alexametrics
24 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Pembawa Kabur Kotak SS Tersangka

YUSUF, 35, dan Romadhon, 20, terpaksa harus bertahan di Mapolres Sampang. Pasalnya, dua warga Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, bukan karena aksinya yang membawa lari kotak suara pemilihan legislatif di Sampang. Tetapi, dalam perkara kepemilikan senjata tajam (sajam).

KBO Reskrim Polres Sampang Ipda Slamet mengatakan, berkaitan kasus kotak suara yang dibawa lari masih dalam kajian sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Dia belum mendapatkan rekomendasi resmi mengenai hal pencurian kotak suara.

Sajam yang dibawa mereka digunakan untuk mengancam aparat kepolisian dan warga. ”Kami hanya memproses terkait sajamnya saja,” katanya kemarin (20/4).

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Alighafi menjelaskan, untuk sementara hasil musyawarah mereka dinyatakan belum melakukan tindakan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu. Itu berdasar UU 7/2017 tentang Pemilu. Namun, dalam proses akan menggagalkan pemilu.

Pada saat pencurian satu kotak suara, pencoblosan dan penghitungan surat suara (SS) tetap berlangsung. Gakkumdu akan melakukan pertemuan lagi karena proses pungut hitung tetap terlaksana. ”Gakkumdu sedang mengkaji berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu atas pasal pidananya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kotak Suara Pemilu 2019 Belum Terjual

Sebelumnya, Yusuf dan Romadhon membawa kotak suara menggunakan mobil Suzuki Ertiga M 1697 HI. Mobil itu baru bisa dihentikan setelah dihadang menggunakan truk dalmas. Sebelum diserahkan ke polres, mereka diamankan di Polsek Robatal.

Sementara itu, temuan surat suara yang tercoblos di TPS 03 Masalima, Masalembu, Sumenep, terus menjadi kajian Bawaslu. Panwascam Masalembu memang sudah merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Namun, terkait dugaan keterlibatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) masih dalam penyelidikan.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sumenep Imam Syafii mengatakan, kajian itu juga terkait pasal yang akan dikenakan jika mereka terbukti melakukan tindakan pidana pemilu. Jika terbukti bisa dikenakan pasal 517 UU 7/2017. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 60 juta. Atau pasal 531 pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. ”Kami belum tahu siapa pelaku dari dugaan kecurangan ini,” kata Imam.

Baca Juga :  Senjata Kasus Penembakan Ibnu Hajar Mirip Punya Polisi

Ketua Panwascam Masalembu Nurul Hidayatullah mengatakan, anggota KPPS TPS 03 Masalima masih mengamankan diri di mapolsek. Sebab, masyarakat menduga surat suara yang tercoblos merupakan ulah oknum KPPS. ”Banyak yang menuntut agar anggota KPPS disanksi pidana,” ucapnya.

Pemungutan suara di TPS 03 Desa Masalima dihentikan di tengah jalan pada Rabu (17/4). Penyebabnya, ada surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan warga. Warga tersebut memprotes dan membuat suasana TPS 03 geger.

Setelah dihitung, ternyata yang sudah tercoblos bukan hanya satu surat suara. Ada 69 surat suara tercoblos untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi 68 surat suara, DPR RI 59 surat suara, dan 70 surat suara pilpres. Di TPS tersebut daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 212 orang.

YUSUF, 35, dan Romadhon, 20, terpaksa harus bertahan di Mapolres Sampang. Pasalnya, dua warga Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, bukan karena aksinya yang membawa lari kotak suara pemilihan legislatif di Sampang. Tetapi, dalam perkara kepemilikan senjata tajam (sajam).

KBO Reskrim Polres Sampang Ipda Slamet mengatakan, berkaitan kasus kotak suara yang dibawa lari masih dalam kajian sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Dia belum mendapatkan rekomendasi resmi mengenai hal pencurian kotak suara.

Sajam yang dibawa mereka digunakan untuk mengancam aparat kepolisian dan warga. ”Kami hanya memproses terkait sajamnya saja,” katanya kemarin (20/4).


Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Alighafi menjelaskan, untuk sementara hasil musyawarah mereka dinyatakan belum melakukan tindakan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu. Itu berdasar UU 7/2017 tentang Pemilu. Namun, dalam proses akan menggagalkan pemilu.

Pada saat pencurian satu kotak suara, pencoblosan dan penghitungan surat suara (SS) tetap berlangsung. Gakkumdu akan melakukan pertemuan lagi karena proses pungut hitung tetap terlaksana. ”Gakkumdu sedang mengkaji berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu atas pasal pidananya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Golput Jadi Ancaman Pemilu

Sebelumnya, Yusuf dan Romadhon membawa kotak suara menggunakan mobil Suzuki Ertiga M 1697 HI. Mobil itu baru bisa dihentikan setelah dihadang menggunakan truk dalmas. Sebelum diserahkan ke polres, mereka diamankan di Polsek Robatal.

Sementara itu, temuan surat suara yang tercoblos di TPS 03 Masalima, Masalembu, Sumenep, terus menjadi kajian Bawaslu. Panwascam Masalembu memang sudah merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Namun, terkait dugaan keterlibatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) masih dalam penyelidikan.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sumenep Imam Syafii mengatakan, kajian itu juga terkait pasal yang akan dikenakan jika mereka terbukti melakukan tindakan pidana pemilu. Jika terbukti bisa dikenakan pasal 517 UU 7/2017. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 60 juta. Atau pasal 531 pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. ”Kami belum tahu siapa pelaku dari dugaan kecurangan ini,” kata Imam.

Baca Juga :  Warga Demo Panwascam Masalembu

Ketua Panwascam Masalembu Nurul Hidayatullah mengatakan, anggota KPPS TPS 03 Masalima masih mengamankan diri di mapolsek. Sebab, masyarakat menduga surat suara yang tercoblos merupakan ulah oknum KPPS. ”Banyak yang menuntut agar anggota KPPS disanksi pidana,” ucapnya.

Pemungutan suara di TPS 03 Desa Masalima dihentikan di tengah jalan pada Rabu (17/4). Penyebabnya, ada surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan warga. Warga tersebut memprotes dan membuat suasana TPS 03 geger.

Setelah dihitung, ternyata yang sudah tercoblos bukan hanya satu surat suara. Ada 69 surat suara tercoblos untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi 68 surat suara, DPR RI 59 surat suara, dan 70 surat suara pilpres. Di TPS tersebut daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 212 orang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/