alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Mencalonkan Diri, Anggota Dewan Harus Mundur

ANGGOTA dewan yang hendak mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2018 masih bisa bernapas lega. Meski sibuk dengan aktivitas politik di luar kantor legislatif, bulan ini mereka masih menerima gaji.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin menjelaskan, anggota dewan yang mau mencalonkan diri dalam pilkada harus mundur. Pengunduran diri dilakukan secara resmi melalui surat.

”Mekanismenya, setelah yang bersangkutan resmi mendaftar ke KPU, harus mengajukan pengunduran diri,” kata Halili Yasin. ”Biasanya KPU minta salinan surat pengunduran diri,” tambahnya.

Selama belum mengajukan pengunduran diri, anggota dewan berhak menerima gaji. Termasuk tunjangan kendaraan masih mereka terima. Proses penghentian gaji dilakukan setelah ada ketetapan hukum mengenai pemberhentian anggota dewan tersebut.

”Nanti masih diverifikasi. Setelah ada penetapan dari KPU sudah dinyatakan calon, anggota dewan wajib mengundurkan diri,” ujar Halili.

Baca Juga :  Surat Suara di TPS Kurang, Tenaga Sortir KPU Pamekasan Lembur

Untuk anggota DPRD kabupaten, proses pengunduran diri harus melalui persetujuan gubernur. Setelah SK pemberhentian keluar, anggota dewan tidak lagi berhak mendapat gaji dari DPRD. ”Gaji berhenti setelah SK dari gubernur turun,” tegasnya.

Sampai saat ini belum ada satu pun anggota DPRD Pamekasan yang mengajukan pengunduran diri untuk maju dalam pilkada. Namun, ada beberapa nama yang disebut-sebut akan maju dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan.

Satu nama yang hampir pasti yakni Fathorrahman. Anggota Fraksi PPP itu dikabarkan sudah mendapat rekomendasi mendampingi Kholilurrahman yang maju sebagai bakal calon bupati Pamekasan periode 2018–2023.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, pendaftaran pasangan calon bupati dan bupati dimulai awal Januari 2018. ”Yaitu 8–10 Januari,” katanya.

Baca Juga :  Cerita Srimulyani, Tenaga Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu 2019

Di tempat terpisah, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan, pasangan calon wajib menyerahkan daftar kekayaan pribadi ketika mendaftar ke KPU. ”Menyerahkan daftar kekayaan pribadi termasuk persyaratan. Jadi harus ada itu ketika mendaftar,” tegasnya.

Dia menyampaikan, daftar kekayaan pribadi atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa disampaikan secara perseorangan dan bisa juga dikoordinasi KPU. ”LHKPN pasangan calon sebenarnya dilaporkan ke KPK. Bisa perseorangan atau nanti kami (KPU, Red) yang memfasilitasi,” jelasnya.

Dengan adanya LHKPN, bisa diketahui kekayaan pasangan calon yang mau maju di pilkada. LHKPN juga untuk mengantisipasi adanya upaya balik modal ketika sudah terpilih. ”Jadi berapa pun hartanya, LHKPN harus disampaikan ke kami,” ujar Fauzan.

ANGGOTA dewan yang hendak mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2018 masih bisa bernapas lega. Meski sibuk dengan aktivitas politik di luar kantor legislatif, bulan ini mereka masih menerima gaji.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin menjelaskan, anggota dewan yang mau mencalonkan diri dalam pilkada harus mundur. Pengunduran diri dilakukan secara resmi melalui surat.

”Mekanismenya, setelah yang bersangkutan resmi mendaftar ke KPU, harus mengajukan pengunduran diri,” kata Halili Yasin. ”Biasanya KPU minta salinan surat pengunduran diri,” tambahnya.


Selama belum mengajukan pengunduran diri, anggota dewan berhak menerima gaji. Termasuk tunjangan kendaraan masih mereka terima. Proses penghentian gaji dilakukan setelah ada ketetapan hukum mengenai pemberhentian anggota dewan tersebut.

”Nanti masih diverifikasi. Setelah ada penetapan dari KPU sudah dinyatakan calon, anggota dewan wajib mengundurkan diri,” ujar Halili.

Baca Juga :  Demokrat Launching Penjaringan Bakal Caleg

Untuk anggota DPRD kabupaten, proses pengunduran diri harus melalui persetujuan gubernur. Setelah SK pemberhentian keluar, anggota dewan tidak lagi berhak mendapat gaji dari DPRD. ”Gaji berhenti setelah SK dari gubernur turun,” tegasnya.

Sampai saat ini belum ada satu pun anggota DPRD Pamekasan yang mengajukan pengunduran diri untuk maju dalam pilkada. Namun, ada beberapa nama yang disebut-sebut akan maju dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan.

Satu nama yang hampir pasti yakni Fathorrahman. Anggota Fraksi PPP itu dikabarkan sudah mendapat rekomendasi mendampingi Kholilurrahman yang maju sebagai bakal calon bupati Pamekasan periode 2018–2023.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, pendaftaran pasangan calon bupati dan bupati dimulai awal Januari 2018. ”Yaitu 8–10 Januari,” katanya.

Baca Juga :  KPU Sumenep Verifikasi 12 Parpol Lama

Di tempat terpisah, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan, pasangan calon wajib menyerahkan daftar kekayaan pribadi ketika mendaftar ke KPU. ”Menyerahkan daftar kekayaan pribadi termasuk persyaratan. Jadi harus ada itu ketika mendaftar,” tegasnya.

Dia menyampaikan, daftar kekayaan pribadi atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa disampaikan secara perseorangan dan bisa juga dikoordinasi KPU. ”LHKPN pasangan calon sebenarnya dilaporkan ke KPK. Bisa perseorangan atau nanti kami (KPU, Red) yang memfasilitasi,” jelasnya.

Dengan adanya LHKPN, bisa diketahui kekayaan pasangan calon yang mau maju di pilkada. LHKPN juga untuk mengantisipasi adanya upaya balik modal ketika sudah terpilih. ”Jadi berapa pun hartanya, LHKPN harus disampaikan ke kami,” ujar Fauzan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/