alexametrics
24 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Sertifikat Dibalik Nama dan Digadaikan

BANGKALAN – Eksekusi yang dilakukan Kejari Bangkalan terhadap notaris Irwan Yudhiyanto membuka harapan baru bagi para korban pemalsuan sertifikat tanah. Namun, korban belum bisa berbuat apa-apa. Meskipun pelaku sudah diganjar hukuman penjara.

Salah seorang yang menjadi korban notaris itu adalah Mahdar, warga Jalan KH Moh. Kholil Bangkalan. Awalnya, dia ingin membuka usaha ayam potong. Karena membutuhkan dana, dia ditolong temannya yang bernama Hadrawi. Dana yang dibutuhkan besar sehingga jaminannya harus sertifikat tanah.

Karena ada tawaran seperti itu, dirinya beserta teman-temannya menyerahkan sertifikat tanah. Ada sebagian sertifikat tanah yang lahannya berdiri bangunan. Setelah menunggu beberapa lama kemudian bisa dicairkan. ”Memang ada yang besar. Paling besar Rp 110 juta. Saya sendiri,” ujarnya saat ditemui di kediamannya kemarin (18/10).

Pria 47 tahun itu meminta tolong kepada temannya pada 2008. Dana yang dibutuhkan Rp 250 juta. Ada tiga sertifikat tanah yang digadaikan. Nomor sertifikat hak milik (SHM) bernomor 1877 luas 150 meter persegi, nomor 1875 luas lahan 150 meter persegi, dan SHM nomor 1874 luasannya 176 meter persegi. Total 476 meter persegi. ”Setelah sertifikat diserahkan, lama tidak cair-cair. Saya meminta sertifikat untuk dikembalikan ke saya,” tuturnya.

Akan tetapi sertifikat yang diminta tak kunjung diberikan. Dia hanya dipertemukan dengan orang bernama Ko Tjunaedy Wibowo. Uang yang dicairkan hanya Rp 110 juta. Setelah uang dicairkan, kira-kira sekitar lima bulan sertifikat tanah itu akan ditebus. Tapi tidak pernah dikabulkan.

”Hanya janji-janji saja. Saya dipertemukan dengan Ko Tjunaedy Wibowo. Ko Cun (panggilan akrabnya Ko Tjunaedy Wibowo) juga seperti itu. Hanya janji, janji, dan janji,” bebernya.

Karena tidak ada kejelasan, pihaknya memiliki keinginan memproses hukum. Ketika disampaikan akan diproses hukum, Ko Cun sedikit menantang. ”Sudah tidak apa-apa kalau mau diproses hukum,” ucap Mahdar menirukan Ko Cun pada waktu itu.

Baca Juga :  Kades Candi Burung Terancam 20 Tahun Penjara

Informasi yang diterima di luar, sertifikat miliknya sudah dibalik nama atas nama Ko Cun. Mendengar kabar itu, Mahdar mendatangi BRI Cabang Bangkalan di Jalan KH Abdul Karim. Sesampainya di kantor BRI, pihaknya menyampaikan bahwa dirinya memiliki sertifikat yang digadaikan pada 2010. ”Setelah dicek ternyata Bank BRI Cabang Bangkalan menyampaikan bahwa sertifikat tanah yang dimaksud sudah dibalik nama,” tuturnya.

Mahdar meminta penjelasan dari pihak bank. Dari bank menjelaskan bukti-bukti seperti fotokopi berkas dari Bank BRI Cabang Perak. BRI Cabang Perak meminta BRI Cabang Bangkalan meninjau kembali kekayaan Ko Cun di Madura.

”Saya dikasih fotokopi balik nama sertifikat dari Bank BRI Cabang Bangkalan,” jelasnya. ”Memang benar sertifikat saya dibalik nama atas Ko Djunaedy Wibowo,” imbuh Mahdar.

Karena merasa tertipu dan dirugikan, Mahdar melapor ke Polres Bangkalan. Dari situ dia tahu bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban. Pada saat itu, lebih kurang 153 sertifikat yang dibalik nama.

”Notarisnya Pak Irwan, teman saya Hadrawi, Ko Djunaedy Wibowo, dan pegawai di BPN terbukti bersalah,” bebernya.

Setelah diproses hukum, Iwan divonis setahun pidana penjara. Dia melakukan banding hingga diputus satu tahun percobaan. Selain itu, sertifikat tanah harus dikembalikan kepada semua korban tanpa syarat apa pun. Saat itu harapan agar sertifikat tanah itu kembali terbuka lebar.

”Setelah kasasi ke MA, putusannya berbeda dengan putusan PN dan PT. Hasil putusannya itu adalah deklarator,” jelasnya lagi. ”Saya tanya kepada teman-teman, bahwa deklarator itu saya harus mengembalikan uang yang saya pinjam,” timpalnya.

Baca Juga :  Saya Punya Sertifikat, Masak Masih Didugat

Padahal, dia sangat berharap jika proses hukum sudah selesai, sertifikat kembali tanpa harus mengembalikan uang pinjaman. Sebab, kalau dihitung, Mahdar sangat rugi. ”Saya mengeluarkan biaya, seperti membayar pengacara dan segala macam. Proses hukumnya sempat jalan di tempat. Proses hukumnya berjalan empat tahun,” ungkapnya.

Korban lainnya, H Tarim, juga mengalami nasib serupa. Dia mengajukan pinjaman Rp 200 juta untuk mengembangkan usaha material. Namun, keinginannya tidak tercapai. ”Saya hanya dapat Rp 5 juta. Padahal, pinjaman yang diajukan ke bank BRI Rp 450 juta,” ungkapnya.

SHM tanah yang diajukan untuk pinjaman bernomor 554. Tarim sangat dirugikan dengan kasus itu. Keinginannya untuk mendapatkan pinjaman Rp 200 juta tidak tercapai. Bahkan, sertifikat tanah miliknya dibalik nama. ”Saya berharap sertifikat saya kembali. Karena saya tidak menikmati utuh,” harap pria 58 tahun itu.

Seperti diberitakan, Kejari Bangkalan mengeksekusi terpidana kasus pemalsuan sertifikat tanah Irwan Yudhiyanto, Kamis (17/10). Perkara tersebut bergulir sejak 2014. Notaris 47 tahun itu telah melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sejak 2008–2009.

Dari Polres Bangkalan, kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Lalu, menggelinding ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Oleh majelis hakim dia divonis setahun pidana penjara.

Mendapat vonis itu, Irwan mengajukan banding. Upaya itu berhasil hingga diputus satu tahun percobaan. Lalu, jaksa penuntut umum (JPU) melakukan upaya hukum kasasi dan putusannya adalah dua tahun pidana penjara pada 27 Oktober 2016.

Dalam kasus yang sama, tiga orang sudah lebih dulu mendekam di penjara untuk menjalani hukuman. Mereka adalah Hadrawi Mubarok bin Muhammad Sahari, Muhammad Hari Yamin, dan Ko Tjunaedy Wibowo.

BANGKALAN – Eksekusi yang dilakukan Kejari Bangkalan terhadap notaris Irwan Yudhiyanto membuka harapan baru bagi para korban pemalsuan sertifikat tanah. Namun, korban belum bisa berbuat apa-apa. Meskipun pelaku sudah diganjar hukuman penjara.

Salah seorang yang menjadi korban notaris itu adalah Mahdar, warga Jalan KH Moh. Kholil Bangkalan. Awalnya, dia ingin membuka usaha ayam potong. Karena membutuhkan dana, dia ditolong temannya yang bernama Hadrawi. Dana yang dibutuhkan besar sehingga jaminannya harus sertifikat tanah.

Karena ada tawaran seperti itu, dirinya beserta teman-temannya menyerahkan sertifikat tanah. Ada sebagian sertifikat tanah yang lahannya berdiri bangunan. Setelah menunggu beberapa lama kemudian bisa dicairkan. ”Memang ada yang besar. Paling besar Rp 110 juta. Saya sendiri,” ujarnya saat ditemui di kediamannya kemarin (18/10).


Pria 47 tahun itu meminta tolong kepada temannya pada 2008. Dana yang dibutuhkan Rp 250 juta. Ada tiga sertifikat tanah yang digadaikan. Nomor sertifikat hak milik (SHM) bernomor 1877 luas 150 meter persegi, nomor 1875 luas lahan 150 meter persegi, dan SHM nomor 1874 luasannya 176 meter persegi. Total 476 meter persegi. ”Setelah sertifikat diserahkan, lama tidak cair-cair. Saya meminta sertifikat untuk dikembalikan ke saya,” tuturnya.

Akan tetapi sertifikat yang diminta tak kunjung diberikan. Dia hanya dipertemukan dengan orang bernama Ko Tjunaedy Wibowo. Uang yang dicairkan hanya Rp 110 juta. Setelah uang dicairkan, kira-kira sekitar lima bulan sertifikat tanah itu akan ditebus. Tapi tidak pernah dikabulkan.

”Hanya janji-janji saja. Saya dipertemukan dengan Ko Tjunaedy Wibowo. Ko Cun (panggilan akrabnya Ko Tjunaedy Wibowo) juga seperti itu. Hanya janji, janji, dan janji,” bebernya.

