alexametrics
25.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Vaksin, Kawin, dan Vetsin

KORONA berhasil mewujudkan layanan nasional menjadi benar-benar terasa nasional. Warga dari kabupaten A bisa disuntik vaksin di kota B. Tidak seperti layanan jaminan kesehatan yang apabila seorang warga daerah C sakit tidak bisa dilayani di wilayah D. Kecuali dalam kondisi darurat.

Suatu ketika saya sakit di Bangkalan. Niat hati ke puskesmas mau berobat dengan memanfaatkan kartu jaminan kesehatan. Keinginan itu tidak terkabul karena saya berasal dari Sumenep dan penyakit saya tidak termasuk darurat. Pengalaman serupa dialami seorang kerabat di Pulau Gili Genting. Datang ke puskesmas karena sakit gigi. Penanganan penyakit itu tidak bisa memanfaatkan jaminan kesehatan karena dia ber-KTP Jakarta.

Dari dua kasus itu saya berkesimpulan bahwa jika sakit di luar kota harus pulang ke alamat KTP agar ingin dilayani sebagai peserta jaminan kesehatan. Sebab, layanan itu dilakukan secara berjenjang dari fasilitas kesehatan (faskes) terdekat sesuai alamat pasien yang tercantum dalam KTP. Kedua, layanan jaminan kesehatan itu bisa dilayani jika penyakit pasien ”tidak biasa” dan darurat hingga butuh penanganan cepat.

Layanan lintas daerah berlaku pada masa pandemi Covid-19. Penanganan untuk memutus sebaran virus ini dilakukan dengan cara luar biasa. Layanan lintas daerah benar-benar berlaku. Saat gencar tes usap, siapa pun yang mau masuk ke kota tertentu harus benar-benar negatif. Jika hasil uji positif, harus diisolasi.

Demikian juga dengan pelaksanaan vaksinasi. Saya yang ber-KTP Sumenep bisa disuntik vaksin di Bangkalan. Hanya dicek tensi darah dan sedikit tanya jawab soal riwayat penyakit. Setelah itu, jarum suntik menancap di lengan kanan.

Baca Juga :  Korona; Siksaan atau Musibah

Petugas benar-benar melayani. Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa semua warga harus divaksin. Indikasinya, pelayanan publik bisa dilayani jika pemohon sudah divaksin. Bahkan, untuk mencapai target minimal jumlah warga sudah vaksin dilakukan penyekatan. Petugas juga masuk ke berbagai ruang masyarakat, termasuk pasar.

Langkah masif petugas tidak selalu berjalan beriring dengan animo masyarakat. Tidak sedikit warga yang menolak untuk disuntik. Banyak faktor yang menyebabkan penolakan itu. Seperti rendahnya literasi masyarakat hingga terpengaruh hoaks. Tidak sedikit hoaks tentang vaksin yang menyebabkan orang takut disuntik. Salah satunya, hoaks yang menyatakan bahwa banyak orang mati setelah divaksin.

Dampaknya jelas. Orang yang tidak paham akan terpengaruh. Bisa diekspresikan dengan menolak vaksin dan mengompori yang lain agar juga tidak mau disuntik. Ada juga yang mau divaksin dengan terpaksa. Misalkan karena tempat kerja mewajibkan. Tapi, sebelum dan sesudah disuntik segera minum air degan!

Ada juga yang menolak vaksin karena takut jarum suntik. Jauh sebelum pandemi memang begitu. Pada hari-hari biasa pun tak terbiasa dengan suntik. Kalau sakit segera minum jamu dan minta bantuan dukun pijat. Bukan ke dokter atau perawat.

Ada juga yang enggan divaksin karena bumbu sikap anti pemerintah. Apa pun yang dilakukan pemerintah seolah-olah buruk. Atau, setidak-tidaknya kurang baik. Yang seperti ini punya banyak alasan. Ada juga warga tidak mau divaksin tapi diam. Tak bicara apa-apa. Mereka hanya berobat jika sakit. Menjalani kehidupan seperti biasa.

Baca Juga :  Ribuan Nelayan Terdampak Korona

Inilah perbedaan penanganan penyakit ”biasa” jaminan kesehatan dengan pandemi korona. Peserta jaminan kesehatan bisa dilayani jika punya penyakit tidak biasa dan darurat. Tapi, saat korona, meski tak bergejala harus divaksin.

Tugas pemerintah semakin kompleks untuk menyukseskan vaksinasi. Bukan hanya soal kesehatan. Butuh pendekatan lain yang lebih humanis mengedukasi masyarakat agar tujuan membentuk kekebalan komunal tercapai. Jika tidak, kesan vaksin paksa tak terelakkan. Seperti kasus kawin paksa.

Ibarat orang tua dalam pernikahan, keinginan pemerintah untuk menyuntik vaksin warganya demi kebaikan. Tapi jika cara yang dilakukan tidak tepat, seperti kawin paksa, bisa jadi si anak akan kabur, mengamuk hingga gagal belah durian, atau mengakhiri hidup.

Orang Madura pasti paham ungkapan rebbung nyandhar ka perreng atau rebbung noro’ rebbung. Butuh komunikasi dua arah agar tujuan baik keluarga besar Indonesia ini tercapai. Kalaupun ada anak yang dikawinkan paksa tidak memberontak, melainkan nurut kata orang tua sebagai bentuk hormat. Begitu pula dalam vaksinasi. Tidak berbuat yang tidak-tidak sebagai bentuk taat dan patuh pada pemerintah, meski awalnya mungkin tidak mau. Bahwa, semua itu demi kebaikan bersama.

Karena itu, meski pemerintah punya semua perangkat, butuh cara-cara yang tepat untuk memikat hati masyarakat. Ibarat orang masak, biar daging dan semua peralatan sudah lengkap, butuh vetsin untuk penyedap. Tapi terlalu banyak bumbu juga tidak enak. Yang sedang lebih baik daripada yang terlalu. 

KORONA berhasil mewujudkan layanan nasional menjadi benar-benar terasa nasional. Warga dari kabupaten A bisa disuntik vaksin di kota B. Tidak seperti layanan jaminan kesehatan yang apabila seorang warga daerah C sakit tidak bisa dilayani di wilayah D. Kecuali dalam kondisi darurat.

Suatu ketika saya sakit di Bangkalan. Niat hati ke puskesmas mau berobat dengan memanfaatkan kartu jaminan kesehatan. Keinginan itu tidak terkabul karena saya berasal dari Sumenep dan penyakit saya tidak termasuk darurat. Pengalaman serupa dialami seorang kerabat di Pulau Gili Genting. Datang ke puskesmas karena sakit gigi. Penanganan penyakit itu tidak bisa memanfaatkan jaminan kesehatan karena dia ber-KTP Jakarta.

Dari dua kasus itu saya berkesimpulan bahwa jika sakit di luar kota harus pulang ke alamat KTP agar ingin dilayani sebagai peserta jaminan kesehatan. Sebab, layanan itu dilakukan secara berjenjang dari fasilitas kesehatan (faskes) terdekat sesuai alamat pasien yang tercantum dalam KTP. Kedua, layanan jaminan kesehatan itu bisa dilayani jika penyakit pasien ”tidak biasa” dan darurat hingga butuh penanganan cepat.

Layanan lintas daerah berlaku pada masa pandemi Covid-19. Penanganan untuk memutus sebaran virus ini dilakukan dengan cara luar biasa. Layanan lintas daerah benar-benar berlaku. Saat gencar tes usap, siapa pun yang mau masuk ke kota tertentu harus benar-benar negatif. Jika hasil uji positif, harus diisolasi.

Demikian juga dengan pelaksanaan vaksinasi. Saya yang ber-KTP Sumenep bisa disuntik vaksin di Bangkalan. Hanya dicek tensi darah dan sedikit tanya jawab soal riwayat penyakit. Setelah itu, jarum suntik menancap di lengan kanan.

Baca Juga :  Curwan Pilkades

Petugas benar-benar melayani. Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa semua warga harus divaksin. Indikasinya, pelayanan publik bisa dilayani jika pemohon sudah divaksin. Bahkan, untuk mencapai target minimal jumlah warga sudah vaksin dilakukan penyekatan. Petugas juga masuk ke berbagai ruang masyarakat, termasuk pasar.

Langkah masif petugas tidak selalu berjalan beriring dengan animo masyarakat. Tidak sedikit warga yang menolak untuk disuntik. Banyak faktor yang menyebabkan penolakan itu. Seperti rendahnya literasi masyarakat hingga terpengaruh hoaks. Tidak sedikit hoaks tentang vaksin yang menyebabkan orang takut disuntik. Salah satunya, hoaks yang menyatakan bahwa banyak orang mati setelah divaksin.

Dampaknya jelas. Orang yang tidak paham akan terpengaruh. Bisa diekspresikan dengan menolak vaksin dan mengompori yang lain agar juga tidak mau disuntik. Ada juga yang mau divaksin dengan terpaksa. Misalkan karena tempat kerja mewajibkan. Tapi, sebelum dan sesudah disuntik segera minum air degan!

Ada juga yang menolak vaksin karena takut jarum suntik. Jauh sebelum pandemi memang begitu. Pada hari-hari biasa pun tak terbiasa dengan suntik. Kalau sakit segera minum jamu dan minta bantuan dukun pijat. Bukan ke dokter atau perawat.

Ada juga yang enggan divaksin karena bumbu sikap anti pemerintah. Apa pun yang dilakukan pemerintah seolah-olah buruk. Atau, setidak-tidaknya kurang baik. Yang seperti ini punya banyak alasan. Ada juga warga tidak mau divaksin tapi diam. Tak bicara apa-apa. Mereka hanya berobat jika sakit. Menjalani kehidupan seperti biasa.

Baca Juga :  Lucu Penyu

Inilah perbedaan penanganan penyakit ”biasa” jaminan kesehatan dengan pandemi korona. Peserta jaminan kesehatan bisa dilayani jika punya penyakit tidak biasa dan darurat. Tapi, saat korona, meski tak bergejala harus divaksin.

Tugas pemerintah semakin kompleks untuk menyukseskan vaksinasi. Bukan hanya soal kesehatan. Butuh pendekatan lain yang lebih humanis mengedukasi masyarakat agar tujuan membentuk kekebalan komunal tercapai. Jika tidak, kesan vaksin paksa tak terelakkan. Seperti kasus kawin paksa.

Ibarat orang tua dalam pernikahan, keinginan pemerintah untuk menyuntik vaksin warganya demi kebaikan. Tapi jika cara yang dilakukan tidak tepat, seperti kawin paksa, bisa jadi si anak akan kabur, mengamuk hingga gagal belah durian, atau mengakhiri hidup.

Orang Madura pasti paham ungkapan rebbung nyandhar ka perreng atau rebbung noro’ rebbung. Butuh komunikasi dua arah agar tujuan baik keluarga besar Indonesia ini tercapai. Kalaupun ada anak yang dikawinkan paksa tidak memberontak, melainkan nurut kata orang tua sebagai bentuk hormat. Begitu pula dalam vaksinasi. Tidak berbuat yang tidak-tidak sebagai bentuk taat dan patuh pada pemerintah, meski awalnya mungkin tidak mau. Bahwa, semua itu demi kebaikan bersama.

Karena itu, meski pemerintah punya semua perangkat, butuh cara-cara yang tepat untuk memikat hati masyarakat. Ibarat orang masak, biar daging dan semua peralatan sudah lengkap, butuh vetsin untuk penyedap. Tapi terlalu banyak bumbu juga tidak enak. Yang sedang lebih baik daripada yang terlalu. 

Artikel Terkait

Daya dan Laut

Blega Belum Lega

Amal Masjid

Gelar Pahlawan Nasional untuk M. Tabrani

Lucu Penyu

Most Read

Artikel Terbaru

/