24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Giur Parkir

Oleh LUKMAN HAKIM AG.*

Jumlah kendaraan bermotor semakin subur. Tempat parkir kian menjamur. Pemerintah harus bisa menjamin tidak terecoki praktik kotor dan pendapatan tidak bocor.

HARI pertama tahun ini saya ke Pasar Anom Baru Sumenep. Masuk lewat pintu utama di selatan BNI itu. Tepat di samping bank itu saya berhenti karena ada petugas menarik uang. Istri yang saya bonceng membayar kepada pria muda itu tanpa diberi kertas apa pun.

Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Melintasi portal parkir elektrik yang belum beroperasi itu. Lalu belok kiri. Menuju tempat parkir. Seorang pria lain mendekat. Menyerahkan sobekan kertas retribusi parkir berkop Pemerintah Kabupaten Sumenep. Di kertas nomor 295761 seri F.1 itu tertulis ”Rp1.000”

.
Karena diminta bayar, saya pun bilang bahwa sudah bayar kepada petugas di pintu utama, di sebelah BNI itu. Petugas di tempat parkir itu menanyakan bukti bayar kami. Saya menyerah karena sebelumnya memang tidak diberi kertas bukti.

Istri saya menyerahkan uang pecahan Rp 2.000. Tak diberi soso’. Orang itu pergi meninggalkan kami. Saya yang sedikit protes atau menggerutu sempat jadi perhatian orang lain. Saya protes karena dua hal.

Pertama, penarikan di samping bank itu untuk apa? Parkir atau kunjungan pasar? Kalau itu retribusi parkir, mengapa di dalam masih diminta lagi? Dan, mengapa tidak diberi bukti bayar? Bukankah tiap lembar bukti retribusi bernilai pendapatan sesuai yang disobek dan diberikan kepada pengunjung?

Kedua, nominal bayar dan tarif retribusi yang tertera dalam bukti tidak sesuai. Padahal dalam kertas retribusi itu disebutkan landasan peraturannya. Yakni, Perda 07/2018. Tertulis seribu rupiah, tapi pengunjung bayar dua ribu rupiah tidak di-soso’.

Baca Juga :  Anggota DPRD Jatim Minta Warga Tetap Patuhi Prokes

Saya tahu ini uang receh. Tapi tetap saya persoalkan, karena ini termasuk layanan pemerintah. Okelah ini hanya seribu rupiah, tapi berapa jumlah pengunjung pasar tiap hari dan berapa yang bayar tidak sesuai dengan ketentuan? Lalu kalikan setahun. Kita tahu yang dihitung dan disetor sebagai pendapatan pemerintah sebanyak jumlah kertas. Sisanya berapa dan ke mana?.

Saya senang pasar tradisional terbesar di Bumi Sumekar itu akan menerapkan parkir elektrik. Semoga portal itu bisa mencegah kebocoran sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dulu, parkir RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep manual. Kertas bukti parkir asal-asalan. Saya pernah diberi kertas bekas bukti penebusan obat di apotek. Sobekan kertas itu yang ditulis nomor polisi kendaraan oleh petugas. Bukan kertas yang dibuat secara khusus untuk parkir. Bagus juga. Hemat. Tapi, bagaimana menghitung pendapatan parkir bila tidak ada bukti retribusi? Itu dulu. Sekarang, rumah sakit itu sudah pakai portal.

Di tempat lain, ada pasar yang tertib menarik uang retribusi parkir. Setiap pengunjung diberi bukti. Tapi, kertas retribusi parkir itu mencurigakan. Tidak utuh. Bisa jadi selembar kertas retribusi dipotong dan dibagikan kepada lebih dari seorang pengunjung. Terutama lembar kertas untuk pengunjung.

Saya pernah kalah dari petugas parkir di Bangkalan. Suatu ketika saya dan istri ke toko di Jalan KH Moh. Kholil. Istri masuk toko. Saya tetap di atas sepeda motor. Saya tak ikut serta karena istri hanya sebentar. Saya menunggu di teras toko.

Baca Juga :  Bersatu Wujudkan Pilkada Damai

Beberapa menit kemudian istri keluar. Saya pun memutar motor. Dan, priit…. Peluit petugas parkir berbunyi. Dia mendekat dan meminta uang parkir. Sebelum bayar, saya sedikit protes.
”Kan dijaga sendiri?” Maksud saya, kendaraan saya tidak ditinggal. Saya tetap di atas motor karena hanya sebentar.

”Tapi ini tempatnya…” Jawab pria itu. Mendapat jawaban itu saya jadi tahu bahwa kita bayar parkir bukan karena kendaraan ditinggal. Tapi juga karena menumpang tempat untuk memarkir kendaraan. Yang bikin tambah kesal, karena barang yang hendak dibeli ternyata tidak ada.

Yang menarik juga ketika tulisan ”bebas parkir” di tembok halaman Indomaret ditutup atau dicat. Sementara di tempat lain dibiarkan sehingga pengunjung tidak dipungut uang parkir. Padahal, salah satu syarat toko modern adalah penyediaan lahan parkir, selain ruang untuk produk UMKM dan pedagang kaki lima (PKL).

Tetapi, kita harus berterima kasih kepada para petugas parkir. Dengan keberadaan mereka kita menjadi tenang meninggalkan kendaraan untuk belanja dan atau untuk keperluan lain. Setidaknya, kita tidak kepikiran karena kendaraan ada yang menjaga. Dan, jika hilang, bisa minta ganti. Semoga saja tidak terjadi.

Usaha parkir memang menggiurkan. Karena itu banyak yang mengelola, baik pemerintah maupun swasta. Tapi, pengelolaannya perlu ditertibkan agar tidak bocor. Terutama yang dikelola pemerintah dan dilaksanakan oleh petugas berompi juru parkir (jukir) itu. (*)

*)Wartawan Jawa Pos Radar Madura

Oleh LUKMAN HAKIM AG.*

Jumlah kendaraan bermotor semakin subur. Tempat parkir kian menjamur. Pemerintah harus bisa menjamin tidak terecoki praktik kotor dan pendapatan tidak bocor.

HARI pertama tahun ini saya ke Pasar Anom Baru Sumenep. Masuk lewat pintu utama di selatan BNI itu. Tepat di samping bank itu saya berhenti karena ada petugas menarik uang. Istri yang saya bonceng membayar kepada pria muda itu tanpa diberi kertas apa pun.


Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Melintasi portal parkir elektrik yang belum beroperasi itu. Lalu belok kiri. Menuju tempat parkir. Seorang pria lain mendekat. Menyerahkan sobekan kertas retribusi parkir berkop Pemerintah Kabupaten Sumenep. Di kertas nomor 295761 seri F.1 itu tertulis ”Rp1.000”

.
Karena diminta bayar, saya pun bilang bahwa sudah bayar kepada petugas di pintu utama, di sebelah BNI itu. Petugas di tempat parkir itu menanyakan bukti bayar kami. Saya menyerah karena sebelumnya memang tidak diberi kertas bukti.

Istri saya menyerahkan uang pecahan Rp 2.000. Tak diberi soso’. Orang itu pergi meninggalkan kami. Saya yang sedikit protes atau menggerutu sempat jadi perhatian orang lain. Saya protes karena dua hal.

Pertama, penarikan di samping bank itu untuk apa? Parkir atau kunjungan pasar? Kalau itu retribusi parkir, mengapa di dalam masih diminta lagi? Dan, mengapa tidak diberi bukti bayar? Bukankah tiap lembar bukti retribusi bernilai pendapatan sesuai yang disobek dan diberikan kepada pengunjung?

- Advertisement -

Kedua, nominal bayar dan tarif retribusi yang tertera dalam bukti tidak sesuai. Padahal dalam kertas retribusi itu disebutkan landasan peraturannya. Yakni, Perda 07/2018. Tertulis seribu rupiah, tapi pengunjung bayar dua ribu rupiah tidak di-soso’.

