alexametrics
24 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Sidang Perdana 2 Ketua Poktan, Terkait Dugaan Korupsi Bansos Tebu

SAMPANG – Kasus dugaan korupsi bansos pengembangan tanaman tebu kebun benih datar (KBD) dari Dinas Perkebunan Provinsi Jatim dengan anggaran  Rp 19 miliar memasuki babak baru. Dua tersangka, yakni Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mawar, Aliansyah dan Ketua Poktan Damar Wulan H Abd. Holik akan menjalani sidang perdana Senin (10/12) dengan agenda dakwaan.

Poktan Mawar menerima bansos Rp 2.355.815.000. Sebanyak Rp 651.000.000 sudah dicairkan oleh ketua poktan. Akan tetapi, peruntukan dana tersebut tidak jelas. Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jatim Nomor SR.833/PW13/5/2017 ditemukan kerugian negara Rp 888.275.000.

”Kasus ini ditangani Polres Sampang. Sudah dilimpahkan kepada kami. Senin (10/12) sidang perdananya dengan agenda dakwaan,” kata Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo kepada RadarMadura.id  Minggu (9/12).

Baca Juga :  Korupsi Banyak Terjadi di Pemerintah Desa

Sementara untuk Poktan Damar Wulan mendapat bansos Rp 2.400.475.000. Kasusnya sama dengan Poktan Mawar. Yakni, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama. Antara lain, yang semestinya luas lahan 43 hektare hanya terealisasi di 16,342 hektare.

Ketua Poktan Damar Wulan sempat mencairkan dana bansos tersebut sebesar Rp 1.457.700.000 untuk pengembangan tebu. Namun, realisasinya tidak sesuai. Sementara sisanya tetap di rekening. ”Sisanya yang tidak dicairkan oleh Poktan Damar Wulan ini disita oleh Polres Sampang,” terangnya.

Edi Sutomo menjelaskan, uang sitaan yang menjadi barang bukti tersebut dititipkan di BRI. Totalnya yaitu sebesar Rp 1.180.050.000. ”Uang sitaan dititip di BRI. Ya, itu kerugian negara dari kasus tebu yang melibatkan dua poktan ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  200 KPM Bakal Digraduasi Sebagai Penerima PKH

Keduanya diancam pasal 2 jo pasal 3 UU Tipikor Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Ancaman pasal 2 minimal hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda minimal Rp 200 juta  dan maksimal Rp 1 miliar.

Kemudian, pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar. ”Tinggal dua tersangka ini yang terlibat kasus dana bansos untuk pengembangan tebu tahun 2014 silam,” pungkasnya. 

SAMPANG – Kasus dugaan korupsi bansos pengembangan tanaman tebu kebun benih datar (KBD) dari Dinas Perkebunan Provinsi Jatim dengan anggaran  Rp 19 miliar memasuki babak baru. Dua tersangka, yakni Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mawar, Aliansyah dan Ketua Poktan Damar Wulan H Abd. Holik akan menjalani sidang perdana Senin (10/12) dengan agenda dakwaan.

Poktan Mawar menerima bansos Rp 2.355.815.000. Sebanyak Rp 651.000.000 sudah dicairkan oleh ketua poktan. Akan tetapi, peruntukan dana tersebut tidak jelas. Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jatim Nomor SR.833/PW13/5/2017 ditemukan kerugian negara Rp 888.275.000.

”Kasus ini ditangani Polres Sampang. Sudah dilimpahkan kepada kami. Senin (10/12) sidang perdananya dengan agenda dakwaan,” kata Kasipidsus Kejari Sampang Edi Sutomo kepada RadarMadura.id  Minggu (9/12).

Baca Juga :  Kambing Etawa Tak ”Gigit” Eks Bupati

Sementara untuk Poktan Damar Wulan mendapat bansos Rp 2.400.475.000. Kasusnya sama dengan Poktan Mawar. Yakni, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama. Antara lain, yang semestinya luas lahan 43 hektare hanya terealisasi di 16,342 hektare.

Ketua Poktan Damar Wulan sempat mencairkan dana bansos tersebut sebesar Rp 1.457.700.000 untuk pengembangan tebu. Namun, realisasinya tidak sesuai. Sementara sisanya tetap di rekening. ”Sisanya yang tidak dicairkan oleh Poktan Damar Wulan ini disita oleh Polres Sampang,” terangnya.

Edi Sutomo menjelaskan, uang sitaan yang menjadi barang bukti tersebut dititipkan di BRI. Totalnya yaitu sebesar Rp 1.180.050.000. ”Uang sitaan dititip di BRI. Ya, itu kerugian negara dari kasus tebu yang melibatkan dua poktan ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  Curi Motor, Pelajar SMA Diciduk Polisi

Keduanya diancam pasal 2 jo pasal 3 UU Tipikor Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Ancaman pasal 2 minimal hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda minimal Rp 200 juta  dan maksimal Rp 1 miliar.

Kemudian, pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar. ”Tinggal dua tersangka ini yang terlibat kasus dana bansos untuk pengembangan tebu tahun 2014 silam,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/