belum optimal. Menurut Dekan FISIB UTM itu, kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran belum berjalan dengan baik. ”Yang sering luput adalah semangat pro-publik, kinerja legislasi, anggaran masih sering menonjol di-drive oleh kepentingan dan motif ekonomi, ketimbang substantif pro-publiknya,” terangnya.

Anggota parlemen lokal cenderung bermain aman dan mengambil posisi kooperatif dengan eksekutif. Fungsi pengawasan menjadi lemah. Karena itu, sangat diperlukan peningkatan kompetensi sebagai legislator.

”Saya pikir penilaian kinerja berbasis outcome dan impact penting untuk segera diintrodusir dalam penilaian kinerja anggota dewan,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Guntur Wahab mengaku bahwa kinerja dewan sudah maksimal. Menurut dia sudah sebanding dengan besaran gaji dan tunjangan yang diterima. ”Yang tidak sebanding ya anggota dewan yang tidak disiplin. Gitu saja,” katanya.

Anggota banggar itu menyatakan, fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan sudah dilakukan dengan maksimal. Hanya, saat ini belum ada jadwal kegiatan untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD itu. ”Mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada perencanaan di rapat badan musyawarah (bamus),” klaimnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/