Selasa, 26 Oct 2021
Radar Madura
Home / Kedai
icon featured
Kedai

Ubah Nama

Lukman Hakim AG.*

10 Oktober 2021, 20: 43: 10 WIB | editor : Abdul Basri

Ubah Nama

Share this      

Pemberian nama orang dibarengi doa dan harapan. Perubahan nama instansi juga demikian. Untuk perbaikan layanan.

NAMA orang diubah juga karena sebab. Umumnya karena sakit-sakitan. Nama yang disematkan terlalu berat. Tapi, nama Cordo yang disarankan diubah bukan karena itu. Sistem administrasi kependudukan (SIAK) tidak mampu menampung rentetan 118 huruf namanya yang mengular. Arif Rangga Madhipa Sutra Jiwa Cordosega Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz Khoshala Sura Talenta.

Bagaimana dengan nama instansi dalam struktur organisasi (SO)? Perubahan itu dilandasi regulasi.

Baca juga: Jika Hilang Sepasang, Satu Ekor yang Jadi Tebusan

Dulu rumpun dinas, badan, dan kantor pemerintah itu disebut satuan kerja (satker). Lalu disebut satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berubah lagi menjadi organisasi perangkat daerah (OPD).

Perbedaan sebutan itu juga diikuti perubahan nama instansi. Para pejabat pemerintah tentu paham sebab dan tujuannya. Tapi, masyarakat tidak mudah memahami perubahan itu jika pelayanan tidak semakin baik. Apalagi, jika penyebutan nama instansi itu saja susah.

Dinas pekerjaan umum (PU) yang sering berubah itu instansi yang dulu bernama cipta karya. Dinas itu berubah jadi dinas PU cipta karya dan tata ruang (Cikatarung). Berubah lagi jadi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya (PRKP) dan cipta karya. Ada juga yang bernama dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Dinas PUPR). Dinas PU pengairan tak sering. Hanya ganti nama jadi dinas PU sumber daya air (SDA).

Dulu, masyarakat mengenal nama instansi BKD. Singkatan dari badan kepegawaian daerah. Sekarang tinggal kenangan. Instansi itu berubah jadi badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan (BKPP). BKPP juga berlalu. Sekarang berubah jadi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Ada juga yang pakai nama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur (BKPSDA).

BKD juga ada yang singkatan dari badan keuangan daerah (BKD). Instansi ini ada yang bernama badan pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah (BPPKAD). Atau pakai DPPKAD, yang berarti dinas. Badan dan dinas tentu beda kelas.

Dinas perhubungan (dishub) pernah jadi dishubkominfo. Dinas perhubungan, komunikasi, dan informasi. Kembali lagi jadi dishub. Dinas lingkungan hidup (DLH) atau badan lingkungan hidup (BLH) juga pernah bernama bapedalda. Badan pengendalian dampak lingkungan daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) jadi balitbangda. Badan penelitian dan pengembangan daerah. Nama instansi pertanian juga menarik. Mulai dinas pertanian (disperta), dispertapa (dinas pertanian dan tanaman pangan), dan disperta KP (dinas pertanian dan ketahanan pangan). Ada pula dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (dispertapahorbun). Ada juga dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (distan PHP). Lalu, berubah jadi dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP).

Dulu, keluarga berencana (KB) gabung dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil). KB kemudian nempel dinas kesehatan (dinkes). Ada juga yang gandeng ke dinas yang mengatur perempuan dan anak, jadi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana (DP3A KB).

Panjang nian. Tapi, ada yang lebih panjang meski tak sepanjang nama lengkap Cordo.

Instansi yang menangani perizinan dulu bernama badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT). Lalu, ganti jadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Di lain daerah ada yang pakai nama dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja (DPMPTSP naker).

Ada juga instansi yang katanya sama, tapi beda urutan. Kata perindustrian dan perdagangan misalkan. Dulu instansi ini dikenal dengan nama disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan). Tapi, dalam perubahan SO, ada yang pakai disperdagprin (dinas perdagangan dan perindustrian). Ada pula yang pakai dinas perindustrian dan ketenagakerjaan karena perdagangan berdiri sendiri.

Instansi yang banyak bongkar pasang terdiri atas ”kebudayaan”, ”pariwisata”, ”pemuda”, dan ”olahraga”. Ada yang komposisinya sama, tapi urutannya beda. Misal disparbud (dinas pariwisata dan kebudayaan) atau disbudpar (dinas kebudayaan dan pariwisata). Ada pula disbudparpora (dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga) atau diparbudpora (dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga).

Tapi, ada pula yang terdiri atas jadi tiga kata. Dispora dan disbudpar. Ada juga yang terdiri atas empat kata: disporapar karena ”kebudayaan” kembali gandeng pendidikan seperti masa departemen dulu. Jadi dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud).

Kita pasti sepakat bahwa semua perubahan itu untuk perbaikan. Layanan kepada masyarakat harus lebih moncer. Tidak alasan berbelit-belit. Kenal atau tidak harus dilayani dengan baik.

Tapi, perubahan itu juga berdampak pada alokasi anggaran. Setidaknya, jika nama instansi berubah, akan ada papan nama baru di depan kantor. Pembuatan papan nama itu sangat tidak mungkin hanya Rp 100 ribu. Berkas lama otomatis juga tidak dipakai.

Sepertinya tidak ada program pemerintah yang gratis. Setidaknya untuk pelaksana dan pelaksanaan. Proses perubahan nama instansi itu tidak mudah dan tidak murah. Butuh waktu juga. Sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Perubahan nama diharapkan dapat menyembuhkan anak yang sakit-sakitan. Usaha dan doa sudah dijalankan. Jika pada akhirnya tidak ada perubahan signifikan, berarti masalahnya bukan pada nama. Bisa jadi ada faktor lain.

Jika kinerja instansi dalam pelayanan dan pembangunan tetap terseok-seok, berarti ada komponen yang bermasalah. Yakni, pola pikir abdi negara sebagai pelayan rakyat. Bukan raja yang minta dilayani. 

(mr/*/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia