alexametrics
22.1 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Satgas Saber Pungli Menggebrak di Awal, Senyap Kemudian

BANGKALAN – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sempat bikin heboh. Satgas ini diharapkan membersihkan praktik kotor di instansi pemerintah. Belakangan lama tak terdengar.

Susunan keanggotaan Unit Satgas Saber Pungli Bangkalan ditetapkan pada 21 Desember 2016. Itu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/199/Kpts/433.013/2016. Beberapa bulan kemudian atau pada Selasa, 11 April 2017 langsung membuat gebrakan.

Satgas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait perizinan perumahan di kantor DPMPTSP Bangkalan. Empat pegawai DPMPTSP dan seorang karyawan swasta diamankan. Mereka adalah Achmad Fatah Yasin, Agus Heri Cahyono, OA, dan MH.

Sementara AS, 33, diketahui sebagai karyawan Golden Mirin. Polres Bangkalan hanya menetapkan Achmad Fatah Yasin dan Agus Heri Cahyono sebagai tersangka. Sementara OA, MH, dan AS sebagai saksi.

Kedua tersangka kemudian diproses secara hukum hingga divonis masing-masing satu tahun penjara. Setelah itu, kerja satgas nyaris tidak terdengar. Tidak ada hasil tangkapan lagi.

OTT merupakan salah satu dari tujuh tugas satgas. Enam tugas yang lain adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli serta megumpulkan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.

Kemudian, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, merekomendasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan lembaga. Juga, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli sebulan dua kali.

Biaya operasional satgas ini ditanggung APBD. Pada 2017 anggaran khusus Satgas Saber Pungli senilai Rp 250 juta. Uang ratusan juta itu terserap Rp 224.745.000 atau tersisa Rp 25.255.000. Tahun ini kembali dianggarkan Rp 250 juta.

Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M. Ridha mengatakan, pembentukan Satgas Saber Pungli untuk mengawasi pelayananan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi pungli.

Anggaran Rp 250 juta banyak terserap untuk sosialiasi pencegahan pungli di instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli tidak hanya melakukan OTT. Namun, juga melakukan tindakan pencegahan. Pihaknya juga melakukan pembinaan langsung kepada juru parkir yang meminta bayaran lebih dari ketentuan pemerintah. Dengan begitu, perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Saat ini pihaknya menyoroti instansi publik di Kota Salak. Jika tercium praktik pungli, satgas tidak segan-segan untuk melakukan OTT. ”Kalau memang ada pungli dan bukti kuat pasti kami OTT, untuk diproses pidana,” ucap pria yang menjabat Wakil Penanggung Jawab I Satgas Saber Pungli itu.

Polisi asal Aceh itu meminta masyarakat tidak takut melapor jika mengetahui pungli. Dengan demikian, pihaknya langsung akan melakukan penyelidikan dan tindakan. ”Pasti kami jamin kerahasian identitas pelapor,” jelasnya.

Satgas Saber Pungli Sampang dibentuk awal Februari 2017. Tim ini juga sempat membuat gebrakan melalui OTT perizinan pendirian toko modern di Dusun Pleyang, Desa Tanggumong, Sampang. Sebelas tersangka ditahan dengan barang bukti uang Rp 1 juta.

Baca Juga :  Oknum Desa-BPN Diduga Kongkalikong

Kasus ini tidak dilanjutkan secara pidana. Perkara ini diserahkan ke inspektorat. Sepuluh pegawai di lingkungan pemkab disanksi pernyataan tidak puas secara tertulis. Mereka adalah Musyali, Dwi Ariyanto, Feri Wage, Dwi Siswanto, Rudi Hariyanto, Wiwik, Susantono, Mamik Khoirun Nisak, Adil, Rahmad Hidayat, dan Moh. Sadik.

OTT lain di Pasar Sapi Margalela. Lima orang diamankan saat itu dengan uang sitaan Rp 4,6 juta. Perkara ini juga diserahkan ke inspektorat. Lima pegawai disperdagprin disanksi berbeda.

Perinciannya, Nawawi penundaan pangkat selama setahun. Sukandar penundaan pangkat selama setahun. Sedangkan Abu Yamin, Moh. Suradi, dan Atnawi penundaan gaji berkala selama setahun.

Terakhir, dugaan suap bidan untuk menjadi CPNS kepada dua pegawai Dinkes Sampang.Uang senilai Rp 4,7 juta disita sebagai barang bukti. Sama dengan dua kasus lainnya, perkara ini juga diserahkan ke inspektorat. Sanksi terhadap pegawai dinkes Slamet Riyadi dan Moh. Atik belum turun.

Ketua Tim UPP Sampang Kompol Suhartono mengatakan, dari berbagai kelompok kerja (pokja) sudah melakukan kinerja dengan maksimal. Setelah dilantik, tiga perkara yang ditangani. ”Nominal yang diamankan terlalu sedikit. Jadi tidak disidang, melainkan untuk diproses di inspektorat karena rata-rata tersangka pegawai,” ucapnya Kamis (25/1).

Pokja Cegah sudah melakukan sosialisasi sembilan kali selama 2017 ke kecamatan dan enam OPD. Target tahun ini 20 kali ke OPD yang belum. Pokja Lidik melakukan penelusuran ke lapangan dari informasi masyarakat, wartawan, maupun LSM. ”Kami tidak gegabah. Masih diteliti dulu kebenarannya. Kalau positif, dibawa ke Satgas Tindak,” terangnya.

Pokja tindak melakukan tindakan terhadap perkara yang sudah masuk. Misalnya, tiga perkara yang ditangani selama 2017. Pokja yustisi sendiri berkoordinasi atau membicarakan dengan pokja lain.

”Misalnya, tiga perkara ini. Karena sudah diproses, sanksinya diserahkan ke inspektorat,” paparnya. ”Itu sanksi dari inspektorat. Ke depan kami akan evaluasi demi maksimalnya tim UPP ini,” janjinya.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono selaku pelindung penasihat tim UPP mengingatkan semua pegawai bekerja sebagaimana mestinya dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. ”Mereka digaji untuk melayani masyarakat. Jadi gak usah aneh-aneh,” ingatnya. ”Kejadian kemarin jangan sampai terulang lagi,” pintanya.

Satgas Saber Pungli di Pamekasan juga lama tak terdengar. Unit Pemberantasan Pungli (UPP) itu di Bumi Pamelingan dibentuk pada Kamis, 12 Januari 2017. Tahun lalu, satgas ini mendapat kucuran anggaran Rp 100 juta.

Rabu, 22 Februari 2017 UPP membuat gebrakan dengan melakukan OTT terhadap koordinator parkir RSUD dr H. Slamet Martodirdjo atas nama Muhammad Luthfi. Dalam perkara ini petugas mengamankan uang parkir Rp 275 ribu dan satu bendel karcis sebagai barang bukti. Muhammad Luthfi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan PNS Dishub Pamekasan itu dilepas dengan alasan kekurangan alat bukti.

UPP melancarkan operasi di Terminal Ronggosukowati di hari yang sama. Tim mengamankan tiga orang yang bertugas di pintu masuk. Mereka masing-masing berinisial HW dan DP, warga Kecamatan Padewamu. Kemudian, Sl, warga Jalan R Abd. Aziz, Kecamatan Kota Pamekasan.

Baca Juga :  Polisi di Bangkalan Temukan Truk di Hutan

Mereka pekerja swasta yang berperan sebagai makelar. Tim mengamankan uang Rp 210 ribu. Pelaku pungli di terminal ini tidak ditahan. Mereka hanya disanksi wajib lapor selama penyelidikan.

Ketua UPP Pamekasan Kompol Harnoto mengaku selalu melakukan pemantauan dan deteksi terhadap praktik haram pungli. Organisasi perangkat daerah (OPD) berada dalam pengawasannya. Diakui bahwa OPD sudah berbenah. Instansi pemerintah itu membangun sistem agar tidak terjadi praktik pungli. ”Secara outcome, hal ini (perbaikan sistem, Red) sebenarnya sudah bagus,” katanya Kamis (25/1).

UPP Pamekasan tetap akan bekerja secara maksimal. Fungsi pencegahan dan penindakan akan terus ditingkatkan agar keberadaan tim Satgas Saber Pungli itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

UPP tidak bisa melakukan penyidikan jika tidak diawali dengan tangkap tangan. Dengan demikian, untuk mengusut kasus pungli, harus ada yang terjaring dalam operasi senyap itu. Kemudian, tim Saber Pungli bisa melakukan penyidikan secara berlanjut.

Meski demikian, laporan dari masyarakat sangat penting. Bahkan, lembaga yang strukturnya diisi dari berbagai elemen penegak hukum itu sangat terbuka dan menjamin rahasia pelapor. Menurut perwira yang gemar olahraga itu, tanpa adanya laporan dari masyarakat, UPP akan kesulitan mengungap praktik pungli. Keterbatasan personel tidak memungkinkan mengawasi secara intens seluruh pergerakan aparatur sipil negara (ASN).

”Jangan segan-segan memberi informasi tentang pelayanan publik terkait pungli. Keberhasilan tangkap tangan itu sebagai pemberian efek jera,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mendorong agar tim Saber Pungli lebih profesional. Jika praktik pungli memang tidak ada, itu bagus. Tetapi, jika praktik pungli ada tetapi tidak terungkap, kinerja UPP perlu dipertanyakan. ”Kami mendorong agar tim Saber Pungli ini bekerja lebih profesional,” tandasnya.

Catatan Jawa Pos Radar Madura, Satgas Saber Pungli Sumenep paling miskin tangkapan. Sejak dikukuhkan pada Kamis, 26 Januari 2017, hanya melakukan satu kali OTT. Jumat, 19 Mei 2017, tim melakukan OTT di Pelabuhan Kalianget.

Empat orang diamankan. Dua petugas kapal dan dua lainnya tenaga honorer Dishub Sumenep. Dua petugas kapal dari PT Dharma Dwipa Utama itu adalah Khairur Rasidi dan Siswanto. Dua tenaga honorer dishub adalah Faisal Hariyanto dan Gilang Mita Saputra.

Mereka bertugas di loket pembelian karcis Pelindo III Kalianget. Empat orang diamankan dan digelandang ke Mapolres Sumenep. Uang tunai Rp 972.000 disita sebagai barang bukti. Namun, hasil operasi ini tidak dilanjutkan karena dinilai tidak cukup unsur.

Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi mengaku, pernah melaporkan dugaan pungli penggunaan gedung balai diklat di Bangkalan pada 2017. Namun, laporan tersebut tidak ada tindak lanjut. Padahal sudah disertai dengan bukti. ”Gak ada perkembangan kasus pungli yang saya laporkan. Saya gak pernah dipanggil,” ucapnya.

Mathur menilai, Satgas Saber Pungli mandul karena hasil tangkapan sejak dibentuk sangat minim. Anggaran ratusan juta dalam setahun tidak disertai dengan kinerja yang baik. ”Mereka tidak ada kerjaan. Sama halnya buang-buang anggaran,” tandasnya.

BANGKALAN – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sempat bikin heboh. Satgas ini diharapkan membersihkan praktik kotor di instansi pemerintah. Belakangan lama tak terdengar.

Susunan keanggotaan Unit Satgas Saber Pungli Bangkalan ditetapkan pada 21 Desember 2016. Itu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/199/Kpts/433.013/2016. Beberapa bulan kemudian atau pada Selasa, 11 April 2017 langsung membuat gebrakan.

Satgas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait perizinan perumahan di kantor DPMPTSP Bangkalan. Empat pegawai DPMPTSP dan seorang karyawan swasta diamankan. Mereka adalah Achmad Fatah Yasin, Agus Heri Cahyono, OA, dan MH.

Sementara AS, 33, diketahui sebagai karyawan Golden Mirin. Polres Bangkalan hanya menetapkan Achmad Fatah Yasin dan Agus Heri Cahyono sebagai tersangka. Sementara OA, MH, dan AS sebagai saksi.

Kedua tersangka kemudian diproses secara hukum hingga divonis masing-masing satu tahun penjara. Setelah itu, kerja satgas nyaris tidak terdengar. Tidak ada hasil tangkapan lagi.

OTT merupakan salah satu dari tujuh tugas satgas. Enam tugas yang lain adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli serta megumpulkan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.

Kemudian, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, merekomendasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan lembaga. Juga, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli sebulan dua kali.

Biaya operasional satgas ini ditanggung APBD. Pada 2017 anggaran khusus Satgas Saber Pungli senilai Rp 250 juta. Uang ratusan juta itu terserap Rp 224.745.000 atau tersisa Rp 25.255.000. Tahun ini kembali dianggarkan Rp 250 juta.

Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M. Ridha mengatakan, pembentukan Satgas Saber Pungli untuk mengawasi pelayananan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi pungli.

Anggaran Rp 250 juta banyak terserap untuk sosialiasi pencegahan pungli di instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli tidak hanya melakukan OTT. Namun, juga melakukan tindakan pencegahan. Pihaknya juga melakukan pembinaan langsung kepada juru parkir yang meminta bayaran lebih dari ketentuan pemerintah. Dengan begitu, perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Saat ini pihaknya menyoroti instansi publik di Kota Salak. Jika tercium praktik pungli, satgas tidak segan-segan untuk melakukan OTT. ”Kalau memang ada pungli dan bukti kuat pasti kami OTT, untuk diproses pidana,” ucap pria yang menjabat Wakil Penanggung Jawab I Satgas Saber Pungli itu.

Polisi asal Aceh itu meminta masyarakat tidak takut melapor jika mengetahui pungli. Dengan demikian, pihaknya langsung akan melakukan penyelidikan dan tindakan. ”Pasti kami jamin kerahasian identitas pelapor,” jelasnya.

Satgas Saber Pungli Sampang dibentuk awal Februari 2017. Tim ini juga sempat membuat gebrakan melalui OTT perizinan pendirian toko modern di Dusun Pleyang, Desa Tanggumong, Sampang. Sebelas tersangka ditahan dengan barang bukti uang Rp 1 juta.

Baca Juga :  Hakim Tunda Vonis Pencabul Anak

Kasus ini tidak dilanjutkan secara pidana. Perkara ini diserahkan ke inspektorat. Sepuluh pegawai di lingkungan pemkab disanksi pernyataan tidak puas secara tertulis. Mereka adalah Musyali, Dwi Ariyanto, Feri Wage, Dwi Siswanto, Rudi Hariyanto, Wiwik, Susantono, Mamik Khoirun Nisak, Adil, Rahmad Hidayat, dan Moh. Sadik.

OTT lain di Pasar Sapi Margalela. Lima orang diamankan saat itu dengan uang sitaan Rp 4,6 juta. Perkara ini juga diserahkan ke inspektorat. Lima pegawai disperdagprin disanksi berbeda.

Perinciannya, Nawawi penundaan pangkat selama setahun. Sukandar penundaan pangkat selama setahun. Sedangkan Abu Yamin, Moh. Suradi, dan Atnawi penundaan gaji berkala selama setahun.

Terakhir, dugaan suap bidan untuk menjadi CPNS kepada dua pegawai Dinkes Sampang.Uang senilai Rp 4,7 juta disita sebagai barang bukti. Sama dengan dua kasus lainnya, perkara ini juga diserahkan ke inspektorat. Sanksi terhadap pegawai dinkes Slamet Riyadi dan Moh. Atik belum turun.

Ketua Tim UPP Sampang Kompol Suhartono mengatakan, dari berbagai kelompok kerja (pokja) sudah melakukan kinerja dengan maksimal. Setelah dilantik, tiga perkara yang ditangani. ”Nominal yang diamankan terlalu sedikit. Jadi tidak disidang, melainkan untuk diproses di inspektorat karena rata-rata tersangka pegawai,” ucapnya Kamis (25/1).

Pokja Cegah sudah melakukan sosialisasi sembilan kali selama 2017 ke kecamatan dan enam OPD. Target tahun ini 20 kali ke OPD yang belum. Pokja Lidik melakukan penelusuran ke lapangan dari informasi masyarakat, wartawan, maupun LSM. ”Kami tidak gegabah. Masih diteliti dulu kebenarannya. Kalau positif, dibawa ke Satgas Tindak,” terangnya.

Pokja tindak melakukan tindakan terhadap perkara yang sudah masuk. Misalnya, tiga perkara yang ditangani selama 2017. Pokja yustisi sendiri berkoordinasi atau membicarakan dengan pokja lain.

”Misalnya, tiga perkara ini. Karena sudah diproses, sanksinya diserahkan ke inspektorat,” paparnya. ”Itu sanksi dari inspektorat. Ke depan kami akan evaluasi demi maksimalnya tim UPP ini,” janjinya.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono selaku pelindung penasihat tim UPP mengingatkan semua pegawai bekerja sebagaimana mestinya dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. ”Mereka digaji untuk melayani masyarakat. Jadi gak usah aneh-aneh,” ingatnya. ”Kejadian kemarin jangan sampai terulang lagi,” pintanya.

Satgas Saber Pungli di Pamekasan juga lama tak terdengar. Unit Pemberantasan Pungli (UPP) itu di Bumi Pamelingan dibentuk pada Kamis, 12 Januari 2017. Tahun lalu, satgas ini mendapat kucuran anggaran Rp 100 juta.

Rabu, 22 Februari 2017 UPP membuat gebrakan dengan melakukan OTT terhadap koordinator parkir RSUD dr H. Slamet Martodirdjo atas nama Muhammad Luthfi. Dalam perkara ini petugas mengamankan uang parkir Rp 275 ribu dan satu bendel karcis sebagai barang bukti. Muhammad Luthfi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan PNS Dishub Pamekasan itu dilepas dengan alasan kekurangan alat bukti.

UPP melancarkan operasi di Terminal Ronggosukowati di hari yang sama. Tim mengamankan tiga orang yang bertugas di pintu masuk. Mereka masing-masing berinisial HW dan DP, warga Kecamatan Padewamu. Kemudian, Sl, warga Jalan R Abd. Aziz, Kecamatan Kota Pamekasan.

Baca Juga :  Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Dewan Berbuntut Panjang

Mereka pekerja swasta yang berperan sebagai makelar. Tim mengamankan uang Rp 210 ribu. Pelaku pungli di terminal ini tidak ditahan. Mereka hanya disanksi wajib lapor selama penyelidikan.

Ketua UPP Pamekasan Kompol Harnoto mengaku selalu melakukan pemantauan dan deteksi terhadap praktik haram pungli. Organisasi perangkat daerah (OPD) berada dalam pengawasannya. Diakui bahwa OPD sudah berbenah. Instansi pemerintah itu membangun sistem agar tidak terjadi praktik pungli. ”Secara outcome, hal ini (perbaikan sistem, Red) sebenarnya sudah bagus,” katanya Kamis (25/1).

UPP Pamekasan tetap akan bekerja secara maksimal. Fungsi pencegahan dan penindakan akan terus ditingkatkan agar keberadaan tim Satgas Saber Pungli itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

UPP tidak bisa melakukan penyidikan jika tidak diawali dengan tangkap tangan. Dengan demikian, untuk mengusut kasus pungli, harus ada yang terjaring dalam operasi senyap itu. Kemudian, tim Saber Pungli bisa melakukan penyidikan secara berlanjut.

Meski demikian, laporan dari masyarakat sangat penting. Bahkan, lembaga yang strukturnya diisi dari berbagai elemen penegak hukum itu sangat terbuka dan menjamin rahasia pelapor. Menurut perwira yang gemar olahraga itu, tanpa adanya laporan dari masyarakat, UPP akan kesulitan mengungap praktik pungli. Keterbatasan personel tidak memungkinkan mengawasi secara intens seluruh pergerakan aparatur sipil negara (ASN).

”Jangan segan-segan memberi informasi tentang pelayanan publik terkait pungli. Keberhasilan tangkap tangan itu sebagai pemberian efek jera,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mendorong agar tim Saber Pungli lebih profesional. Jika praktik pungli memang tidak ada, itu bagus. Tetapi, jika praktik pungli ada tetapi tidak terungkap, kinerja UPP perlu dipertanyakan. ”Kami mendorong agar tim Saber Pungli ini bekerja lebih profesional,” tandasnya.

Catatan Jawa Pos Radar Madura, Satgas Saber Pungli Sumenep paling miskin tangkapan. Sejak dikukuhkan pada Kamis, 26 Januari 2017, hanya melakukan satu kali OTT. Jumat, 19 Mei 2017, tim melakukan OTT di Pelabuhan Kalianget.

Empat orang diamankan. Dua petugas kapal dan dua lainnya tenaga honorer Dishub Sumenep. Dua petugas kapal dari PT Dharma Dwipa Utama itu adalah Khairur Rasidi dan Siswanto. Dua tenaga honorer dishub adalah Faisal Hariyanto dan Gilang Mita Saputra.

Mereka bertugas di loket pembelian karcis Pelindo III Kalianget. Empat orang diamankan dan digelandang ke Mapolres Sumenep. Uang tunai Rp 972.000 disita sebagai barang bukti. Namun, hasil operasi ini tidak dilanjutkan karena dinilai tidak cukup unsur.

Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi mengaku, pernah melaporkan dugaan pungli penggunaan gedung balai diklat di Bangkalan pada 2017. Namun, laporan tersebut tidak ada tindak lanjut. Padahal sudah disertai dengan bukti. ”Gak ada perkembangan kasus pungli yang saya laporkan. Saya gak pernah dipanggil,” ucapnya.

Mathur menilai, Satgas Saber Pungli mandul karena hasil tangkapan sejak dibentuk sangat minim. Anggaran ratusan juta dalam setahun tidak disertai dengan kinerja yang baik. ”Mereka tidak ada kerjaan. Sama halnya buang-buang anggaran,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/