alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Kasus Dana Desa, Camat Kedungdung dan Kasi Diganjar 1,8 Tahun

SAMPANG – Kasus pemotongan dana desa (DD) di Kecamatan Kedungdung, Sampang, memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana satu tahun delapan bulan kepada kedua terdakwa Jumat (11/8).

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) anggota Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, Senin (5/12/2016). Modus pemotongan dana tersebut dengan alasan pajak, papan nama, RAB desain, meterai, dan prasasti. Nominal potongan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap desa.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi melakukan penangkapan di halaman sebuah bank daerah di Sampang. Dana seharusnya cair Rp 1,5 miliar. Tapi, dana itu dipotong hingga tersisa Rp 713 juta.

Polisi kemudian menggeledah kantor kecamatan dan rumah Junaidi. Di kantor kecamatan, penggeledahan difokuskan di ruang kasi pemberdayaan masyarakat dan ruang camat. Di kantor camat didapatkan dokumen pencairan dana itu.

Di rumah Junaidi di daerah Desa Torjun, petugas mengamankan 3 handphone dan 4 buku tabungan. Tiga di antaranya milik Junaidi dan satu lainnya milik istrinya. Sidang putusan kemarin berlangsung pada pukul 10.00.

Pada sidang sebelumnya, Jumat (28/7), mereka dituntut 2,6 tahun penjara. Selain itu, Kun Hidayat dituntut membayar uang pengganti Rp 600 juta lebih. Sedangkan Ahmad Junaidi Rp 1,5 miliar. Lalu, majelis hakim menutuskan uang pengganti Ahmad Junaidi menjadi Rp 1,3 miliar. Untuk Kun Hidayat tetap Rp 600 juta.

Baca Juga :  Satgas DD Pastikan Penyimpangan Dana Desa Terungkap

Kasipidsus Kejari Sampang Yudie Arieanto Tri Santoso menilai, vonis kepada mereka terlalu ringan. Sebab, dari hasil evaluasi dan peninjauan di lapangan sudah jelas mereka melakukan tindak pidana dan merugikan negara. Karena itu, pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mereka 2,6 tahun.

”Mereka divonis 1,8 tahun penjara. Pada saat tuntutan dari Kejati 2,6 tahun. Hanya uang penggantinya saja yang berbeda,” ujar Yudie kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Pria asal Sidoarjo menambahkan, Kun dan Junaidi dijerat dengan pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yudie menjelaskan, dari agenda sidang yang digelar belasan kali itu tidak ada temuan baru. ”Perkara ini dari polda. Yang punya kewenangan penyidik dalam tahap berikutnya,” imbuhnya.

Yudie menambahkan, uang hasil pemotongan DD/ADD sudah kembali. Sebab, pada saat OTT uangnya ada dan langsung disita. ”Uang pengganti jika tidak dibayar diganti 7 bulan penjara. Kami masih akan konsultasi dengan pimpinan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kejari Sidik Tanah Percaton Jadi Tanggung Jawab Kasipidsus

Sementara itu, Arman Syaputra selaku kuasa hukum Kun Hidayat mengaku masih punya waktu 14 hari untuk mempertimbangkan putusan hakim. Selama itu pihaknya akan berkonsultasi dengan keluarga klien. ”Mau melakukan upaya, banding atau menerima hasil putusan itu. Sebab, ini menyangkut keluarga juga,” katanya.

Namun, alumnus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu sudah punya ancang-ancang jika pihak keluarga akan melakukan banding. Yakni, akan melakukan pembelaan terkait unsur penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum. Pihaknya menilai, tidak ada perbuatan melawan hukum. Sebab, apa yang dilakukan kliennya sesuai perintah camat.

”Dia (Kun Hidayat, Red) hanya melakukan perintah Pak Camat (Ahmad Junaidi),” imbuhnya. Selain itu, yang dilakukan camat sudah jelas sesuai peruntukan. Karena itu, pihaknya yakin ada penyalahgunaan yang dilakukan Kun.

Hanya, kliennya menerima uang pemberian camat Rp 32 juta. Uang tersebut sudah dikembalikan. ”Dengan vonis ini, saya selaku kuasa hukum akan memberikan pembelaan. Tanggapan saya akan berkonsultasi,” tandasnya pria berambut gondrong itu.

SAMPANG – Kasus pemotongan dana desa (DD) di Kecamatan Kedungdung, Sampang, memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana satu tahun delapan bulan kepada kedua terdakwa Jumat (11/8).

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) anggota Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, Senin (5/12/2016). Modus pemotongan dana tersebut dengan alasan pajak, papan nama, RAB desain, meterai, dan prasasti. Nominal potongan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap desa.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi melakukan penangkapan di halaman sebuah bank daerah di Sampang. Dana seharusnya cair Rp 1,5 miliar. Tapi, dana itu dipotong hingga tersisa Rp 713 juta.

Polisi kemudian menggeledah kantor kecamatan dan rumah Junaidi. Di kantor kecamatan, penggeledahan difokuskan di ruang kasi pemberdayaan masyarakat dan ruang camat. Di kantor camat didapatkan dokumen pencairan dana itu.

Di rumah Junaidi di daerah Desa Torjun, petugas mengamankan 3 handphone dan 4 buku tabungan. Tiga di antaranya milik Junaidi dan satu lainnya milik istrinya. Sidang putusan kemarin berlangsung pada pukul 10.00.

Pada sidang sebelumnya, Jumat (28/7), mereka dituntut 2,6 tahun penjara. Selain itu, Kun Hidayat dituntut membayar uang pengganti Rp 600 juta lebih. Sedangkan Ahmad Junaidi Rp 1,5 miliar. Lalu, majelis hakim menutuskan uang pengganti Ahmad Junaidi menjadi Rp 1,3 miliar. Untuk Kun Hidayat tetap Rp 600 juta.

Baca Juga :  Kapolsek Sampaikan Jawaban Sidang Praperadilan Salah Tangkap

Kasipidsus Kejari Sampang Yudie Arieanto Tri Santoso menilai, vonis kepada mereka terlalu ringan. Sebab, dari hasil evaluasi dan peninjauan di lapangan sudah jelas mereka melakukan tindak pidana dan merugikan negara. Karena itu, pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mereka 2,6 tahun.

”Mereka divonis 1,8 tahun penjara. Pada saat tuntutan dari Kejati 2,6 tahun. Hanya uang penggantinya saja yang berbeda,” ujar Yudie kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Pria asal Sidoarjo menambahkan, Kun dan Junaidi dijerat dengan pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yudie menjelaskan, dari agenda sidang yang digelar belasan kali itu tidak ada temuan baru. ”Perkara ini dari polda. Yang punya kewenangan penyidik dalam tahap berikutnya,” imbuhnya.

Yudie menambahkan, uang hasil pemotongan DD/ADD sudah kembali. Sebab, pada saat OTT uangnya ada dan langsung disita. ”Uang pengganti jika tidak dibayar diganti 7 bulan penjara. Kami masih akan konsultasi dengan pimpinan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Giliran Kepala Badan Kepegawaian Diperiksa KPK

Sementara itu, Arman Syaputra selaku kuasa hukum Kun Hidayat mengaku masih punya waktu 14 hari untuk mempertimbangkan putusan hakim. Selama itu pihaknya akan berkonsultasi dengan keluarga klien. ”Mau melakukan upaya, banding atau menerima hasil putusan itu. Sebab, ini menyangkut keluarga juga,” katanya.

Namun, alumnus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu sudah punya ancang-ancang jika pihak keluarga akan melakukan banding. Yakni, akan melakukan pembelaan terkait unsur penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum. Pihaknya menilai, tidak ada perbuatan melawan hukum. Sebab, apa yang dilakukan kliennya sesuai perintah camat.

”Dia (Kun Hidayat, Red) hanya melakukan perintah Pak Camat (Ahmad Junaidi),” imbuhnya. Selain itu, yang dilakukan camat sudah jelas sesuai peruntukan. Karena itu, pihaknya yakin ada penyalahgunaan yang dilakukan Kun.

Hanya, kliennya menerima uang pemberian camat Rp 32 juta. Uang tersebut sudah dikembalikan. ”Dengan vonis ini, saya selaku kuasa hukum akan memberikan pembelaan. Tanggapan saya akan berkonsultasi,” tandasnya pria berambut gondrong itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/