Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mathur Baca Permohonan di Depan Hakim

I
Penulis: Ina Herdiyana❯
PERDANA: Pemohon Mathur Husyairi membacakan isi permohonan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di kantor MK, Rabu (8/1). (TANGKAP LAYAR)
PERDANA: Pemohon Mathur Husyairi membacakan isi permohonan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di kantor MK, Rabu (8/1). (TANGKAP LAYAR)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wali kota digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1).


Advertisement

Sidang dipimpin langsung oleh ketua MK Suhartoyo, kemudian Daniel Yusmic P Foekh, dan M. guntur Hamzah.

Mathur Husyairi sebagai pemohon hadir langsung dalam sidang tersebut. Calon bupati (cabup) Bangkalan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 itu bahkan membacakan langsung isi permohonan di hadapan majelis hakim didampingi oleh kuasa hukumnya, Abdurrohman.

”Menurut pemohon, selisih suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berupa praktik money politics,” ujar Abdurrohman saat membacakan isi permohonan.

Advertisement

Menurut dia, pelanggaran secara terstruktur itu dilakukan pada saat hari tenang pilkada. Diduga dilakukan oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Dia juga menyampaikan dugaan ketidaknetralan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten.

”Termasuk intimidasi terhadap saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 02 dan banyaknya TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90–100 persen yang tersebar di 18 kecamatan,” imbuh Abdurrohman.

Advertisement

Isi permohonan kemudian diuraikan langsung oleh Mathur Husyairi. Misalnya, terkait dugaan adanya money politics yang dilakukan oleh paslon nomor urut 01 selama masa kampanye hingga hari pelaksanaan pemilihan.

”Telah terjadi pembagian uang sebesar Rp 25 ribu sampai Rp 100 ribu di 18 kecamatan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dugaan adanya money politics itu dilakukan secara masif dan sebagian besar dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS), KPPS, RT, dan RW, bahkan kepala desa.

Salah satu contohnya di Desa Bandung, Kecamatan Konang, yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS.

”Seorang KPPS tertangkap tangan menyerahkan uang Rp 50 ribu bersamaan dengan pembagian formulir C6/surat undangan kepada pemilih. KPPS tersebut mengaku membagi-bagikan uang tersebut atas perintah PPS Desa Bandung,” ulasnya.

Mathur juga mengungkapkan ketidaknetralan PPS. Dia mengatakan, di TPS 02, Desa Ombul, Kecamatan Arosbaya, oknum petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara. Dia juga menduga PPK di tingkat kecamatan tidak netral.

Indikasinya, saat dilakukan rekapitulasi surat suara, KWK C hasil tiap TPS tidal dibuka. Hanya berdasar Sirekap yang diunggah di website resmi KPU.

”Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi 02 telah melakukan protes atas hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungbumi, Kamal, Burneh, dan beberapa kecamatan lainnya. Saksi 02 minta tidak dilanjutkan karena penghitungan di tingkat kecamatan dianggap tidak prosedural,” katanya.

Dia juga mengungkapkan intimidasi terhadap saksi paslon 02 di beberapa tempat. Misalnya di Desa Tanah Merah Laok dan Desa Durin Barat.

Saksi 02 diintimidasi dan dipaksa menerima uang sebesar Rp 300 ribu agar tidak melakukan pemantauan di setiap TPS. ”Saksi kami di beberapa TPS diintimidasi agar tidak melaksanakan tugas,” bebernya.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh menyatakan, agenda sidang perdana tersebut hanya penyampaian materi permohonan dari pemohon. Selanjutnya, majelis hakim meminta KPU dan para pihak menyiapkan jawabannya.

Bawaslu juga diminta menyiapkan keterangan pada sidang kedua yang dijadwalkan Jumat (17/1).

”Kita punya waktu satu minggu untuk memberikan keterangan pada sidang selanjutnya. Kami pastikan siap memberikan keterangan,” paparnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Bangkalan Ismail Marzuki mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak perihal isi permohonan yang disampaikan oleh pemohon.

Namun, KPU Bangkalan saat ini sedang menyusun jawaban untuk disampaikan pada sidang kedua yang dijadwalkan pekan depan. ”Kami akan membahas dengan semua komisioner dan kuasa hukum,” ujarnya.

Ismail menyatakan, sebelum menyampaikan informasi ke publik, institusinya harus melakukan pembahasan di internal dan diplenokan bersama semua komisioner dan kuasa hukum terlebih dahulu.

”Yang jelas, bukti-bukti sudah kami siapkan dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan,” janjinya. (za/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer