Selasa, 26 Oct 2021
Radar Madura
Home / Kedai
icon featured
Kedai

Tanda Tangan

Kedai Lukman Hakim AG.

03 Oktober 2021, 22: 03: 20 WIB | editor : Abdul Basri

Tanda Tangan

Share this      

Pegawai itu pelayan. Sistem dibuat untuk mempermudah. Bukan malah bikin tambah susah. Sebagai abdi negara semestinya bekerja setulus hati. Bukan bikin kesal dan jengkel.

PAGI itu, pekan terakhir Agustus 2021, saya mengurus penutupan rekening bank almarhum mertua. Diperlukan surat keterangan kematian dari desa dan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani Kades dan camat.

Kali pertama saya menuju balai desa. Setelah menunggu beberapa saat, dua lembar surat itu sudah saya kantongi lengkap dengan teken kepala desa (Kades). Dari balai desa, saya segera menuju kantor kecamatan. Tepatnya, ke ruang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten).

Baca juga: Salah Satu Simpul Kehidupan Masyarakat Guyub

Saya disambut pegawai perempuan dengan pertanyaan. Saya sampaikan bahwa butuh tanda tangan camat untuk surat keterangan ahli waris. Saya diminta fotokopi KTP.

Lalu, pegawai itu meminta bukti surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Katanya, untuk mendapat teken camat harus melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Si pegawai itu mencontohkan orang lain yang saat itu juga mengurus administrasi di tempat yang sama. Katanya, pajak tersebut bisa bayar di bank tertentu dan bisa di ruang paten.

Karena saya tak siap, saya mundur. Keluar ruangan menuju parkiran. Lalu, saya coba kontak si camat. Tanya tentang ketentuan syarat bayar pajak untuk mendapatkan tanda tangan camat. Camat membenarkan bahwa ada beberapa pelayanan administrasi yang disyaratkan bayar pajak. Terutama untuk pelayanan yang tidak darurat.

Sampai di sini saya paham. Mungkin ini cara pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat bayar pajak. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB rendah. Mungkin ini cara pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pajak itu wajib, setelah sebelumnya jadi janji politik pilkada.

Saya pun balik kanan. Kembali ke balai desa untuk minta SPTPD. Mungkin sekitar sepuluh kilometer. Lembaran itu saya dapatkan dari perangkat desa. Kemudian kembali lagi ke ruang paten di kantor kecamatan.

Surat itu saya serahkan kepada pegawai perempuan yang tadi. Diproses. Lunas. Diganti kuitansi. Tapi, teken camat tidak saya dapatkan. Kata pegawai itu, Pak Camat sedang keluar. Menghadiri program vaksinasi. Sampai di sini saya sedikit kecewa.

Di tempat yang sama saya telepon camat dengan harapan di luar kantor, tapi tak terlalu jauh. Benar, dia sedang menghadiri penyuntikan vaksin di puskesmas. Jarak puskesmas dengan kantor kecamatan tidak jauh.

Dalam sambungan telepon itu, camat minta agar berkas yang akan diteken diantar ke puskesmas. Dia minta agar pegawai (bahasa camat ”anak-anak”) di ruang paten yang mengantarkan.

Petunjuk camat berinisial JS itu saya sampaikan kepada pegawai di ruang paten. Saya juga bilang bahwa camat ada di puskesmas. ”Siapa yang akan ke puskesmas?” tanya seorang pegawai.

”Pegawai di sini,” jawab saya singkat. Mendengar jawaban saya itu, mereka seperti kurang berkenan. Ada yang menggerutu dengan alasan jumlah pegawai terbatas.

Mereka sempat minta saya yang menemui camat. Tapi, saya tak mau karena yang jadi pegawai paten itu mereka, sedangkan saya ini warga atau pemohon yang butuh pelayanan.

”Kalau memang tidak mau, mana berkasnya. Saya sendiri yang akan menemui camat. Tapi akan saya sampaikan bahwa Anda tidak mau melaksanakan perintah camat,” kata saya.

Setelah sedikit berdebat, seorang dari tiga perempuan itu berangkat menemui camat. Saya menunggu sambil membaca moto di atas tempat duduk mereka. Tertulis ”Kami bertekad memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”.

Dari pengalaman itu saya jadi berpikir bahwa pelayanan terpadu belum tentu padu. Dalam pelaksanaannya bisa saja masih ada yang menggerutu. Pelayanan administrasi pemerintahan yang masih minta warga menfotokopi KTP mungkin belum benar-benar terintegratif. Bukankah sudah KTP elektronik? Bisa jadi tidak semua kantor kecamatan pegang data penduduk. Kalaupun data itu ada di setiap tempat pelayanan, mengapa tidak langsung dicetak dan bila perlu digandakan?

Kebijakan bayar pajak untuk minta teken camat ini tidak berjalan mulus. Ada komunikasi yang terputus. Jika ini sudah disosialisasikan dengan baik, mestinya persyaratan ini sudah disampaikan sejak di desa. Sehingga, pemohon tidak bolak-balik kantor kecamatan-desa-kecamatan lagi.

Mungkin kalau jarak dekat dan medan mudah, bisa diselesaikan dalam waktu. Bagaimana jika kasus ini dialami warga Pulau Sakala, pulau terluar Sumenep yang menjadi batas tertimur waktu Indonesia barat (WIB)? Untuk menuju kantor kecamatan di Pulau Sapeken tidak mudah.

Setelah berkas yang saya butuhkan rampung, saya pamit. Sebelum keluar, saya ucapkan permohonan maaf kepada pegawai yang tadi murah bicara. Tapi, orang itu menjawab dengan kalimat yang lagi-lagi bikin jengkel. ”Untung Pak Camat dekat.”

Saya sebenarnya mau jawab bahwa saya tahu posisi camat saat itu dekat. Kalau jauh tentu saya mikir lain. Kalau sudah tahu tadi dekat, mengapa tadi menggerutu?

(mr/*/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia