24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Parkir Pelanggaran

Oleh LUKMAN HAKIM AG. *

Parkir lagi, lagi-lagi parkir. Parkir memang menggiurkan. Namun, pada saat yang sama bisa meresahkan.

PEMERINTAH yang menerapkan parkir berlangganan pasti tahu manisnya pendapatan sektor ini. Jumlahnya pasti terus meningkat setiap tahun. Berbanding lurus dengan angka kendaraan bermotor yang terus bergerak membuat jalanan terasa semakin sempit.

Penarikan retribusi parkir berlangganan dilakukan saat pemilik kendaraan membayar pajak di kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (KB samsat). Tanpa pilih kasih. Yang taat bayar pajak pasti bayar retribusi parkir. Sebaliknya, yang mokong pasti tak dapat stiker parkir.

Retribusi memang berlaku bagi semua kendaraan. Tapi, pelayanan tidak demikian, karena parkir berlangganan hanya berlaku di daerah sendiri. Tidak bisa main tandang. Padahal, pembayarannya bisa dilakukan di mana saja.

Kendaraan berpelat nomor Sumenep ya hanya berlangganan parkir bila beroperasi di Sumenep. Bila kendaraan itu singgah di kota lain, ya harus tetap bayar sesuai ketentuan tuan rumah. Karena ini tidak termasuk parkir berlangganan, mestinya saat itu dapat struk parkir dari juru parkir saat menarik retribusi.

Berapa pendapatan retribusi dari ”parkir tamu” seperti itu? Atau, jangan-jangan tidak terdata? Lalu, ke mana aliran uang itu?

Layanan parkir berlangganan memang sangat lokal dan terbatas. Jangankan ”parkir tandang” dan ”parkir tamu” di luar daerah, di kabupaten sendiri tidak otomatis bebas (ingat, bukan gratis karena sudah bayar satu kali untuk setahun). Kendaraan bermotor pelat Sumenep tidak otomatis bebas parkir di semua wilayah Sumenep.

Baca Juga :  Memburu Malam Lailatul Qadar

Mungkin hanya di wilayah kota. Itu pun tidak semua lokasi. Jadi, kendaraan yang ada di pulau dan pelosok desa itu sama dengan kendaraan yang memang ada di kota. Padahal, medan main dua kendaraan itu berbeda. Yang ada titik lokasi parkir berlangganan mungkin hanya di kota. Jukir pun begitu. Di pulau dan luar kecamatan kota mana ada?

Parkir berlangganan juga bukan berarti tidak perlu bayar lagi saat memarkir kendaraan di area kantor pemerintah. Terutama di kantor pelayanan publik yang memang selalu banyak dikunjungi orang. Buat apa bayar parkir tahunan jika tiap masuk kantor atau tempat pelayanan publik pemerintah masih bayar lagi? Ada yang dikelola secara khusus seperti portal. Tapi, ada yang dijaga manual, tapi pengunjung tidak diberi struk.

Masalah lain pengaturan tempat parkir. Pernah baca larangan parkir di depan tempat usaha atau rumah orang? Saya pernah melihat di sisi utara Jalan Diponegoro Sumenep. Padahal di sepanjang jalan itu boleh parkir, kecuali di ujung barat dan timur dekat traffic light (TL). Apakah pemasang larangan itu juga punya izin pengelolaan parkir sehingga berhak melarang orang lain parkir?

Selain kesadaran pengendara, pengetahuan jukir dalam mengatur kendaraan perlu ditingkatkan. Sebab, tidak sedikit petugas yang merajakan pemilik kendaraan yang parkir, tapi pada saat bersamaan mengabaikan keselamatan pengguna jalan yang lain.

Anda bisa saksikan parkir kendaraan roda empat di ujung timur Jalan Diponegoro Sumenep. Di tempat itu, kendaraan yang parkir kadang nyaris memakan satu ruas jalan dari arah barat, sehingga mengganggu kendaraan yang hendak masuk TL. Bahkan, suatu ketika pernah ada truk besar bongkar muat di situ.

Baca Juga :  Vaksin, Kawin, dan Vetsin

Jalan terasa semakin sempit karena mobil kerap parkir kanan kiri jalan juga jadi pemandangan biasa di Jalan Teuku Umar Sumenep. Antara Pelar Bara’ hingga depan Puskesmas Pandian. Selain mobil pribadi, pikap dan truk barang bongkar muat di jalan itu. Rambu larangan parkir jadi macan ompong. Mungkin perlu penindakan lebih tegas, Bung! Bahkan, di bawah TL sisi utara.

Pemandangan serupa juga terlihat di sekitar Pelar Dhaja hingga Jam-Ajaman. Di beberapa titik jalur utama, Jalan Trunojoyo, juga hampir sama. Besaran tempat usaha tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia. Akibatnya, kendaraan pengunjung meluber ke jalan raya.

Itu yang terjadi saat ini. Banyak tempat usaha tidak disertai lahan parkir memadai. Bahkan, tidak sedikit pula yang memang langsung berhalaman jalan raya. Dan, sebagian tempat usaha itu berada tepat di tikungan.

Yang begitu tentu tidak hanya di Bumi Sumekar. Di tiga kabupaten tetangga mungkin juga sama.

Apakah ketersediaan lahan parkir tidak menjadi salah satu syarat mendirikan bangunan atau usaha? Kalau sudah beroperasi dan parkirnya mengganggu pengguna jalan, apakah tidak ditertibkan? Semoga saja tidak masuk kategori memarkir pelanggaran. (*)

*)Wartawan Jawa Pos Radar Madura

 

Oleh LUKMAN HAKIM AG. *

Parkir lagi, lagi-lagi parkir. Parkir memang menggiurkan. Namun, pada saat yang sama bisa meresahkan.

PEMERINTAH yang menerapkan parkir berlangganan pasti tahu manisnya pendapatan sektor ini. Jumlahnya pasti terus meningkat setiap tahun. Berbanding lurus dengan angka kendaraan bermotor yang terus bergerak membuat jalanan terasa semakin sempit.


Penarikan retribusi parkir berlangganan dilakukan saat pemilik kendaraan membayar pajak di kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (KB samsat). Tanpa pilih kasih. Yang taat bayar pajak pasti bayar retribusi parkir. Sebaliknya, yang mokong pasti tak dapat stiker parkir.

Retribusi memang berlaku bagi semua kendaraan. Tapi, pelayanan tidak demikian, karena parkir berlangganan hanya berlaku di daerah sendiri. Tidak bisa main tandang. Padahal, pembayarannya bisa dilakukan di mana saja.

Kendaraan berpelat nomor Sumenep ya hanya berlangganan parkir bila beroperasi di Sumenep. Bila kendaraan itu singgah di kota lain, ya harus tetap bayar sesuai ketentuan tuan rumah. Karena ini tidak termasuk parkir berlangganan, mestinya saat itu dapat struk parkir dari juru parkir saat menarik retribusi.

Berapa pendapatan retribusi dari ”parkir tamu” seperti itu? Atau, jangan-jangan tidak terdata? Lalu, ke mana aliran uang itu?

- Advertisement -

Layanan parkir berlangganan memang sangat lokal dan terbatas. Jangankan ”parkir tandang” dan ”parkir tamu” di luar daerah, di kabupaten sendiri tidak otomatis bebas (ingat, bukan gratis karena sudah bayar satu kali untuk setahun). Kendaraan bermotor pelat Sumenep tidak otomatis bebas parkir di semua wilayah Sumenep.

Baca Juga :  Mudik Rohani

Mungkin hanya di wilayah kota. Itu pun tidak semua lokasi. Jadi, kendaraan yang ada di pulau dan pelosok desa itu sama dengan kendaraan yang memang ada di kota. Padahal, medan main dua kendaraan itu berbeda. Yang ada titik lokasi parkir berlangganan mungkin hanya di kota. Jukir pun begitu. Di pulau dan luar kecamatan kota mana ada?

Parkir berlangganan juga bukan berarti tidak perlu bayar lagi saat memarkir kendaraan di area kantor pemerintah. Terutama di kantor pelayanan publik yang memang selalu banyak dikunjungi orang. Buat apa bayar parkir tahunan jika tiap masuk kantor atau tempat pelayanan publik pemerintah masih bayar lagi? Ada yang dikelola secara khusus seperti portal. Tapi, ada yang dijaga manual, tapi pengunjung tidak diberi struk.

Masalah lain pengaturan tempat parkir. Pernah baca larangan parkir di depan tempat usaha atau rumah orang? Saya pernah melihat di sisi utara Jalan Diponegoro Sumenep. Padahal di sepanjang jalan itu boleh parkir, kecuali di ujung barat dan timur dekat traffic light (TL). Apakah pemasang larangan itu juga punya izin pengelolaan parkir sehingga berhak melarang orang lain parkir?

Selain kesadaran pengendara, pengetahuan jukir dalam mengatur kendaraan perlu ditingkatkan. Sebab, tidak sedikit petugas yang merajakan pemilik kendaraan yang parkir, tapi pada saat bersamaan mengabaikan keselamatan pengguna jalan yang lain.

Anda bisa saksikan parkir kendaraan roda empat di ujung timur Jalan Diponegoro Sumenep. Di tempat itu, kendaraan yang parkir kadang nyaris memakan satu ruas jalan dari arah barat, sehingga mengganggu kendaraan yang hendak masuk TL. Bahkan, suatu ketika pernah ada truk besar bongkar muat di situ.

Baca Juga :  Liburan sambil Tiduran

Jalan terasa semakin sempit karena mobil kerap parkir kanan kiri jalan juga jadi pemandangan biasa di Jalan Teuku Umar Sumenep. Antara Pelar Bara’ hingga depan Puskesmas Pandian. Selain mobil pribadi, pikap dan truk barang bongkar muat di jalan itu. Rambu larangan parkir jadi macan ompong. Mungkin perlu penindakan lebih tegas, Bung! Bahkan, di bawah TL sisi utara.

Pemandangan serupa juga terlihat di sekitar Pelar Dhaja hingga Jam-Ajaman. Di beberapa titik jalur utama, Jalan Trunojoyo, juga hampir sama. Besaran tempat usaha tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia. Akibatnya, kendaraan pengunjung meluber ke jalan raya.

Itu yang terjadi saat ini. Banyak tempat usaha tidak disertai lahan parkir memadai. Bahkan, tidak sedikit pula yang memang langsung berhalaman jalan raya. Dan, sebagian tempat usaha itu berada tepat di tikungan.

Yang begitu tentu tidak hanya di Bumi Sumekar. Di tiga kabupaten tetangga mungkin juga sama.

Apakah ketersediaan lahan parkir tidak menjadi salah satu syarat mendirikan bangunan atau usaha? Kalau sudah beroperasi dan parkirnya mengganggu pengguna jalan, apakah tidak ditertibkan? Semoga saja tidak masuk kategori memarkir pelanggaran. (*)

*)Wartawan Jawa Pos Radar Madura

 

Artikel Terkait

Giur Parkir

Liburan sambil Tiduran

Bali dan Road Race

Pelat Nomor Unik ( Oleh Lukman Hakim AG.*)

Kontes Pendidikan

Most Read

Artikel Terbaru

/