
BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengolahan limbah bahan berbahaya beracun (B3) RSUD Syarambu dipihakketigakan.
Yaitu, menggandeng PT Wastec Internasional. Dengan demikian, sampah medis yang diproduksi dari kegiatan pelayanan kesehatan bisa maksimal dan tidak membahayakan.
Direktur RSUD Syamrabu Farhat Surya Ningrat menyampaikan, pengolahan limbah medis dilakukan dengan mengacu pada Permenkes 18/2020. Yaitu, tentang Pengolahan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.
Sebagai rumah sakit tipe B pendidikan dan menyandang akreditasi paripurna, pengelolaan limbah B3 dilakukan secara pofesional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Mulai dari penyimpanan hingga pengolahan oleh pihak ketiga.
”Sebagai RS tipe B pendidikan, perincian teknis penyimpanan limbah B3 sudah sepengetahuan dan ditandatangani para pejabat di lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Farhat menyampaikan, lembaganya bekerja sama dengan PT Wastec Internasional dalam pengolahan limbah medis. Pemilihan perusahaan asal Tuban tersebut dalam pengolahan limbah B3 dilakukan melalui sistem e-purchasing.
”Ada beberapa rumah sakit di Jawa yang juga menggunakan jasa PT Wastec Internasional dalam pengolahan limbah,” ujarnya.
Mantan ketua IDI Bangkalan itu menyampaikan, truk pengangkut limbah B3 milik PT Wastec Internasional tersebut dilengkapi dengan alat GPS. Dengan demikian, ruang gerak truk pengangkut limbah B3 bisa dipantau secara elektronik.
”Sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai pembuangan dan pemusnahan limbah B3-nya,” imbuhnya.
Manajer Marketing PT Wastec Internasional Dedi Setiawan menyampaikan, sudah tiga tahun perusahaannya bermitra dengan RSUD Syamrabu dalam pengolahan limbah.
Selama ini, pengangkutan limbah B3 di rumah sakit pelat merah tersebut dilakukan setiap hari. ”Kecuali hari Minggu karena libur,” ujarnya.
Dedi mengakui, armada pengangkutan limbah B3 dipasangi GPS. Dengan demikian, armada pengangkutannya termonitor. Pemusnahannya juga dapat dipertanggungjawabkan.
”Sudah menjadi syarat dalam proses perizinan bahwa semua armada pengangkutan harus terpasang GPS,” katanya. (jup)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




