alexametrics
19 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Kejari Ancam Jemput Paksa Mantan Kades

BANGKALAN – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan sudah tiga kali memanggil mantan Kepala Desa (Kades) Petapan berinisial S. Namun, yang besangkutan selalu mangkir.

Tim Korps Adhyaksa bakal melakukan jemput paksa jika S tetap tak mengindahkan panggilan penyidik. Kejari butuh keterangan yang bersangkutan atas kasus dugaan kasus jual beli tanah percaton di Desa Petapan, Kecamatan Labang.

Transaksi dugaan jual beli tanah percaton yang dilakukan sekitar 2008–2012 itu melibatkan banyak pihak. Termasuk mantan Kades Petapan.

Humas Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana menegaskan, saat ini pihaknya terus memproses kasus yang ditanganinya itu. Yakni, melakukan pemanggilan kembali kepada sejumlah pihak. ”Pemanggilan di pidsus untuk para saksi dan semua pihak,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (18/11).

Saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan. Namun, kata Putu, pemanggilan kepada mantan Kades tidak pernah diindahkan. Padahal, sudah berulang kali dilakukan. Mulai pemanggilan yang ditangani intelijen Kejari Bangkalan.

Baca Juga :  Proyek DD Terabas Deadline

”Pemanggilan sudah berulang kali. Bahkan sudah kali ketiga, tapi tidak pernah hadir,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kasiintel Kejari Bangkalan itu.

Pemanggilan kepada mantan Kades kali ketiga dilakukan minggu sebelumnya. Yang bersangkutan tidak pernah datang. Manakala dalam pemanggilan oleh pidsus tidak pernah direspons baik, bisa saja yang bersangkutan dijemput paksa.

”Kalau di pidsus manakala tiga kali dipanggil tidak hadir bisa dijemput paksa. Kalau kami (intel, Red) tidak bisa,” tegas pria asal Pulau Dewata itu mewakili Kajari Bangkalan Badrut Tamam.

 Meski mantan Kades tidak pernah hadir setiap kali pemanggilan, pihaknya tidak akan pernah memberhentikan penyelidikan perkara yang ditanganinya itu. Lebih-levbih saat ini sudah memasuki akhir tahun. ”Kalau tidak pernah hadir setiap kali pemanggilan, berarti yang bersangkutan  tidak kooperatif,” ujarnya.

Baca Juga :  Kejari Kembalikan Tanah Percaton

”Bisa saja dianggap menghalangi pemeriksaan. Apa susahnya, wong hanya dimintai keterangan. Kalau pidsus bisa melakukan pemanggilan paksa,” jelasnya.

Pihaknya akan menggelar perkara jika penyelidikan sudah dianggap selesai. Ketika disetujui dari gelar perkara, status bisa naik ke tingkat penyidikan. ”Tinggal ditunggu saja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dugaan jual beli lahan percaton lebih kurang seluas 12.400 meter persegi. Lokasi lahan berada di sisi barat dan timur akses Suramadu. Harga jual per meter Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta.

Namun, mantan Kades menjual lahan tersebut kepada pihak swasta. Lahan yang dijual sekitar 2012. Sudah ada tiga surat hak milik (SHM) atas nama pribadi. Beberapa pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Yakni, pegawai badan pertanahan nasional (BPN), Kades, dan camat.

BANGKALAN – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan sudah tiga kali memanggil mantan Kepala Desa (Kades) Petapan berinisial S. Namun, yang besangkutan selalu mangkir.

Tim Korps Adhyaksa bakal melakukan jemput paksa jika S tetap tak mengindahkan panggilan penyidik. Kejari butuh keterangan yang bersangkutan atas kasus dugaan kasus jual beli tanah percaton di Desa Petapan, Kecamatan Labang.

Transaksi dugaan jual beli tanah percaton yang dilakukan sekitar 2008–2012 itu melibatkan banyak pihak. Termasuk mantan Kades Petapan.


Humas Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana menegaskan, saat ini pihaknya terus memproses kasus yang ditanganinya itu. Yakni, melakukan pemanggilan kembali kepada sejumlah pihak. ”Pemanggilan di pidsus untuk para saksi dan semua pihak,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (18/11).

Saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan. Namun, kata Putu, pemanggilan kepada mantan Kades tidak pernah diindahkan. Padahal, sudah berulang kali dilakukan. Mulai pemanggilan yang ditangani intelijen Kejari Bangkalan.

Baca Juga :  Pasca Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Polres Sampang Lakukan Ini

”Pemanggilan sudah berulang kali. Bahkan sudah kali ketiga, tapi tidak pernah hadir,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kasiintel Kejari Bangkalan itu.

Pemanggilan kepada mantan Kades kali ketiga dilakukan minggu sebelumnya. Yang bersangkutan tidak pernah datang. Manakala dalam pemanggilan oleh pidsus tidak pernah direspons baik, bisa saja yang bersangkutan dijemput paksa.

”Kalau di pidsus manakala tiga kali dipanggil tidak hadir bisa dijemput paksa. Kalau kami (intel, Red) tidak bisa,” tegas pria asal Pulau Dewata itu mewakili Kajari Bangkalan Badrut Tamam.

 Meski mantan Kades tidak pernah hadir setiap kali pemanggilan, pihaknya tidak akan pernah memberhentikan penyelidikan perkara yang ditanganinya itu. Lebih-levbih saat ini sudah memasuki akhir tahun. ”Kalau tidak pernah hadir setiap kali pemanggilan, berarti yang bersangkutan  tidak kooperatif,” ujarnya.

Baca Juga :  14 Hari, Satlantas Polres Sampang Tilang 1.735 Pengemudi Kendaraan

”Bisa saja dianggap menghalangi pemeriksaan. Apa susahnya, wong hanya dimintai keterangan. Kalau pidsus bisa melakukan pemanggilan paksa,” jelasnya.

Pihaknya akan menggelar perkara jika penyelidikan sudah dianggap selesai. Ketika disetujui dari gelar perkara, status bisa naik ke tingkat penyidikan. ”Tinggal ditunggu saja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dugaan jual beli lahan percaton lebih kurang seluas 12.400 meter persegi. Lokasi lahan berada di sisi barat dan timur akses Suramadu. Harga jual per meter Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta.

Namun, mantan Kades menjual lahan tersebut kepada pihak swasta. Lahan yang dijual sekitar 2012. Sudah ada tiga surat hak milik (SHM) atas nama pribadi. Beberapa pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Yakni, pegawai badan pertanahan nasional (BPN), Kades, dan camat.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/