Baca Juga :  Blega Belum Lega

Saya tahu ini uang receh. Tapi tetap saya persoalkan, karena ini termasuk layanan pemerintah. Okelah ini hanya seribu rupiah, tapi berapa jumlah pengunjung pasar tiap hari dan berapa yang bayar tidak sesuai dengan ketentuan? Lalu kalikan setahun. Kita tahu yang dihitung dan disetor sebagai pendapatan pemerintah sebanyak jumlah kertas. Sisanya berapa dan ke mana?.

Saya senang pasar tradisional terbesar di Bumi Sumekar itu akan menerapkan parkir elektrik. Semoga portal itu bisa mencegah kebocoran sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dulu, parkir RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep manual. Kertas bukti parkir asal-asalan. Saya pernah diberi kertas bekas bukti penebusan obat di apotek. Sobekan kertas itu yang ditulis nomor polisi kendaraan oleh petugas. Bukan kertas yang dibuat secara khusus untuk parkir. Bagus juga. Hemat. Tapi, bagaimana menghitung pendapatan parkir bila tidak ada bukti retribusi? Itu dulu. Sekarang, rumah sakit itu sudah pakai portal.

Di tempat lain, ada pasar yang tertib menarik uang retribusi parkir. Setiap pengunjung diberi bukti. Tapi, kertas retribusi parkir itu mencurigakan. Tidak utuh. Bisa jadi selembar kertas retribusi dipotong dan dibagikan kepada lebih dari seorang pengunjung. Terutama lembar kertas untuk pengunjung.

Saya pernah kalah dari petugas parkir di Bangkalan. Suatu ketika saya dan istri ke toko di Jalan KH Moh. Kholil. Istri masuk toko. Saya tetap di atas sepeda motor. Saya tak ikut serta karena istri hanya sebentar. Saya menunggu di teras toko.

Baca Juga :  Menjemput Paket

Beberapa menit kemudian istri keluar. Saya pun memutar motor. Dan, priit…. Peluit petugas parkir berbunyi. Dia mendekat dan meminta uang parkir. Sebelum bayar, saya sedikit protes.
”Kan dijaga sendiri?” Maksud saya, kendaraan saya tidak ditinggal. Saya tetap di atas motor karena hanya sebentar.

”Tapi ini tempatnya…” Jawab pria itu. Mendapat jawaban itu saya jadi tahu bahwa kita bayar parkir bukan karena kendaraan ditinggal. Tapi juga karena menumpang tempat untuk memarkir kendaraan. Yang bikin tambah kesal, karena barang yang hendak dibeli ternyata tidak ada.

Yang menarik juga ketika tulisan ”bebas parkir” di tembok halaman Indomaret ditutup atau dicat. Sementara di tempat lain dibiarkan sehingga pengunjung tidak dipungut uang parkir. Padahal, salah satu syarat toko modern adalah penyediaan lahan parkir, selain ruang untuk produk UMKM dan pedagang kaki lima (PKL).

Tetapi, kita harus berterima kasih kepada para petugas parkir. Dengan keberadaan mereka kita menjadi tenang meninggalkan kendaraan untuk belanja dan atau untuk keperluan lain. Setidaknya, kita tidak kepikiran karena kendaraan ada yang menjaga. Dan, jika hilang, bisa minta ganti. Semoga saja tidak terjadi.

Usaha parkir memang menggiurkan. Karena itu banyak yang mengelola, baik pemerintah maupun swasta. Tapi, pengelolaannya perlu ditertibkan agar tidak bocor. Terutama yang dikelola pemerintah dan dilaksanakan oleh petugas berompi juru parkir (jukir) itu. (*)

*)Wartawan Jawa Pos Radar Madura

Artikel Terkait

Parkir Pelanggaran

Liburan sambil Tiduran

Bali dan Road Race

Pelat Nomor Unik ( Oleh Lukman Hakim AG.*)

Kontes Pendidikan

Most Read

Artikel Terbaru

/