Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berbakti Minta PSU di Tujuh Kecamatan

I
Penulis: Ina Herdiyana❯

 

SERIUS: Tim hukum Berbakti membacakan permohonan dalam sidang perdana di MKRI, Rabu (8/1) malam. (YOUTUBE MKRI)
SERIUS: Tim hukum Berbakti membacakan permohonan dalam sidang perdana di MKRI, Rabu (8/1) malam. (YOUTUBE MKRI)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sidang perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1) malam.


Advertisement

Abd. Kholis selaku kuasa Hukum dari pasangan calon (paslon) Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (Berbakti) menyampaikan permohonan sebanyak lima poin di hadapan majelis hakim.

Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, mengabulkan permohonan pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formal sebagaimana diatur di pasal 158 UU Pilkada.

”Persoalan itu (ambang batas, Red) bisa lewat. Yang terpenting, kita bisa membuktikan kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara dan lain-lain,” tutur Kholis saat dikonfirmasi Kamis (9/1).

Advertisement

Ketiga, kuasa hukum Berbakti juga memohon majelis hakim untuk membatalkan putusan KPU Pamekasan Nomor 1438.

Yakni, tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diumumkan pada Kamis (5/12/2024).

Keempat, memerintahkan KPU untuk melakukan pilkada ulang di Pamekasan yang disupervisi langsung oleh KPU RI. Kelima, kuasa hukum Berbakti minta MK menginstruksikan KPU Pamekasan melaksanakan putusan tersebut.

Advertisement

Dalam bunyi petitum lain, tim kuasa hukum memohon agar MK bisa mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 dari pencalonan bupati dan wakil bupati Pamekasan. Lalu, memerintahkan KPU Pamekasan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

”Meliputi Kecamatan Pegantenan, Batumarmar, Palengaan, Waru, Tlanakan, Pademawu, dan Pasean. Sangat mungkin (gugatan, Red) diterima oleh MK. Apalagi, bukti yang kami ajukan itu tidak terbantahkan dan sesuai fakta lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan Hanafi menegaskan, termohon akan menanggapi dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam sidang lanjutan. Yakni, pada agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.

Meski demikian, Hanafi belum menerima jadwal resmi terkait agenda tersebut. Dia mengaku fokus menyiapkan pembacaan jawaban. ”Kita tunggu info dari MK,” tuturnya. (afg/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRKP Targetkan 5 Pengembang Serahkan PSU

DPRKP Targetkan 5 Pengembang Serahkan PSU

Zainal Arifin menjelaskan, pemerintah tidak dapat mengintervensi pemeliharaan jika pihak pengembang belum menyerahkan PSU dan PSU tersebut belum tercatat sebagai aset pemerintah.

Puluhan Developer Belum Serahkan PSU ke Pemkab Bangkalan

Puluhan Developer Belum Serahkan PSU ke Pemkab Bangkalan

Zainal Arifin mengatakan, tahun ini Dinas PRKP Bangkalan menargetkan lima pengembang perumahan yang menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer