alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Menunggu Enam Bulan, Sidang Malah Ditunda Gara-Gara Ini

BANGKALAN – Sengketa informasi antara Lumbung Advokasi Masyarakat (LIRA) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masuk meja persidangan Komisi Informasi (KI) Bangkalan kemarin (27/11). Informasi yang disengketakan yakni data alokasi anggaran sosialisasi Pemilihan Presiden 2019. Sebelumnya, LIRA meminta informasi tersebut kepada KPU Bangkalan, tapi tidak diberi.

Sidang dibuka oleh Ketua Majelis Sidang Yunus Mansur Yasin dengan pembacaan tata tertib sidang dan pemeriksaan kelengkapan. Sayangnya, surat kelengkapan pihak termohon dalam hal ini KPU tidak ada. Akibatnya, sidang tidak bisa dilanjutkan.

Juru advokasi Lira Bangkalan Mohammad Yusuf menyatakan telah mengajukan sengketa informasi itu sejak Mei. ”Kami sudah mengajukan sesuai dengan aturan KI dan setelah proses panjang baru dipanggil sekarang,” ujarnya.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, Tidak Mungkin Ada Calon Independen

Awal permasalahan ini, sambung dia, tidak ada keterbukaan dana anggaran sosialisasi Pemilihan Presiden 2019. ”Setelah mengirim surat dan menunggu, pihak KPU seakan acuh tak acuh dengan surat permohonan kami. Makanya, kami bawa sengketa ini ke KI,” urainya.

Menurut Yusuf, anggaran merupakan informasi publik dan bukan rahasia. ”Saat ditanya untuk melanjutkan atau tidak, saya tolak agar bisa lebih tertib secara administrasi. Bayangkan kami telah menunggu selama enam bulan,” ucapnya.

Yunus Mansur Yasin menjelaskan bahwa sidang ditunda karena legal standing termohon tidak terpenuhi. ”Termohon yaitu pihak KPU yang ditugaskan hadir di meja persidangan tidak membawa surat mandat dari ketua KPU selaku atasan PPID KPU,” katanya. (c4)

Baca Juga :  Konsumsi Sabu-Sabu di Bangkalan, Wanita Asal Gresik Diringkus Polisi

BANGKALAN – Sengketa informasi antara Lumbung Advokasi Masyarakat (LIRA) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masuk meja persidangan Komisi Informasi (KI) Bangkalan kemarin (27/11). Informasi yang disengketakan yakni data alokasi anggaran sosialisasi Pemilihan Presiden 2019. Sebelumnya, LIRA meminta informasi tersebut kepada KPU Bangkalan, tapi tidak diberi.

Sidang dibuka oleh Ketua Majelis Sidang Yunus Mansur Yasin dengan pembacaan tata tertib sidang dan pemeriksaan kelengkapan. Sayangnya, surat kelengkapan pihak termohon dalam hal ini KPU tidak ada. Akibatnya, sidang tidak bisa dilanjutkan.

Juru advokasi Lira Bangkalan Mohammad Yusuf menyatakan telah mengajukan sengketa informasi itu sejak Mei. ”Kami sudah mengajukan sesuai dengan aturan KI dan setelah proses panjang baru dipanggil sekarang,” ujarnya.

Baca Juga :  Hakim Tunda Vonis Pencabul Anak

Awal permasalahan ini, sambung dia, tidak ada keterbukaan dana anggaran sosialisasi Pemilihan Presiden 2019. ”Setelah mengirim surat dan menunggu, pihak KPU seakan acuh tak acuh dengan surat permohonan kami. Makanya, kami bawa sengketa ini ke KI,” urainya.

Menurut Yusuf, anggaran merupakan informasi publik dan bukan rahasia. ”Saat ditanya untuk melanjutkan atau tidak, saya tolak agar bisa lebih tertib secara administrasi. Bayangkan kami telah menunggu selama enam bulan,” ucapnya.

Yunus Mansur Yasin menjelaskan bahwa sidang ditunda karena legal standing termohon tidak terpenuhi. ”Termohon yaitu pihak KPU yang ditugaskan hadir di meja persidangan tidak membawa surat mandat dari ketua KPU selaku atasan PPID KPU,” katanya. (c4)

Baca Juga :  Simulasi Tunggu Surat Suara Lengkap
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/