alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Polres Belum Pastikan Status Jupri-Rojiun

SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang kembali menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus robohnya ruang kelas baru (RKB) SMPN 2 Ketapang pada 2017. Yaitu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) M. Jupri Riyadi dan Kasi Sarana Prasarana (Sarpras) Ach. Rojiun.

Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo membenarkan dua SPDP diterima dari penyidik polres. Total SPDP dalam kasus ambruknya proyek RKB SMPN 2 Ketapang pada 2017 silam sebanyak 4 lembar.

Dua SPDP lainnya yaitu, peminjam CV Amor Palapa bernama Mastur dan konsultan pengawas proyek senilai Rp 134 juta. Dua SPDP tersebut diterima pada Juni lalu. ”Iya benar, ada dua SPDP lagi yang saya terima, kepala dinas dan Kasi di dinas pendidikan,” bebernya Minggu (14/7).

Jika SPDP sudah diserahkan penyidik ke kejaksaan, kata Edi, berarti sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Sampang. ”Kalau SPDP sudah masuk ke kami, berarti sudah tersangka,” terangnya.

Sebelumnya yang diproses dalam kasus tersebut hanya satu tersangka, yaitu pemilik CV Amor Palapa. Namun, jaksa meminta agar berkas tersangka dilengkapi penyidik.

Jaksa berkeyakinan bahwa yang terlibat dalam kasus robohnya proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang banyak. ”Awalnya hanya satu berkas yang masuk ke kami, berkas pemilik CV-nya. Tapi, kami minta kepada penyidik polres supaya berkas dilengkapi,” ungkapnya.

Edi menegaskan, seluruh yang terlibat dalam proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang harus diperiksa. Sampai saat ini sudah ada 4 SPDP yang diterima kejari. ”Kalau berkasnya, satu yang pernah dilimpahkan, tiga lainnya hanya SPDP yang saya terima,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbaghumas Polres Sampang Ipda Eko Puji Waluyo saat dihubungi tidak bisa menjelaskan secara detail kasus tersebut. Menurut dia, saat ini masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi. ”Masih pemeriksaan, mana ada tersangka,” ucapnya.

Baca Juga :  Kejari Tahan Dua Konsultan Pengawas

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Subiantana tidak berani memastikan status M. Jupri Riyadi dan Ach. Rojiun sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang yang ambruk. Menurut dia, Jupri dan Rojiun masih dalam pemeriksaan. ”Masih diperiksa kok. Jadi masih terus kami lakukan penyidikan,” ungkapnya kemarin (15/7).

Saat ditanya mengenai terbitnya SPDP yang sudah diterima kejaksaan, Subiantana mengaku tidak ada masalah. Sebab, walaupun SPDP keduanya sudah terbit, pemeriksaan oleh kami terus berlanjut. ”Tunggu hasilnya saja nanti, kan masih diperiksa. Jadi belum tahu seperti apa hasilnya,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang, Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Sementara Kasi Sarpras Ach. Rojiun sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

”SPDP keduanya memang sudah terbit. Nanti kalau sudah lengkap dan jelas, kami sampaikan secara detail,” janjinya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Sampang M. Jupri Riyadi mengaku tidak tahu. Dia menegaskan, sampai sekarang belum menerima SPDP. ”Belum, saya belum menerima SPDP,” katanya singkat.

Proyek pembangunan RKB SMP 2 Ketapang terjadi pada 2016. Saat itu posisi Jupri sebagai Kabid Kebijakan dan pembiayaan sekaligus menjadi PPK. Proyek tersebut telah tuntas 100 persen yang dibuktikan dengan laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas dan laporan PPTK. ”Maka saya cairkan dananya,” terangnya.

April 2017 dia mengontrol persiapan UNBK. Saat itu Jupri kaget karena RKB tersebut atapnya ada masalah. Setelah saya dicek, ternyata kuda-kudanya patah.

Saat itu juga Jupri langsung memerintahkan PPTK agar menghubungi CV-nya untuk segera memperbaiki. Sebulan sejak teguran itu ternyata tidak respons oleh pelaksana. Maka Jupri melaporkan masalah tersebut ke polres. Setelah ditangani oleh polres, semua diperiksa. Mulai dari CV, pengawas lapangan, PPTK.

Baca Juga :  Tak Puas Dua Tersangka, Kejari Buru Pihak Lain

”Termasuk saya sebagai PPK. Dan setelah kita ikuti perkembangan, ternyata saya sebagai PPK dan Pak Rojiun sebagai PPTK dianggap turut bersalah karena menandatangani proses pencairan dana pembangunan RKB tersebut,” papar Jupri.

Sebagai bentuk tanggung jawab dia akan mengikuti proses inidan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kepada bupati, dia mohon maaf manakala kasus yang inidianggap kelalaian dan kekurang cermatannya selaku PPK waktu itu.

”Semoga saya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini agar setiap menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana harus jeli dan hati-hati karena akibat tanda tangan, saya ikut dinyatakan bersalah,” tambah Jupri.

Sekadar informasi, CV Amor Palapa milik Abd. Azis dipinjam oleh Mastur untuk memperoleh dan menjadi pelaksana proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang tahun anggaran 2017. Kemudian, Abd. Azis diberi uang Rp 2,5 juta karena telah meminjamkan CV-nya.

Akhirnya, Mastur berhasil menjadi pelaksana proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang senilai Rp 134 juta itu. Sayangnya, Mastur tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut, melainkan orang lain yang berinisial NR.

Mastur tidak menyerahkan biaya proyek Rp 134 juta tersebut secara utuh kepada NR, tapi hanya Rp 75 juta. Meski begitu, NR tetap mengerjakan proyek pembangunan RKB tersebut sesuai anggaran yang diterimanya.

Gedung RKB ambruk tak lama setelah dinyatakan tuntas dan selesai pembangunannya. Sejak itu, proyek tersebut jadi sorotan karena diduga kuat pelaksanaan pengerjaan tak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

- Advertisement -

SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang kembali menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus robohnya ruang kelas baru (RKB) SMPN 2 Ketapang pada 2017. Yaitu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) M. Jupri Riyadi dan Kasi Sarana Prasarana (Sarpras) Ach. Rojiun.

Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo membenarkan dua SPDP diterima dari penyidik polres. Total SPDP dalam kasus ambruknya proyek RKB SMPN 2 Ketapang pada 2017 silam sebanyak 4 lembar.

Dua SPDP lainnya yaitu, peminjam CV Amor Palapa bernama Mastur dan konsultan pengawas proyek senilai Rp 134 juta. Dua SPDP tersebut diterima pada Juni lalu. ”Iya benar, ada dua SPDP lagi yang saya terima, kepala dinas dan Kasi di dinas pendidikan,” bebernya Minggu (14/7).


Jika SPDP sudah diserahkan penyidik ke kejaksaan, kata Edi, berarti sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Sampang. ”Kalau SPDP sudah masuk ke kami, berarti sudah tersangka,” terangnya.

Sebelumnya yang diproses dalam kasus tersebut hanya satu tersangka, yaitu pemilik CV Amor Palapa. Namun, jaksa meminta agar berkas tersangka dilengkapi penyidik.

Jaksa berkeyakinan bahwa yang terlibat dalam kasus robohnya proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang banyak. ”Awalnya hanya satu berkas yang masuk ke kami, berkas pemilik CV-nya. Tapi, kami minta kepada penyidik polres supaya berkas dilengkapi,” ungkapnya.

Edi menegaskan, seluruh yang terlibat dalam proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang harus diperiksa. Sampai saat ini sudah ada 4 SPDP yang diterima kejari. ”Kalau berkasnya, satu yang pernah dilimpahkan, tiga lainnya hanya SPDP yang saya terima,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbaghumas Polres Sampang Ipda Eko Puji Waluyo saat dihubungi tidak bisa menjelaskan secara detail kasus tersebut. Menurut dia, saat ini masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan saksi. ”Masih pemeriksaan, mana ada tersangka,” ucapnya.

Baca Juga :  Perbaiki Jaringan Wifi, Karyawan Swasta Asal Surabaya Ditembak OTK

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Subiantana tidak berani memastikan status M. Jupri Riyadi dan Ach. Rojiun sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang yang ambruk. Menurut dia, Jupri dan Rojiun masih dalam pemeriksaan. ”Masih diperiksa kok. Jadi masih terus kami lakukan penyidikan,” ungkapnya kemarin (15/7).

Saat ditanya mengenai terbitnya SPDP yang sudah diterima kejaksaan, Subiantana mengaku tidak ada masalah. Sebab, walaupun SPDP keduanya sudah terbit, pemeriksaan oleh kami terus berlanjut. ”Tunggu hasilnya saja nanti, kan masih diperiksa. Jadi belum tahu seperti apa hasilnya,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang, Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Sementara Kasi Sarpras Ach. Rojiun sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

”SPDP keduanya memang sudah terbit. Nanti kalau sudah lengkap dan jelas, kami sampaikan secara detail,” janjinya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Sampang M. Jupri Riyadi mengaku tidak tahu. Dia menegaskan, sampai sekarang belum menerima SPDP. ”Belum, saya belum menerima SPDP,” katanya singkat.

Proyek pembangunan RKB SMP 2 Ketapang terjadi pada 2016. Saat itu posisi Jupri sebagai Kabid Kebijakan dan pembiayaan sekaligus menjadi PPK. Proyek tersebut telah tuntas 100 persen yang dibuktikan dengan laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas dan laporan PPTK. ”Maka saya cairkan dananya,” terangnya.

April 2017 dia mengontrol persiapan UNBK. Saat itu Jupri kaget karena RKB tersebut atapnya ada masalah. Setelah saya dicek, ternyata kuda-kudanya patah.

Saat itu juga Jupri langsung memerintahkan PPTK agar menghubungi CV-nya untuk segera memperbaiki. Sebulan sejak teguran itu ternyata tidak respons oleh pelaksana. Maka Jupri melaporkan masalah tersebut ke polres. Setelah ditangani oleh polres, semua diperiksa. Mulai dari CV, pengawas lapangan, PPTK.

Baca Juga :  13 Hari Gelar Operasi Ketupat, Polres Sampang Siagakan 142 Personel

”Termasuk saya sebagai PPK. Dan setelah kita ikuti perkembangan, ternyata saya sebagai PPK dan Pak Rojiun sebagai PPTK dianggap turut bersalah karena menandatangani proses pencairan dana pembangunan RKB tersebut,” papar Jupri.

Sebagai bentuk tanggung jawab dia akan mengikuti proses inidan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kepada bupati, dia mohon maaf manakala kasus yang inidianggap kelalaian dan kekurang cermatannya selaku PPK waktu itu.

”Semoga saya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini agar setiap menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana harus jeli dan hati-hati karena akibat tanda tangan, saya ikut dinyatakan bersalah,” tambah Jupri.

Sekadar informasi, CV Amor Palapa milik Abd. Azis dipinjam oleh Mastur untuk memperoleh dan menjadi pelaksana proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang tahun anggaran 2017. Kemudian, Abd. Azis diberi uang Rp 2,5 juta karena telah meminjamkan CV-nya.

Akhirnya, Mastur berhasil menjadi pelaksana proyek pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang senilai Rp 134 juta itu. Sayangnya, Mastur tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut, melainkan orang lain yang berinisial NR.

Mastur tidak menyerahkan biaya proyek Rp 134 juta tersebut secara utuh kepada NR, tapi hanya Rp 75 juta. Meski begitu, NR tetap mengerjakan proyek pembangunan RKB tersebut sesuai anggaran yang diterimanya.

Gedung RKB ambruk tak lama setelah dinyatakan tuntas dan selesai pembangunannya. Sejak itu, proyek tersebut jadi sorotan karena diduga kuat pelaksanaan pengerjaan tak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/