alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Usul Cabut Payung Hukum Tempat Karaoke

PAMEKASAN – Keberadaan tempat hiburan karaoke di Pamekasan dinilai memberi dampak buruk pada masyarakat. Pesta minuman keras (miras) serta suguhan penyanyi berpakaian seksi diduga kerap ditemukan. Demi menjaga moral masyarakat, DPRD Pamekasan mengusulkan payung hukum yang melindungi tempat karaoke dicabut.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, ada dua regulasi yang melindungi tempat usaha karaoke. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dan Perbup 14/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke.

Ismail mengusulkan, bupati mencabut perbup karena kewenangannya. Sementara perda, akan direvisi. Pasal yang melindungi usaha karaoke akan dihapus. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tata cara usaha karaoke tidak ada lagi.

Ismail menyatakan, dengan pencabutan regulasi itu, tidak ada lagi izin pembukaan usaha karaoke. Pemerintah tidak lagi memiliki cantolan hukum untuk memberikan izin kepada pengusaha hiburan tersebut.

Baca Juga :  Tempat Karaoke Dilarang Buka

Sementara tempat hiburan yang mengantongi izin aktif, dibiarkan beroperasi sesuai izin yang dikeluarkan. Jika masa aktif izin tersebut habis, pemerintah tidak lagi memperpanjang. Sebab, sudah tidak memiliki payung hukum.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi tempat hiburan karaoke di Pamekasan. Kota Gerbang Salam akan steril dari praktik diduga maksiat seperti yang disampaikan masyarakat. ”Sumber masalahnya memang dari tempat usaha karaoke itu sendiri,” ungkap Ismail kemarin (29/12).

Pencabutan regulasi itu dinilai penting. Sebab, keberadaan tempat hiburan karaoke lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Sementara kontribusi terhadap daerah tidak ada. Tempat usaha karaoke itu tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Kemudian, pekerja banyak dari luar Pamekasan. Satpol PP Pamekasan kerap mengamankan penyanyi di tempat karaoke. Setelah diinterogasi, ternyata berasal dari luar Pamekasan. ”Daripada merusak marwah Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam, lebih baik tempat karaoke ditiadakan,” katanya.

Baca Juga :  Razia Tempat Karaoke, Tim Gabungan Kecele

Ismail menegaskan, rencana revisi perda akan diusulkan pada prolegda perubahan mendatang. Dewan akan mempercepat revisi itu karena dianggap kebutuhan mendesak. Sementara pencabutan perbup akan diserahkan kepada bupati. Sebab, perbup hak prerogatif bupati.

Wabup Pamekasan Khalil Asy’ari mengatakan, usulan Ismail bakal dikaji. Pemerintah akan mengevaluasi aturan pengelolaan tempat usaha karaoke. Menurut Khalil, untuk mencabut regulasi, butuh kajian matang. ”Logikanya, ada aturan saja banyak melanggar, apalagi tidak ada aturan,” katanya.

Khalil menyampaikan, dengan adanya regulasi, pemerintah bisa mengatur tempat usaha. Jika ada pelanggaran, tinggal membutuhkan ketegasan karena sudah ada payung hukum. ”Tegas bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan,” tandas mantan ketua DPRD Pamekasan itu. 

PAMEKASAN – Keberadaan tempat hiburan karaoke di Pamekasan dinilai memberi dampak buruk pada masyarakat. Pesta minuman keras (miras) serta suguhan penyanyi berpakaian seksi diduga kerap ditemukan. Demi menjaga moral masyarakat, DPRD Pamekasan mengusulkan payung hukum yang melindungi tempat karaoke dicabut.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, ada dua regulasi yang melindungi tempat usaha karaoke. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dan Perbup 14/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke.

Ismail mengusulkan, bupati mencabut perbup karena kewenangannya. Sementara perda, akan direvisi. Pasal yang melindungi usaha karaoke akan dihapus. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tata cara usaha karaoke tidak ada lagi.


Ismail menyatakan, dengan pencabutan regulasi itu, tidak ada lagi izin pembukaan usaha karaoke. Pemerintah tidak lagi memiliki cantolan hukum untuk memberikan izin kepada pengusaha hiburan tersebut.

Baca Juga :  Ketua PAN Tegas Tolak Pembukaan Tempat Karaoke

Sementara tempat hiburan yang mengantongi izin aktif, dibiarkan beroperasi sesuai izin yang dikeluarkan. Jika masa aktif izin tersebut habis, pemerintah tidak lagi memperpanjang. Sebab, sudah tidak memiliki payung hukum.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi tempat hiburan karaoke di Pamekasan. Kota Gerbang Salam akan steril dari praktik diduga maksiat seperti yang disampaikan masyarakat. ”Sumber masalahnya memang dari tempat usaha karaoke itu sendiri,” ungkap Ismail kemarin (29/12).

Pencabutan regulasi itu dinilai penting. Sebab, keberadaan tempat hiburan karaoke lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Sementara kontribusi terhadap daerah tidak ada. Tempat usaha karaoke itu tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Kemudian, pekerja banyak dari luar Pamekasan. Satpol PP Pamekasan kerap mengamankan penyanyi di tempat karaoke. Setelah diinterogasi, ternyata berasal dari luar Pamekasan. ”Daripada merusak marwah Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam, lebih baik tempat karaoke ditiadakan,” katanya.

Baca Juga :  LP2SI Sepakat tempat Karaoke Tetap Ditutup

Ismail menegaskan, rencana revisi perda akan diusulkan pada prolegda perubahan mendatang. Dewan akan mempercepat revisi itu karena dianggap kebutuhan mendesak. Sementara pencabutan perbup akan diserahkan kepada bupati. Sebab, perbup hak prerogatif bupati.

Wabup Pamekasan Khalil Asy’ari mengatakan, usulan Ismail bakal dikaji. Pemerintah akan mengevaluasi aturan pengelolaan tempat usaha karaoke. Menurut Khalil, untuk mencabut regulasi, butuh kajian matang. ”Logikanya, ada aturan saja banyak melanggar, apalagi tidak ada aturan,” katanya.

Khalil menyampaikan, dengan adanya regulasi, pemerintah bisa mengatur tempat usaha. Jika ada pelanggaran, tinggal membutuhkan ketegasan karena sudah ada payung hukum. ”Tegas bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan,” tandas mantan ketua DPRD Pamekasan itu. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/