alexametrics
29.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Kasus Raskin Blumbungan-Branta Tinggi Segera Disidang

PAMEKASAN – Kasus dugaan korupsi bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di dua desa memasuki babak baru. Kasus yang menyeret Kades Blumbungan, Kecamatan Larangan, Junaidi dan Kades Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Syahrul Efendi sebagai tersangka itu segera disidangkan.

Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto mengatakan, berkas perkara yang menyeret dua Kades itu sudah rampung. Korps Adhyaksa melimpahkan berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya pada 25 Agustus lalu.

Proses hukum selanjutnya adalah sidang. Sesuai jadwal, sidang perdana bakal dilangsungkan pada Senin (11/9). ”Berkas sudah kami limpahkan, tinggal menunggu sidang,” kata Sudiharto Kamis (7/9).

Dia menjelaskan, pasal yang disangkakan sama persis dengan kasus korupsi raskin lainnya. Yakni, Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Sama dengan kasus-kasus raskin terdahulu,” ujar Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim itu.

Baca Juga :  Peran Bupati (Nonaktif) Syafii Masih Dibutuhkan

Pria yang menjabat Plt Kajari sejak terjadi kekosongan pimpinan Kejari Pamekasan lantaran Rudi Indra Prasetya terjaring OTT KPK itu berjanji akan menggenjot perkara yang ada di instansinya. Tujuannya, agar perkara hukum segera mendapat kepastian. ”Lebih cepat lebih baik,” tegas Sudiharto.

Dia berharap, masyarakat membantu mengawasi proses penegakan hukum. Jika ada temuan penyimpangan di lapangan, kejari terbuka menerima laporan. ”Kalau memang ada temuan, silakan laporkan, kami siap menindaklanjuti,” janjinya.

Langkah cepat kejaksaan mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari Bahruddin, pegiat antikorupsi di Kota Gerbang Salam. Menurut dia, kejaksaan memang seharusnya bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasus.

Tujuannya, agar segera diketahui apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak. Jika pengadilan memutuskan salah, tentu ada hukuman sebagai sanksi. Hukuman itu bisa membuat efek jera bagi pelaku korupsi yang lain. ”Kami dukung penuh langkah cepat kejaksaan,” katanya.

Baca Juga :  DPMD Lempar Tanggung Jawab Terkait Realisasi Program Kambing Etawa

Untuk diketahui, 10 Mei lalu dua Kades ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat praktik kotor penyimpangan bantuan raskin. Setelah ditetapkan tersangka, dua Kades tersebut langsung ditahan.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan penyimpangan raskin terjadi sejak 2013. Modus yang digunakan yakni tidak membagikan jatah raskin penuh dalam setahun. Selain itu, meski dibagikan kepada penerima manfaat, cenderung kurang dari 15 kilogram.

Pembagian beras tidak sesuai aturan itu beralasan untuk pemerataan. Yaitu agar seluruh masyarakat desa mendapat raskin. Secara hukum, alasan tersebut tidak dibenarkan.

PAMEKASAN – Kasus dugaan korupsi bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di dua desa memasuki babak baru. Kasus yang menyeret Kades Blumbungan, Kecamatan Larangan, Junaidi dan Kades Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Syahrul Efendi sebagai tersangka itu segera disidangkan.

Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto mengatakan, berkas perkara yang menyeret dua Kades itu sudah rampung. Korps Adhyaksa melimpahkan berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya pada 25 Agustus lalu.

Proses hukum selanjutnya adalah sidang. Sesuai jadwal, sidang perdana bakal dilangsungkan pada Senin (11/9). ”Berkas sudah kami limpahkan, tinggal menunggu sidang,” kata Sudiharto Kamis (7/9).


Dia menjelaskan, pasal yang disangkakan sama persis dengan kasus korupsi raskin lainnya. Yakni, Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Sama dengan kasus-kasus raskin terdahulu,” ujar Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim itu.

Baca Juga :  Pemuda Laporkan Kades Dugaan Penyelewengan Raskin

Pria yang menjabat Plt Kajari sejak terjadi kekosongan pimpinan Kejari Pamekasan lantaran Rudi Indra Prasetya terjaring OTT KPK itu berjanji akan menggenjot perkara yang ada di instansinya. Tujuannya, agar perkara hukum segera mendapat kepastian. ”Lebih cepat lebih baik,” tegas Sudiharto.

Dia berharap, masyarakat membantu mengawasi proses penegakan hukum. Jika ada temuan penyimpangan di lapangan, kejari terbuka menerima laporan. ”Kalau memang ada temuan, silakan laporkan, kami siap menindaklanjuti,” janjinya.

Langkah cepat kejaksaan mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari Bahruddin, pegiat antikorupsi di Kota Gerbang Salam. Menurut dia, kejaksaan memang seharusnya bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasus.

Tujuannya, agar segera diketahui apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak. Jika pengadilan memutuskan salah, tentu ada hukuman sebagai sanksi. Hukuman itu bisa membuat efek jera bagi pelaku korupsi yang lain. ”Kami dukung penuh langkah cepat kejaksaan,” katanya.

Baca Juga :  Gara-Gara Ditabrak Mobil, Pejalan Kaki di Bangkalan Tewas di Puskesmas

Untuk diketahui, 10 Mei lalu dua Kades ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat praktik kotor penyimpangan bantuan raskin. Setelah ditetapkan tersangka, dua Kades tersebut langsung ditahan.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan penyimpangan raskin terjadi sejak 2013. Modus yang digunakan yakni tidak membagikan jatah raskin penuh dalam setahun. Selain itu, meski dibagikan kepada penerima manfaat, cenderung kurang dari 15 kilogram.

Pembagian beras tidak sesuai aturan itu beralasan untuk pemerataan. Yaitu agar seluruh masyarakat desa mendapat raskin. Secara hukum, alasan tersebut tidak dibenarkan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/