Karena tidak ada kejelasan, pihaknya memiliki keinginan memproses hukum. Ketika disampaikan akan diproses hukum, Ko Cun sedikit menantang. ”Sudah tidak apa-apa kalau mau diproses hukum,” ucap Mahdar menirukan Ko Cun pada waktu itu.

Baca Juga :  BPN Tahan 8.400 Sertifikat Tanah

Informasi yang diterima di luar, sertifikat miliknya sudah dibalik nama atas nama Ko Cun. Mendengar kabar itu, Mahdar mendatangi BRI Cabang Bangkalan di Jalan KH Abdul Karim. Sesampainya di kantor BRI, pihaknya menyampaikan bahwa dirinya memiliki sertifikat yang digadaikan pada 2010. ”Setelah dicek ternyata Bank BRI Cabang Bangkalan menyampaikan bahwa sertifikat tanah yang dimaksud sudah dibalik nama,” tuturnya.

Mahdar meminta penjelasan dari pihak bank. Dari bank menjelaskan bukti-bukti seperti fotokopi berkas dari Bank BRI Cabang Perak. BRI Cabang Perak meminta BRI Cabang Bangkalan meninjau kembali kekayaan Ko Cun di Madura.

”Saya dikasih fotokopi balik nama sertifikat dari Bank BRI Cabang Bangkalan,” jelasnya. ”Memang benar sertifikat saya dibalik nama atas Ko Djunaedy Wibowo,” imbuh Mahdar.

Karena merasa tertipu dan dirugikan, Mahdar melapor ke Polres Bangkalan. Dari situ dia tahu bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban. Pada saat itu, lebih kurang 153 sertifikat yang dibalik nama.

”Notarisnya Pak Irwan, teman saya Hadrawi, Ko Djunaedy Wibowo, dan pegawai di BPN terbukti bersalah,” bebernya.

Setelah diproses hukum, Iwan divonis setahun pidana penjara. Dia melakukan banding hingga diputus satu tahun percobaan. Selain itu, sertifikat tanah harus dikembalikan kepada semua korban tanpa syarat apa pun. Saat itu harapan agar sertifikat tanah itu kembali terbuka lebar.

”Setelah kasasi ke MA, putusannya berbeda dengan putusan PN dan PT. Hasil putusannya itu adalah deklarator,” jelasnya lagi. ”Saya tanya kepada teman-teman, bahwa deklarator itu saya harus mengembalikan uang yang saya pinjam,” timpalnya.

Baca Juga :  Korupsi Banyak Terjadi di Pemerintah Desa

Padahal, dia sangat berharap jika proses hukum sudah selesai, sertifikat kembali tanpa harus mengembalikan uang pinjaman. Sebab, kalau dihitung, Mahdar sangat rugi. ”Saya mengeluarkan biaya, seperti membayar pengacara dan segala macam. Proses hukumnya sempat jalan di tempat. Proses hukumnya berjalan empat tahun,” ungkapnya.

Korban lainnya, H Tarim, juga mengalami nasib serupa. Dia mengajukan pinjaman Rp 200 juta untuk mengembangkan usaha material. Namun, keinginannya tidak tercapai. ”Saya hanya dapat Rp 5 juta. Padahal, pinjaman yang diajukan ke bank BRI Rp 450 juta,” ungkapnya.

SHM tanah yang diajukan untuk pinjaman bernomor 554. Tarim sangat dirugikan dengan kasus itu. Keinginannya untuk mendapatkan pinjaman Rp 200 juta tidak tercapai. Bahkan, sertifikat tanah miliknya dibalik nama. ”Saya berharap sertifikat saya kembali. Karena saya tidak menikmati utuh,” harap pria 58 tahun itu.

Seperti diberitakan, Kejari Bangkalan mengeksekusi terpidana kasus pemalsuan sertifikat tanah Irwan Yudhiyanto, Kamis (17/10). Perkara tersebut bergulir sejak 2014. Notaris 47 tahun itu telah melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sejak 2008–2009.

Dari Polres Bangkalan, kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Lalu, menggelinding ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Oleh majelis hakim dia divonis setahun pidana penjara.

Mendapat vonis itu, Irwan mengajukan banding. Upaya itu berhasil hingga diputus satu tahun percobaan. Lalu, jaksa penuntut umum (JPU) melakukan upaya hukum kasasi dan putusannya adalah dua tahun pidana penjara pada 27 Oktober 2016.

Dalam kasus yang sama, tiga orang sudah lebih dulu mendekam di penjara untuk menjalani hukuman. Mereka adalah Hadrawi Mubarok bin Muhammad Sahari, Muhammad Hari Yamin, dan Ko Tjunaedy Wibowo.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/