alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Rubaru Wujudkan Pemerintahan Bebas Pungli

SUMENEP – Mewujudkan birokrasi yang bersih harus dimulai dari kepemimpinan yang bersih. Pun demikian dengan sistem pendukung, perlu disiapkan secara matang. Itulah yang sedang diterapkan di Kecamatan Rubaru, Sumenep, yang kini menjadi nomine kecamatan menonjol bidang pelayanan publik Madura Awards 2018.

Kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Sumenep itu sedang menerapkan zona integrasi. Yakni, zona yang semua layanannya transparan. Kebijakan itu diterapkan guna mewujudkan kecamatan yang bebas pungutan liar (pungli) atau korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Camat Rubaru Arif Susanto mengatakan, untuk menjadi kecamatan yang bebas pungli, pihaknya memasang CCTV di seluruh sudut. Dengan CCTV tersebut, semua aktivitas pejabat dan staf kecamatan terekam kamera.

Mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum. ”CCTV bisa diakses melalui HP saya. Ada di luar kota pun saya bisa mengawasi kinerja staf kecamatan,” jelas Arif Susanto.

Baca Juga :  Perolehan Suara Caleg Partai Ka'bah Kuasai Kota Gerbang Salam

Semua pelayanan di Kecamatan Rubaru gratis. Tidak boleh ada staf yang menerima uang dari masyarakat. Termasuk ketika dipaksa oleh masyarakat juga tidak boleh diterima. ”Kalau ada orang yang mau berterima kasih karena telah dilayani dan mereka mau memberi uang, tetap harus ditolak. Kalau diterima, staf yang menerima nanti saya sanksi,” tegasnya.

Agar tidak tergiur dengan uang pungli, pihaknya memberikan makan siang untuk seluruh staf. Makan siang ini juga memiliki dampak positif bagi pelayanan. Staf yang awalnya membeli makan siang di luar dan menyita waktu, sekarang sudah bisa makan di kantor.

Kebijakan itu rencananya diterapkan di seluruh desa di Rubaru. Saat ini pihaknya sudah mempersiapkan tim zona integrasi desa. Seluruh desa diharapkan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Baca Juga :  KPU Jatim Telat Ngirim, Distribusi Logistik di Pamekasan Tersendat

”Menjadi pemimpin sekarang tidak seperti dulu. Sekarang harus memberikan contoh,” tegas pria yang sudah satu tahun delapan bulan menjadi camat Rubaru itu.

Untuk menopang pemerintahan yang transparan, pihaknya telah membentuk pusat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Pihak yang membutuhkan informasi bisa mendatangi PPID. Mulai masalah program pemerintahan, kebijakan, hingga anggaran bisa diakses.

Kecamatan Rubaru juga telah menyediakan laboratorium keuangan desa. Laboratorium itu berfungsi sebagai tempat memberikan pembinaan terhadap staf desa dalam mengelola DD dan ADD. Termasuk soal pendampingan perpajakan desa. Di laboratorium tersebut seluruh anggaran desa se-Kecamatan Rubaru dipampang secara terbuka.

- Advertisement -

SUMENEP – Mewujudkan birokrasi yang bersih harus dimulai dari kepemimpinan yang bersih. Pun demikian dengan sistem pendukung, perlu disiapkan secara matang. Itulah yang sedang diterapkan di Kecamatan Rubaru, Sumenep, yang kini menjadi nomine kecamatan menonjol bidang pelayanan publik Madura Awards 2018.

Kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Sumenep itu sedang menerapkan zona integrasi. Yakni, zona yang semua layanannya transparan. Kebijakan itu diterapkan guna mewujudkan kecamatan yang bebas pungutan liar (pungli) atau korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Camat Rubaru Arif Susanto mengatakan, untuk menjadi kecamatan yang bebas pungli, pihaknya memasang CCTV di seluruh sudut. Dengan CCTV tersebut, semua aktivitas pejabat dan staf kecamatan terekam kamera.


Mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum. ”CCTV bisa diakses melalui HP saya. Ada di luar kota pun saya bisa mengawasi kinerja staf kecamatan,” jelas Arif Susanto.

Baca Juga :  KIS Bikin Berobat Bukan Lagi Kendala

Semua pelayanan di Kecamatan Rubaru gratis. Tidak boleh ada staf yang menerima uang dari masyarakat. Termasuk ketika dipaksa oleh masyarakat juga tidak boleh diterima. ”Kalau ada orang yang mau berterima kasih karena telah dilayani dan mereka mau memberi uang, tetap harus ditolak. Kalau diterima, staf yang menerima nanti saya sanksi,” tegasnya.

Agar tidak tergiur dengan uang pungli, pihaknya memberikan makan siang untuk seluruh staf. Makan siang ini juga memiliki dampak positif bagi pelayanan. Staf yang awalnya membeli makan siang di luar dan menyita waktu, sekarang sudah bisa makan di kantor.

Kebijakan itu rencananya diterapkan di seluruh desa di Rubaru. Saat ini pihaknya sudah mempersiapkan tim zona integrasi desa. Seluruh desa diharapkan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Baca Juga :  KPU Jatim Telat Ngirim, Distribusi Logistik di Pamekasan Tersendat

”Menjadi pemimpin sekarang tidak seperti dulu. Sekarang harus memberikan contoh,” tegas pria yang sudah satu tahun delapan bulan menjadi camat Rubaru itu.

Untuk menopang pemerintahan yang transparan, pihaknya telah membentuk pusat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Pihak yang membutuhkan informasi bisa mendatangi PPID. Mulai masalah program pemerintahan, kebijakan, hingga anggaran bisa diakses.

Kecamatan Rubaru juga telah menyediakan laboratorium keuangan desa. Laboratorium itu berfungsi sebagai tempat memberikan pembinaan terhadap staf desa dalam mengelola DD dan ADD. Termasuk soal pendampingan perpajakan desa. Di laboratorium tersebut seluruh anggaran desa se-Kecamatan Rubaru dipampang secara terbuka.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Pengiriman Balot Tinggal Lima Hari

Persaingan Antar Nomine Kian Ketat

Perolehan Balot Nyai Miming Tertinggi

Para Juara Belum Tentu Wakili Jatim

Most Read

Ratusan KPM PKH Graduasi Mandiri

Terus Berkontribusi untuk Madura

Pulang Ziarah, Pak Haji Dapat Bayi

Artikel Terbaru

/