alexametrics
26.3 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

FKRT Laporkan Oknum Aparat Desa Tapaan Ke Kejaksaan, Ini Pemicunya

SAMPANG – Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) program prona yang dilakukan oknum aparat Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, dalam pembuatan sertifikat tanah resmi dilaporkan ke Kejari Sampang.

Pelapornya LSM Forum Komunikasi Rakyat Tlagah (FKRT). Catatan FKRT, lebih kurang 10 warga Desa Tapaan melapor karena mengaku menjadi korban pungli oknum aparat desa.

Ketua LSM FKRT H. Sukardi mengatakan, kasus dugaan pungli prona terjadi pada 2015 lalu. “Korbannya melapor setelah tahu program prona gratis. Kasus ini juga kami laporkan ke kejati dan kejagung,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya langsung melakukan investigasi untuk mengakurasi laporan warga. Hasilnya, hampir seluruh warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program prona 2015 ditarik biaya.

“Oknum aparat desa menarik uang ke warga yang ikut prona mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta dengan cara dicicil tiga kali,” ungkap Sukardi.

Baca Juga :  Bawa SS, Dua Pemuda Kangean Diciduk Polisi

Dijelaskan, pungutan dilakukan saat tanah warga akan diukur, dokumen diproses dan pengambilan sertifikat. “Saat memungut uang, oknum aparat desa menerbitkan kuitansi,” imbuhnya.

Sukardi menambahkan, warga terpaksa membayar karena khawatir permohonan sertifikatnya tidak diproses. “Korban sudah membuat berita acara dan siap memberi keterangan di meja hijau,” tegasnya.

Ditambahkan, program prona yang kini dirubah menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kerap dibumbui pungli. “Saya minta Kejari Sampang mengusut kasus ini,” pintanya.

Tohir, warga Desa Tapaan mengaku ditarik biaya Rp 1,2 juta saat mengurus sertifikat tanahnya 2015 lalu. “Saya lapor ke FKRT karena merasa diperas oknum aparat desa. Saya siap dipanggil kapanpun oleh kejaksaan,” paparnya.

Baca Juga :  Penanganan PDP Lambat, Dokter RSUD Ditegur

Kepala Desa Tapaan Abdul Wahed saat dikonfirmasi memilih irit bicara dan tidak banyak komentar. Namun, dia membenarkan jika praktek pungli tersebut memang terjadi. “Oknum itu, bukan saya,” singkatnya.

Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo mengakui sudah menerima laporan dari LSM FKRT terkait dugaan pungli dalam program prona tahun 2015 di Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates.

“Laporannya sudah masuk dan kami terima. Tindak lanjutnya masih menunggu karena masih banyak perkara lain yang kami tangani, antri,” terangnya.

Edi Sutomo menambahkan, perkara tersebut kemungkinan akan ditindaklanjuti tahun awal tahun 2020. “Paling kami proses Januari Mas. Intinya, laporan FKRT pasti kami tindak lanjuti,” janjinya. (rus)

SAMPANG – Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) program prona yang dilakukan oknum aparat Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, dalam pembuatan sertifikat tanah resmi dilaporkan ke Kejari Sampang.

Pelapornya LSM Forum Komunikasi Rakyat Tlagah (FKRT). Catatan FKRT, lebih kurang 10 warga Desa Tapaan melapor karena mengaku menjadi korban pungli oknum aparat desa.

Ketua LSM FKRT H. Sukardi mengatakan, kasus dugaan pungli prona terjadi pada 2015 lalu. “Korbannya melapor setelah tahu program prona gratis. Kasus ini juga kami laporkan ke kejati dan kejagung,” ujarnya.


Menurut dia, pihaknya langsung melakukan investigasi untuk mengakurasi laporan warga. Hasilnya, hampir seluruh warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program prona 2015 ditarik biaya.

“Oknum aparat desa menarik uang ke warga yang ikut prona mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta dengan cara dicicil tiga kali,” ungkap Sukardi.

Baca Juga :  15 dari 18 Kecamatan di Bangkalan Zona Merah

Dijelaskan, pungutan dilakukan saat tanah warga akan diukur, dokumen diproses dan pengambilan sertifikat. “Saat memungut uang, oknum aparat desa menerbitkan kuitansi,” imbuhnya.

Sukardi menambahkan, warga terpaksa membayar karena khawatir permohonan sertifikatnya tidak diproses. “Korban sudah membuat berita acara dan siap memberi keterangan di meja hijau,” tegasnya.

Ditambahkan, program prona yang kini dirubah menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kerap dibumbui pungli. “Saya minta Kejari Sampang mengusut kasus ini,” pintanya.

Tohir, warga Desa Tapaan mengaku ditarik biaya Rp 1,2 juta saat mengurus sertifikat tanahnya 2015 lalu. “Saya lapor ke FKRT karena merasa diperas oknum aparat desa. Saya siap dipanggil kapanpun oleh kejaksaan,” paparnya.

Baca Juga :  Kasus Pembunuhan Pengantin Baru Terkuak, Ini Identitas Pelakunya

Kepala Desa Tapaan Abdul Wahed saat dikonfirmasi memilih irit bicara dan tidak banyak komentar. Namun, dia membenarkan jika praktek pungli tersebut memang terjadi. “Oknum itu, bukan saya,” singkatnya.

Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo mengakui sudah menerima laporan dari LSM FKRT terkait dugaan pungli dalam program prona tahun 2015 di Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates.

“Laporannya sudah masuk dan kami terima. Tindak lanjutnya masih menunggu karena masih banyak perkara lain yang kami tangani, antri,” terangnya.

Edi Sutomo menambahkan, perkara tersebut kemungkinan akan ditindaklanjuti tahun awal tahun 2020. “Paling kami proses Januari Mas. Intinya, laporan FKRT pasti kami tindak lanjuti,” janjinya. (rus)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/